Ekspor Pasir Laut: Tantangan dan Upaya Pemerintah untuk Meningkatkan Minat

Pemerintah Indonesia telah membuka kembali izin ekspor pasir laut sedimen setelah lebih dari dua dekade pelarangan. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang bertujuan untuk mengatasi sedimentasi berlebih yang mengancam ekosistem pesisir.

Proses Perizinan

Untuk dapat mengekspor pasir laut sedimen, perusahaan harus melalui beberapa tahapan perizinan yang ketat. Pertama, mereka harus memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Setelah itu, mereka harus mendapatkan status sebagai Eksportir Terdaftar (ET) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang kemudian digunakan untuk mengurus izin persetujuan ekspor (PE) dan laporan dari surveyor (LS).

Tantangan yang Dihadapi

Meskipun izin ekspor telah dibuka, minat dari pelaku usaha masih rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain:

• Proses Perizinan yang Panjang: Proses perizinan yang kompleks dan memakan waktu menjadi salah satu hambatan utama bagi pelaku usaha.
• Persyaratan Ketat: Pemerintah menetapkan persyaratan ketat untuk memastikan bahwa kegiatan ekspor tidak merusak ekosistem laut. Hal ini termasuk penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor.
• Kritik dari Pegiat Lingkungan: Kebijakan ini mendapat kritik dari pegiat lingkungan yang khawatir akan dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Mereka menilai bahwa pengambilan pasir laut dapat menyebabkan abrasi dan mengancam keberadaan pulau-pulau kecil.

Upaya Pemerintah

Untuk meningkatkan minat ekspor, pemerintah sedang mencari solusi yang dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Beberapa langkah yang sedang dipertimbangkan antara lain:

• Simplifikasi Proses Perizinan: Pemerintah berencana untuk menyederhanakan proses perizinan agar lebih efisien dan tidak memakan waktu lama.
• Sosialisasi dan Edukasi: Pemerintah akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai manfaat dan prosedur ekspor pasir laut sedimen.
• Pengawasan Ketat: Untuk menjawab kekhawatiran pegiat lingkungan, pemerintah akan memastikan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan ekspor agar tidak merusak ekosistem laut.

Pembukaan kembali izin ekspor pasir laut sedimen merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengelola sedimentasi laut dan meningkatkan pendapatan negara. Namun, tantangan dalam proses perizinan dan kekhawatiran lingkungan perlu diatasi dengan kebijakan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Sumber: Kompas, BBC, IDN, Tempo

AI: Copilot