Kapal Penjaga Pantai China Diusir dari Natuna Utara

Latar Belakang: Perairan Natuna Utara merupakan wilayah yang sering menjadi titik ketegangan antara Indonesia dan China. China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, termasuk perairan yang berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna. Klaim ini didasarkan pada “sembilan garis putus-putus” yang tidak diakui oleh hukum internasional.

Insiden Terbaru: Dalam sepekan terakhir, kapal penjaga pantai China telah diusir tiga kali oleh pihak berwenang Indonesia dari perairan Natuna Utara. Insiden ini menunjukkan peningkatan ketegangan di wilayah tersebut. Kapal-kapal China tersebut diduga melakukan patroli dan pengawasan di wilayah yang diklaim oleh Indonesia.

Tindakan Indonesia: Pemerintah Indonesia, melalui Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI Angkatan Laut, telah meningkatkan patroli dan pengawasan di perairan Natuna Utara. Langkah ini diambil untuk memastikan kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia juga telah mengajukan protes diplomatik kepada pemerintah China terkait insiden ini.

Reaksi Internasional: Insiden ini menarik perhatian internasional, terutama negara-negara yang juga memiliki klaim di Laut China Selatan. Amerika Serikat dan beberapa negara ASEAN telah menyatakan dukungan mereka terhadap upaya Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya. Mereka juga menyerukan agar China mematuhi hukum internasional dan menghormati hak-hak negara lain di kawasan tersebut.

Dampak Jangka Panjang: Ketegangan di perairan Natuna Utara dapat berdampak pada hubungan bilateral antara Indonesia dan China. Selain itu, insiden ini juga dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, penting bagi kedua negara untuk mencari solusi diplomatik guna menghindari eskalasi lebih lanjut.

Pemerintah China telah menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap tindakan Indonesia di perairan Natuna Utara. Mereka mengklaim bahwa wilayah tersebut termasuk dalam “sembilan garis putus-putus” yang menjadi dasar klaim teritorial mereka di Laut China Selatan. China telah meminta Indonesia untuk menghentikan aktivitas pengeboran minyak dan gas di wilayah tersebut, yang mereka anggap sebagai bagian dari wilayah mereka.

Namun, Indonesia dengan tegas menolak permintaan tersebut, menegaskan bahwa aktivitas pengeboran dilakukan di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang diakui oleh hukum internasional. Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah tersebut untuk memastikan kedaulatan dan keamanan nasional.

Sembilan Garis Putus-putus

‘Sembilan garis putus-putus’ atau ‘Nine-Dash Line’ adalah klaim teritorial yang dibuat oleh China di Laut China Selatan. Garis ini pertama kali muncul di peta China pada tahun 1947 setelah Perang Dunia II. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai klaim ini:

1. Sejarah dan Asal Usul:
   • Garis ini awalnya dikenal sebagai ‘Eleven-Dash Line’ dan kemudian diubah menjadi ‘Nine-Dash Line’ oleh pemerintah China pada tahun 1950-an.
   • Klaim ini mencakup sekitar 90% dari Laut China Selatan, yang mencakup wilayah seluas 2 juta kilometer persegi.
2. Wilayah yang Diklaim:
   • Garis ini membentang sejauh 2.000 km dari daratan China hingga beberapa ratus kilometer dari Filipina, Malaysia, dan Vietnam.
   • Klaim ini mencakup beberapa kepulauan penting seperti Kepulauan Spratly dan Paracel.
3. Kontroversi dan Sengketa:
   • Klaim ini tidak diakui oleh hukum internasional, terutama oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang menetapkan batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) setiap negara.
   • Beberapa negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei juga memiliki klaim atas wilayah yang sama, yang menyebabkan ketegangan dan sengketa teritorial.
4. Tindakan China:
   • China telah membangun pulau buatan dan pangkalan militer di wilayah yang diklaimnya untuk memperkuat klaim teritorialnya.
   • Patroli dan aktivitas militer China di wilayah ini sering memicu ketegangan dengan negara-negara tetangga.
5. Reaksi Internasional:
   • Banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN, menolak klaim ini dan mendukung kebebasan navigasi di Laut China Selatan.
   • Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag memutuskan bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum, namun China menolak untuk mengakui putusan tersebut.

Sumber: Kompas, BBC, CNBC

AI: Copilot