Rencana Trump Terhadap Kanada, Greenland, dan Panama

Gambar: dihasilkan menggunakan kecerdasan buatan

Donald Trump, sebagai Presiden terpilih Amerika Serikat, telah menimbulkan kontroversi dengan usulan untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Trump telah menyatakan bahwa menggabungkan Kanada ke dalam AS akan memberikan berbagai manfaat ekonomi dan keamanan bagi warga Kanada. Dia mengklaim bahwa Kanada akan mengalami penghematan signifikan dalam hal pajak dan perlindungan militer jika menjadi bagian dari AS. Trump juga telah menyebut Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau sebagai “gubernur” dari “Negara Bagian Besar Kanada” dalam beberapa kesempatan, meskipun ini tampaknya lebih sebagai komentar bercanda atau provokatif daripada rencana serius.

Namun, gagasan ini menghadapi penolakan keras dari pemerintah Kanada. Justin Trudeau, yang telah mengumumkan pengunduran dirinya, menolak usulan Trump dengan tegas, menegaskan bahwa Kanada akan tetap menjadi negara yang berdaulat dan mandiri. Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly dan pemimpin oposisi Pierre Poilievre juga menekankan keberatan mereka terhadap ide ini, menyatakan bahwa Kanada tidak akan pernah menjadi negara bagian ke-51 AS.

Beberapa analis politik menganggap pernyataan Trump lebih sebagai retorika politik untuk mempengaruhi negosiasi perdagangan atau untuk memperkuat posisi AS dalam hubungan bilateral daripada rencana yang realistis untuk ekspansi wilayah. Diskusi ini juga berhubungan dengan ancaman Trump untuk mengenakan tarif terhadap produk Kanada, yang bisa mempengaruhi ekonomi kedua negara.

Trump juga telah mengungkapkan minat untuk menjadikan Greenland sebagai bagian dari Amerika Serikat. Ide ini pertama kali muncul pada tahun 2019 selama masa jabatan pertamanya, ketika Trump mengusulkan pembelian Greenland dari Denmark. Greenland, yang merupakan wilayah otonom Kerajaan Denmark, dikenal sebagai pulau terbesar di dunia dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa.

Trump mengemukakan bahwa kepemilikan Greenland adalah “kebutuhan mutlak” bagi Amerika Serikat “demi tujuan keamanan nasional dan kebebasan di seluruh dunia.” Dia menekankan pentingnya Greenland untuk keamanan AS, terutama karena lokasinya yang strategis di Arktik yang bisa memberikan kontrol atas rute pelayaran dan sumber daya mineral yang belum dieksplorasi seperti emas, perak, tembaga, dan minyak.

Namun, usulan ini menghadapi penolakan tegas dari Denmark dan pemerintah otonom Greenland. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyebut gagasan ini sebagai “absurd”, dan Perdana Menteri Greenland Mute Egede menegaskan bahwa Greenland “bukan untuk dijual.” Meskipun begitu, Trump tidak memperlihatkan tanda-tanda mundur, bahkan mengisyaratkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer atau tekanan ekonomi untuk mewujudkan ambisinya ini.

Trump juga mengirimkan sinyal kuat dengan menunjuk Ken Howery sebagai duta besar AS untuk Denmark, yang dikenal mendukung rencana akuisisi Greenland. Lebih lanjut, putra Trump, Donald Trump Jr., mendarat di Greenland pada Januari 2025, menambah spekulasi tentang langkah-langkah lebih lanjut dari pemerintah AS untuk menguasai wilayah ini.

Trump juga telah menyatakan rencananya untuk mengambil kembali kendali atas Terusan Panama dari Panama. Trump mengkritik biaya transit yang dianggapnya terlalu tinggi untuk kapal-kapal Amerika Serikat yang melintasi terusan tersebut, yang merupakan jalur penting yang menghubungkan Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik. Dia menuduh bahwa tarif yang dikenakan oleh Panama sangat “menggelikan” dan menyatakan bahwa jika Panama tidak mengurangi biaya tersebut, AS akan menuntut agar terusan itu dikembalikan kepada Amerika Serikat.

Trump juga mengaitkan pernyataan ini dengan masalah keamanan nasional, mengutarakan kekhawatiran tentang pengaruh China di Panama. Dia menegaskan bahwa jika prinsip-prinsip moral dan hukum dari kemurahan hati AS dalam menyerahkan Terusan Panama kepada Panama tidak dipatuhi, maka AS akan menuntut pengembalian terusan tersebut “secara penuh, cepat, dan tanpa pertanyaan.”

Namun, ancaman ini mendapatkan penolakan tegas dari pemerintah Panama. Presiden Panama, José Raúl Mulino, dengan jelas menyatakan bahwa “setiap meter persegi Terusan Panama dan wilayah sekitarnya adalah milik Panama dan akan terus menjadi milik Panama,” menekankan bahwa kedaulatan dan independensi Panama tidak dapat dinegosiasikan. Mulino juga menyangkal klaim Trump tentang pengaruh China, menyatakan bahwa tidak ada tentara China di terusan tersebut dan bahwa tarif ditetapkan secara transparan dan publik.

Rencana Trump ini telah menciptakan ketegangan diplomatik dan menarik perhatian internasional, mempertanyakan stabilitas hubungan antara AS dan Panama serta potensi implikasi geopolitik dari ancaman tersebut.

Sumber: Antara, Suara, Detik, Okezone, CNN, Merdeka

AI: Grok