Rencana Pemerintah Cabut Subsidi Gas LPG 3 Kg Dibatalkan Hari Ini

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk membatalkan rencana penghapusan subsidi untuk gas LPG 3 kilogram yang sebelumnya beredar luas. Keputusan ini diumumkan hari ini setelah serangkaian diskusi dan tekanan publik terhadap kebijakan yang bisa berdampak besar pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan informasi dari situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), rencana ini sempat memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena subsidi gas LPG 3 kg merupakan bantuan penting untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan harga gas LPG 3 kg non-subsidi yang jauh lebih tinggi, banyak yang khawatir akan makin terbebani secara ekonomi.

Menurut laporan di Kompas.com, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud untuk mempersulit masyarakat dalam mendapatkan gas bersubsidi. Dia menjelaskan bahwa perubahan aturan yang sempat diusulkan bertujuan untuk memastikan distribusi gas elpiji 3 kg lebih tepat sasaran, namun pembatalan ini diambil untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja Pudja, juga menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melaksanakan kesepakatan anggaran yang sudah disepakati dengan DPR RI terkait permasalahan LPG. “Tidak ada rencana untuk mencabut subsidi LPG 3 kg karena itu perlu diskusi dengan parlemen dan sudah ditetapkan untuk tahun ini,” ujarnya, seperti dikutip dari situs esdm.go.id.

Selain itu, dari berbagai postingan di X, terlihat bahwa masyarakat sangat menyambut baik keputusan ini. Banyak yang merasa lega karena tidak perlu menanggung beban tambahan di tengah kondisi ekonomi yang sudah sulit. Namun, ada juga yang mengingatkan pemerintah untuk terus memantau dan mengevaluasi mekanisme distribusi subsidi agar benar-benar tepat sasaran.

Dengan pembatalan ini, diharapkan stabilitas harga dan ketersediaan gas LPG 3 kg di masyarakat dapat terjaga. Pemerintah juga diharapkan untuk terus mencari solusi yang lebih inovatif dan adil dalam mengelola subsidi energi, mungkin dengan mempertimbangkan pembangunan jaringan gas yang lebih luas seperti yang disarankan oleh beberapa ahli di media.

Meski demikian, terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg di masyarakat selama dua hari terakhir, mengakibatkan antrean panjang di berbagai agen gas dan pangkalan resmi. Situasi ini memuncak pada tragedi di mana seorang warga di Tangerang Selatan meninggal dunia setelah mengantre berjam-jam untuk membeli gas. Menurut laporan dari Kompas.com dan postingan di X, warga tersebut diduga meninggal karena kelelahan dan kondisi kesehatan yang bertambah buruk akibat antrean panjang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengakui bahwa ada perubahan dalam mekanisme distribusi elpiji 3 kg yang menyebabkan kelangkaan sementara di beberapa daerah. “Ini karena kita sedang menyesuaikan kuota dan distribusi agar lebih efisien, namun kami tidak mengira dampaknya sebesar ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis dari tempo.co.

Kelangkaan ini juga diperparah oleh kebijakan baru yang melarang penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer, sebagaimana dijelaskan oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di liputan6.com. Pengecer harus mendaftar sebagai pangkalan resmi untuk bisa terus menyalurkan gas subsidi, yang menyebabkan gangguan dalam distribusi di awal penerapan kebijakan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut dan menjanjikan bahwa pemerintah akan segera mengambil tindakan untuk menangani situasi ini. “Kami akan memastikan stok gas kembali normal secepat mungkin dan mengkaji ulang prosedur untuk menghindari kejadian serupa di masa depan,” kata Bahlil, seperti dilaporkan oleh kompas.com.

Sumber: Kompas, Liputan6, Tempo, ESDM, X

AI: Grok