Trump Teken Instruksi Presiden, Bahasa Inggris Resmi Jadi Bahasa Nasional Amerika Serikat
Gambar: dihasilkan menggunakan kecerdasan buatan
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, resmi menandatangani instruksi presiden (inpres) pada Jumat, 28 Februari 2025, yang menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional negara tersebut. Kebijakan ini menjadi langkah bersejarah pertama kalinya dalam sejarah AS yang secara eksplisit mengakui bahasa Inggris sebagai bahasa resmi di tingkat federal.
Menurut lembar fakta yang dirilis Gedung Putih, menyatakan bahwa inpres ini bertujuan untuk “mendorong persatuan, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah, dan membuka jalan bagi partisipasi sipil.” Dalam pernyataan resminya, Trump menegaskan, “Bahasa Inggris adalah bahasa yang menyatukan kita sebagai bangsa. Sudah saatnya kita membuatnya resmi, sehingga setiap orang yang datang ke negara hebat ini tahu bahwa ini adalah bahasa Amerika.”
Kebijakan ini juga mencabut mandat era Presiden Bill Clinton yang mewajibkan pemerintah federal dan organisasi penerima dana federal untuk menyediakan bantuan bahasa bagi penutur non-Inggris. Dengan inpres baru ini, lembaga pemerintah kini memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan tetap menyediakan layanan dalam bahasa lain atau hanya menggunakan bahasa Inggris.
Langkah ini menuai beragam reaksi. Pendukung kebijakan, termasuk sebagian besar anggota Partai Republik, menyebutnya sebagai upaya untuk memperkuat identitas nasional dan mendorong asimilasi imigran. Namun, kelompok advokasi imigran dan hak sipil, seperti dari komunitas Hispanik, menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat membatasi akses layanan publik bagi jutaan warga AS yang tidak fasih berbahasa Inggris.
Sebelumnya, lebih dari 30 negara bagian di AS telah menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi mereka, menurut U.S. English, sebuah organisasi yang mengadvokasi kebijakan serupa. Namun, upaya untuk memberlakukannya di tingkat federal kerap kali gagal di Kongres selama beberapa dekade. Dengan ditandatanganinya inpres ini, kebijakan tersebut kini menjadi kenyataan, meskipun beberapa analis memprediksi adanya tantangan hukum ke depan.
Pelaksanaan kebijakan ini akan dimulai secara bertahap, dengan masa transisi untuk menyesuaikan sistem administrasi pemerintah. Gedung Putih belum memberikan komentar lebih lanjut terkait dampak jangka panjang atau rencana pemulihan layanan multibahasa seperti versi bahasa Spanyol situs web resmi mereka, yang pernah dihapus pada masa jabatan pertama Trump dan belum dikembalikan hingga kini.
Sumber: DW, VOA Indonesia, RMOL, Kuasakata, Fox
AI: Grok
Post Comment