Elon Musk dan Politik

Gambar: dihasilkan menggunakan kecerdasan buatan 

Elon Musk, sosok visioner di balik Tesla, SpaceX, dan X (sebelumnya Twitter), pernah dikenal sebagai pendukung Partai Demokrat. Ia secara terbuka mendukung Barack Obama dan Joe Biden dalam pemilu sebelumnya, sejalan dengan pandangannya tentang inovasi, energi terbarukan, dan kebebasan individu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sikap politiknya mengalami perubahan drastis. Dari seorang simpatisan Demokrat, Musk kini menjadi pendukung vokal Donald Trump dan Partai Republik. Pergeseran ini bukan terjadi tanpa alasan, melainkan akibat akumulasi faktor politik, bisnis, dan ideologis yang membentuk perspektifnya.

Salah satu titik balik yang mencolok adalah ketidakpuasan Musk terhadap pemerintahan Biden. Pada tahun 2021, Gedung Putih mengadakan pertemuan untuk membahas masa depan kendaraan listrik, tetapi Tesla—pemimpin pasar dalam industri ini—tidak diundang. Sebaliknya, Biden memberikan panggung bagi General Motors dan Ford, dua perusahaan yang memiliki hubungan erat dengan serikat pekerja. Keputusan ini memperjelas bahwa pemerintahan Biden lebih memprioritaskan kepentingan serikat pekerja, sesuatu yang ditentang oleh Musk karena Tesla sendiri beroperasi tanpa serikat pekerja. Baginya, langkah tersebut bukan sekadar pengabaian, tetapi juga sinyal bahwa Partai Demokrat tidak lagi selaras dengan prinsip kebebasan dan inovasi yang ia junjung.

Seiring waktu, Musk mulai menyuarakan ketidakpuasannya terhadap arah politik Demokrat. Ia berpendapat bahwa partai tersebut telah bergeser terlalu jauh ke kiri dan berubah menjadi “partai perpecahan dan kebencian.” Ia merindukan era ketika Demokrat lebih menekankan pada kebebasan individu dan kebijakan yang mendukung kemajuan, bukan sekadar agenda identitas dan regulasi yang berlebihan. Di sisi lain, Partai Republik, khususnya di bawah Trump, mulai tampak lebih menarik baginya. Dengan janji-janji deregulasi dan pengurangan pajak bagi pengusaha, GOP menawarkan lingkungan yang lebih kondusif bagi Musk untuk mengembangkan bisnisnya tanpa hambatan birokrasi.

Aspek bisnis pun memainkan peran besar dalam perubahan sikap Musk. Pemerintahan Biden mendorong kebijakan pajak bagi orang super kaya serta regulasi yang ketat, yang secara langsung berdampak pada operasional Tesla, SpaceX, dan perusahaan-perusahaannya yang lain. Selain itu, selama pandemi COVID-19, kebijakan pembatasan sosial membuat pabrik Tesla mengalami gangguan, yang semakin memperburuk hubungannya dengan pemerintah. Sebaliknya, Trump menjanjikan pendekatan yang lebih longgar terhadap regulasi dan bahkan menawarkan Musk posisi di dalam pemerintahannya sebagai kepala Departemen Efisiensi Pemerintah jika ia terpilih kembali. Tawaran ini jelas mengindikasikan hubungan yang lebih erat antara keduanya.

Dukungan Musk terhadap Trump bukan hanya retorika. Ia juga menunjukkan komitmen finansialnya dengan menyumbang sekitar Rp1,1 triliun untuk kampanye Trump melalui America PAC. Selain itu, ia tampil dalam kampanye Trump di Pennsylvania pada Oktober 2024, menandai keterlibatan politiknya yang semakin mendalam. Bagi Trump, dukungan Musk bukan hanya soal uang, tetapi juga validasi dari seorang tokoh teknologi yang memiliki pengaruh besar di dunia bisnis dan media sosial.

Lebih jauh, narasi kebebasan dan anti-establishment semakin mengukuhkan posisi Musk di sisi Partai Republik. Ia mulai menggemakan kekhawatiran tentang imigrasi ilegal dan kebijakan Demokrat yang dianggapnya berpotensi mengancam demokrasi Amerika Serikat. Bahkan, ia memperingatkan bahwa pemilu 2024 bisa menjadi “pemilu terakhir” jika Trump kalah, sebuah retorika yang selaras dengan klaim Partai Republik tentang ancaman dari Partai Demokrat terhadap integritas pemilu. Dengan mengambil sikap ini, Musk bukan hanya menjadi pengusaha, tetapi juga seorang aktor politik yang aktif dalam membentuk opini publik.

Perubahan dukungan Musk dari Biden ke Trump mencerminkan kombinasi dari kekecewaan pribadi, pergeseran ideologis, dan kepentingan bisnis yang strategis. Ia melihat Trump sebagai mitra yang lebih selaras dengan visinya, baik dalam aspek kebijakan maupun dalam pengaruh langsung di pemerintahan. Namun, pertanyaan tetap mengemuka: apakah ini murni soal prinsip, atau lebih merupakan langkah pragmatis untuk memastikan bahwa kerajaan bisnisnya tetap berkembang dalam lanskap politik yang terus berubah?

AI: Grok, ChatGPT