Demonstrasi Besar-Besaran di Kuala Lumpur: Ribuan Warga Malaysia Tuntut Mundur PM Anwar Ibrahim

Ribuan warga Malaysia dari berbagai kalangan memadati Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, pada Sabtu, 26 Juli 2025, dalam aksi unjuk rasa terbesar sejak Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjabat pada akhir 2022. Demonstrasi yang diberi nama “Turun Anwar” ini diprakarsai oleh koalisi oposisi, termasuk Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dan Perikatan Nasional (PN), serta didukung oleh dua mantan Perdana Menteri, Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin. Aksi ini menandai gelombang ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan Anwar, yang dinilai gagal memenuhi janji reformasi dan mengatasi krisis ekonomi.

Penyebab Protes dipicu oleh melonjaknya biaya hidup, pemotongan subsidi, dan kebijakan pajak baru yang dianggap memberatkan masyarakat. Selain itu, Anwar dituduh tidak konsisten dalam menjalankan agenda reformasi yang menjadi janji kampanyenya, serta melakukan intervensi terhadap sistem peradilan, yang memperburuk kepercayaan publik. Fauzi Mahmud, seorang insinyur berusia 35 tahun dari Selangor, menyatakan kekecewaannya, “Anwar sudah memerintah tiga tahun, tapi kami belum melihat hasil nyata. Biaya hidup tetap tinggi, dan investasi yang dijanjikan tidak terasa.”

Demonstran, yang mayoritas mengenakan pakaian serba hitam, berkumpul sejak pagi di empat titik—Dataran Sogo, Masjid Jamek, Masjid Negara, dan Pasar Seni—sebelum bergerak menuju Dataran Merdeka pada siang hari. Massa membawa plakat bertuliskan “Turun Anwar” dan menyuarakan tuntutan agar Anwar mundur dari jabatannya. Meski hujan gerimis turun pada sore hari, semangat demonstran tidak surut, dengan beberapa di antara mereka melaksanakan salat berjamaah di lokasi.

Menjelang demonstrasi, Anwar mengumumkan kebijakan populis untuk meredam ketegangan. Pada 23 Juli 2025, ia mengumumkan bantuan tunai sebesar 100 ringgit (sekitar Rp385.000) untuk warga berusia di atas 18 tahun, yang akan disalurkan mulai 31 Agustus 2025 melalui program Sumbangan Asas Rahmah (Sara). Selain itu, sekitar 18 juta pengendara berhak membeli bahan bakar bersubsidi dengan harga 1,99 ringgit per liter, lebih murah dari harga sebelumnya 2,05 ringgit. Namun, banyak demonstran, seperti Norhamizah Mohamed dari Besut, menilai kebijakan ini hanya solusi sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah. “Baru setelah kami mengumumkan demo, dia mengeluarkan kebijakan untuk rakyat,” ujarnya.

Sekretaris politik Anwar, Shamsul Iskandar, menyebut aksi “Turun Anwar” sebagai upaya politik segelintir pihak untuk mempertahankan eksistensi mereka, bukan cerminan ketidakpuasan rakyat secara luas. Survei Merdeka Centre mencatat tingkat kepuasan terhadap Anwar masih bertahan di 55%, terutama karena keberhasilannya menjaga stabilitas politik selama masa transisi. Namun, tekanan politik terus meningkat, terutama dengan keterlibatan tokoh berpengaruh seperti Mahathir Mohamad, yang dikabarkan turut hadir di Dataran Merdeka.

Aksi demonstrasi berlangsung relatif damai di bawah pengawasan ketat Polis Diraja Malaysia (PDRM). Situasi sempat memanas ketika truk komando demonstran tidak diizinkan masuk ke titik utama Dataran Merdeka karena kepadatan massa. Truk tersebut akhirnya dipindahkan sekitar 100 meter dari lokasi dan digunakan sebagai panggung alternatif untuk orasi.

Demonstrasi ini menjadi ujian besar bagi pemerintahan Anwar, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-68 pada 31 Agustus 2025. Analis politik menilai langkah populis Anwar sebagai strategi untuk meredakan kemarahan publik, tetapi ketidakpuasan yang mendasar terhadap ekonomi dan reformasi tetap menjadi tantangan besar. Selain itu, aksi ini terjadi di tengah persiapan partai-partai politik untuk pemilu yang harus digelar paling lambat Februari 2028, menambah kompleksitas dinamika politik Malaysia.

Untuk meredakan ketegangan, sejumlah pihak menyarankan pemerintah fokus pada solusi jangka panjang, seperti:

1. Peningkatan Transparansi: Memastikan kebijakan ekonomi dan reformasi dijalankan dengan transparan untuk memulihkan kepercayaan publik.
2. Dialog dengan Oposisi: Membuka ruang diskusi dengan partai oposisi dan masyarakat sipil untuk menampung aspirasi.
3. Reformasi Ekonomi: Menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk menekan biaya hidup, seperti memperluas subsidi untuk kelompok rentan dan mendorong investasi yang berdampak langsung pada masyarakat.
4. Pengendalian Media: Mengurangi polarisasi di media untuk mencegah eskalasi ketegangan sosial.

Meskipun aksi ini tidak langsung mengguncang pemerintahan, seperti yang pernah diungkapkan Mahathir Mohamad pada 2018 bahwa demonstrasi tidak dapat menjatuhkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, tekanan publik ini menunjukkan perlunya respons cepat dari Anwar untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi Malaysia.

Sumber: ANTARA, Reuters, Channel News Asia, Hasanah.id, RM.id

AI: Grok