Kekerasan terhadap Siswa di Lingkungan Sekolah dan Urgensi Peran Pekerja Sosial serta Psikolog Anak

Kasus kekerasan terhadap siswa, baik yang dilakukan oleh sesama siswa (bullying) maupun oleh guru (abuse of authority), telah menjadi masalah serius dalam sistem pendidikan global, termasuk di Indonesia. Insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta pada 7 November 2025, yang diduga dipicu oleh motif balas dendam akibat perundungan berkepanjangan, menjadi pengingat tragis akan dampak ekstrem dari kekerasan di lingkungan sekolah. Fenomena ini tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga verbal, psikologis, dan digital (cyberbullying), yang semuanya meninggalkan luka mendalam pada perkembangan anak. Tulisan ini mencoba untuk menggali akar masalah, dinamika kekerasan, dampaknya terhadap siswa, serta peran krusial pekerja sosial dan psikolog anak dalam mencegah dan menangani kasus tersebut, dengan fokus pada konteks Indonesia dan pelajaran dari tren global.

Dinamika Kekerasan terhadap Siswa: Bentuk dan Konteks

Kekerasan terhadap siswa di lingkungan sekolah dapat dikategorikan ke dalam dua sumber utama: antarsiswa dan guru ke siswa.

Kekerasan Antarsiswa (Bullying)
Bullying mencakup tindakan fisik (pemukulan, dorongan), verbal (ejekan, hinaan), sosial (pengucilan, penyebaran rumor), dan digital (pelecehan melalui media sosial atau aplikasi pesan). Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada 2024, terdapat lebih dari 2.000 laporan kasus bullying di sekolah Indonesia, dengan 60% melibatkan kekerasan verbal dan sosial. Faktor pemicu bullying sering kali berakar dari tekanan hierarki sosial di kalangan remaja, stereotip berdasarkan penampilan atau status ekonomi, serta minimnya pengawasan dari pihak sekolah. Media sosial memperparah situasi, dengan platform seperti Instagram dan TikTok menjadi sarana cyberbullying, di mana ejekan atau video memalukan dapat menyebar cepat dan mempermalukan korban secara massal.
Kekerasan oleh Guru
Kekerasan dari guru biasanya berupa hukuman fisik (memukul, menjewer), pelecehan verbal (mengata-ngatai siswa “bodoh” atau “gagal”), atau penyalahgunaan wewenang seperti mempermalukan siswa di depan kelas. Laporan KPAI mencatat bahwa pada 2023, sekitar 15% kasus kekerasan di sekolah melibatkan guru sebagai pelaku, meskipun angka ini kemungkinan lebih tinggi karena banyak kasus tidak dilaporkan. Kekerasan ini sering dibenarkan dengan dalih “disiplin” atau “budaya tradisional”, tetapi dampaknya merusak kepercayaan siswa terhadap otoritas pendidikan dan memperburuk kesehatan mental mereka.

Akar Penyebab: Sistemik dan Kultural

Kekerasan di sekolah tidak terjadi dalam ruang hampa. Beberapa faktor utama yang mendorong fenomena ini meliputi:

Sistem Pendidikan yang Kompetitif: Kurikulum di Indonesia sering kali menekankan prestasi akademik di atas perkembangan emosional, menciptakan tekanan yang memicu konflik antarsiswa. Hierarki “siswa unggul” versus “siswa bermasalah” sering kali menjadi pemicu bullying.
Minimnya Pelatihan Guru: Banyak guru tidak dilatih untuk menangani konflik siswa atau mengenali tanda-tanda bullying. Sebaliknya, beberapa guru justru menggunakan kekerasan sebagai alat disiplin karena kurangnya keterampilan manajemen kelas yang berbasis empati.
Normalisasi Kekerasan dalam Budaya: Di Indonesia, hukuman fisik seperti cubitan atau pukulan ringan masih dianggap wajar di beberapa kalangan sebagai bagian dari “pendidikan karakter”. Hal ini memperburuk toleransi terhadap kekerasan, baik oleh guru maupun siswa.
Peran Media Sosial: Platform seperti X dan TikTok mempercepat penyebaran konten yang memicu bullying, seperti video ejekan atau meme yang menargetkan individu.
Krisis Kesehatan Mental: Data WHO menunjukkan bahwa 1 dari 5 remaja global mengalami gangguan mental, dengan depresi dan kecemasan sebagai dampak utama bullying. Di Indonesia, stigma terhadap kesehatan mental membuat banyak korban bullying tidak mencari bantuan, yang dalam kasus ekstrem dapat berujung pada tindakan putus asa.

Dampak Kekerasan: Luka Fisik, Psikologis, dan Sosial

Dampak kekerasan terhadap siswa sangat luas, meliputi:

Fisik: Luka seperti memar, patah tulang, atau gangguan pendengaran (seperti pada korban ledakan SMAN 72) adalah dampak langsung. Kekerasan jangka panjang juga dapat menyebabkan masalah kesehatan kronis seperti gangguan tidur atau sakit kepala.
Psikologis: Korban bullying sering mengalami depresi, kecemasan, atau gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Pelaku yang diduga korban bullying menunjukkan tanda-tanda trauma berat yang dapat melakukan tindakan ekstrem. Siswa yang dihukum berlebihan oleh guru juga dapat mengembangkan rasa takut berlebih terhadap otoritas, yang menghambat pembelajaran.
Sosial: Korban bullying sering mengalami pengucilan, kehilangan teman, atau penurunan prestasi akademik. Dalam kasus kekerasan oleh guru, siswa mungkin kehilangan kepercayaan pada institusi pendidikan, meningkatkan risiko putus sekolah. Data Kementerian Pendidikan RI menunjukkan bahwa 10% kasus putus sekolah di tingkat SMA pada 2024 terkait dengan lingkungan sekolah yang tidak kondusif.
Efek Domino: Kekerasan di sekolah juga memengaruhi keluarga dan komunitas. Orang tua korban sering merasa tidak berdaya, sementara insiden seperti ledakan di SMAN 72 memicu ketakutan kolektif di kalangan masyarakat, sehingga perlu adanya reformasi keamanan sekolah.

Urgensi Peran Pekerja Sosial dan Psikolog Anak

Untuk mengatasi krisis ini, pekerja sosial dan psikolog anak memiliki peran yang tak tergantikan dalam pencegahan, intervensi, dan pemulihan. Berikut adalah analisis mendalam tentang kontribusi mereka, disertai rekomendasi berbasis konteks Indonesia:

Pencegahan melalui Edukasi dan Pelatihan
- Pekerja Sosial: Mereka dapat bekerja dengan sekolah untuk mengembangkan program anti-bullying yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Contohnya, program “Sekolah Ramah Anak” yang diinisiasi KPAI sejak 2018 perlu diperluas dengan pelatihan reguler tentang dinamika kelompok dan resolusi konflik. Pekerja sosial juga dapat mengidentifikasi siswa beresiko melalui observasi langsung dan wawancara keluarga, untuk mencegah eskalasi .
- Psikolog Anak: Psikolog dapat merancang kurikulum pendidikan emosional untuk mengajarkan empati dan pengelolaan emosi kepada siswa sejak dini. Mereka juga dapat melatih guru untuk mengenali tanda-tanda distress, seperti perubahan perilaku atau penurunan prestasi, yang sering terlewatkan.
Intervensi pada Kasus Aktif
- Pekerja Sosial: Ketika kasus bullying atau kekerasan oleh guru terdeteksi, pekerja sosial dapat bertindak sebagai mediator antara pelaku, korban, dan pihak sekolah. Mereka juga dapat berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan pelaku mendapat sanksi yang adil sambil tetap melindungi hak anak. Pekerja sosial juga bisa membantu memetakan riwayat bullying yang dialami pelaku untuk memahami motifnya.
- Psikolog Anak: Psikolog dapat memberikan terapi individu atau kelompok untuk korban dan pelaku. Terapi perilaku kognitif (CBT) terbukti efektif untuk mengurangi trauma pada korban bullying, sementara pelaku dapat dibantu untuk mengelola kemarahan atau impuls melalui konseling intensif. Dalam kasus ekstrem, psikolog juga dapat menilai risiko bunuh diri atau kekerasan lanjutan.
Pemulihan dan Reintegrasi
- Pekerja Sosial: Mereka memainkan peran kunci dalam reintegrasi korban dan pelaku ke lingkungan sekolah. Program dukungan berbasis komunitas, seperti kelompok diskusi untuk siswa yang pernah di-bully, dapat membantu membangun kembali rasa percaya diri. Pekerja sosial juga dapat bekerja dengan keluarga untuk menciptakan lingkungan rumah yang mendukung pemulihan.
- Psikolog Anak: Psikolog dapat memberikan terapi jangka panjang untuk mengatasi PTSD atau gangguan mental lainnya. Mereka juga dapat membantu sekolah merancang lingkungan yang aman, seperti ruang konseling rahasia di mana siswa merasa nyaman melapor tanpa takut stigma.
Advokasi Sistemik
- Pekerja Sosial: Mereka dapat mendorong kebijakan nasional yang lebih ketat terhadap kekerasan di sekolah, seperti revisi Peraturan Menteri Pendidikan tentang Disiplin Sekolah untuk menghapus hukuman fisik sepenuhnya. Mereka juga dapat mengadvokasi anggaran lebih besar untuk konselor sekolah di setiap SMA.
- Psikolog Anak: Dengan keahlian mereka, psikolog dapat berkontribusi pada penelitian tentang dampak bullying di Indonesia, memberikan data untuk mendesak pemerintah mengintegrasikan kesehatan mental dalam kurikulum nasional. Mereka juga dapat melatih komunitas lokal untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan sejak dini.

Tantangan di Indonesia dan Solusi Berbasis Global

Meskipun penting, penerapan peran pekerja sosial dan psikolog anak di Indonesia menghadapi sejumlah kendala:

Keterbatasan Sumber Daya: Menurut Kementerian Sosial RI, hanya ada sekitar 5.000 pekerja sosial terlatih di Indonesia pada 2024, dengan rasio 1 pekerja sosial per 50.000 penduduk – jauh dari standar internasional. Psikolog anak bahkan lebih langka, dengan hanya 2.000 praktisi berlisensi untuk populasi 270 juta jiwa.
Stigma Kesehatan Mental: Banyak keluarga dan sekolah masih menganggap konseling sebagai tanda kelemahan, membuat siswa enggan mencari bantuan.
Kurangnya Koordinasi: Sekolah sering kali tidak memiliki protokol jelas untuk menangani bullying, dan koordinasi antara Dinas Pendidikan, polisi, dan pekerja sosial sering terhambat oleh birokrasi.

Untuk mengatasi ini, Indonesia dapat belajar dari model global. Misalnya, Finlandia menerapkan program “KiVa” yang mengurangi bullying hingga 40% melalui pelatihan guru dan sesi kelompok siswa. Jepang, pasca-reformasi hukum remaja 1997 setelah kasus Junko Furuta, mewajibkan konselor di setiap sekolah dan berhasil menurunkan insiden kekerasan antarsiswa. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa, seperti:

Program Wajib Konseling: Setiap sekolah harus memiliki minimal satu pekerja sosial dan psikolog anak, didanai melalui anggaran pendidikan nasional.
Kampanye Anti-Stigma: Media massa dan influencer dapat digunakan untuk mempromosikan pentingnya kesehatan mental, seperti yang dilakukan oleh kampanye “Mental Health Matters” di Australia.
Pelatihan Guru Berbasis Empati: Guru harus dilatih secara rutin tentang manajemen konflik dan deteksi bullying, dengan sanksi tegas bagi mereka yang melakukan kekerasan.
Platform Pelaporan Aman: Aplikasi anonim seperti “SAPA” (Sistem Aduan Pelajar Aman) dapat dikembangkan untuk memungkinkan siswa melapor tanpa takut dibalas.

Menuju Sekolah yang Aman dan Inklusif

Kasus kekerasan terhadap siswa, seperti ledakan di SMAN 72 Jakarta, adalah panggilan mendesak untuk mereformasi sistem pendidikan Indonesia. Kekerasan antarsiswa dan oleh guru bukan hanya masalah disiplin, tetapi cerminan kegagalan sistemik dalam menangani kesehatan mental dan dinamika sosial di sekolah. Pekerja sosial dan psikolog anak adalah tulang punggung solusi ini, dengan peran mereka dalam pencegahan, intervensi, dan pemulihan yang tidak dapat digantikan. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang kuat, pelatihan memadai, dan perubahan budaya terhadap kesehatan mental, kasus seperti SMAN 72 berisiko berulang. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, di mana setiap anak merasa dihargai dan dilindungi. Insiden ini bukan akhir, tetapi titik awal untuk transformasi pendidikan yang lebih manusiawi.

AI: Grok