Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro

Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro menjadi peristiwa yang mengguncang dunia internasional pada dini hari 3 Januari 2026. Dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat bertajuk Operation Absolute Resolve, pasukan AS melancarkan serangan terkoordinasi yang melibatkan kekuatan udara dan pasukan khusus. Dalam waktu singkat, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap di Caracas lalu diterbangkan ke New York untuk menghadapi proses hukum atas berbagai tuduhan serius terkait narkoba.

Pada malam hari yang sama, pesawat yang membawa Maduro mendarat di Stewart Air National Guard Base, New York. Ia terlihat mengenakan pakaian olahraga hitam dan tangan diborgol saat digiring ke kantor pusat DEA di Manhattan, sebelum akhirnya dipindahkan ke pusat penahanan di Brooklyn. Sidang pembacaan dakwaan dijadwalkan berlangsung pada 5 Januari, menandai dimulainya proses hukum yang berpotensi panjang dan bersejarah.

Tak lama setelah penangkapan tersebut, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan “mengelola” Venezuela untuk sementara waktu guna menjamin transisi pemerintahan yang aman. Ia juga menyebut rencana pemanfaatan cadangan minyak Venezuela—yang terbesar di dunia—untuk dipasarkan ke negara lain. Di Caracas, Wakil Presiden Delcy Rodríguez segera menetapkan keadaan darurat nasional dan mengecam tindakan AS sebagai bentuk agresi militer serius terhadap kedaulatan negara.

Operasi militer itu sendiri berlangsung dengan skala luar biasa. Lebih dari 150 pesawat tempur, termasuk F-22, F-35, dan B-1, dikerahkan dari sekitar 20 pangkalan militer. Serangan siber digunakan untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara Venezuela seperti S-300 dan Buk. Sementara itu, pasukan elite Delta Force, didukung helikopter Night Stalkers, menyusup ke ibu kota dan menangkap Maduro dalam waktu kurang dari dua jam. Pihak AS mengklaim operasi berjalan tanpa korban jiwa di pihak mereka.

Maduro kini menghadapi dakwaan federal berat, mulai dari konspirasi narco-terrorism, impor kokain dalam jumlah besar, hingga kepemilikan senjata mesin dan perangkat penghancur. Ia dituduh memimpin jaringan kartel narkoba yang menyuplai obat-obatan terlarang ke Amerika Serikat. Hadiah penangkapannya mencapai 50 juta dolar AS, sementara Cilia Flores juga didakwa terlibat dalam praktik suap dan perdagangan narkoba.

Reaksi internasional pun bermunculan. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bahkan memperingatkan bahwa Kuba bisa menjadi target berikutnya. Dari Eropa, Kanselir Jerman Friedrich Merz menyebut Maduro sebagai pemimpin yang membawa negaranya ke jurang bencana. Di Amerika Serikat sendiri, protes pro-Maduro terjadi di New York City, dengan tudingan bahwa aksi tersebut didanai kelompok yang memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Tiongkok. Argentina secara terbuka menolak kemungkinan menjadi tempat perlindungan bagi sekutu Maduro.

Di dalam negeri Venezuela, situasi berubah mencekam. Warga Caracas melaporkan suara ledakan, pesawat terbang rendah, dan pemadaman listrik yang meluas. Kepanikan melanda, mendorong banyak orang melakukan pembelian bahan makanan secara besar-besaran. Mahkamah Agung Venezuela kemudian memerintahkan Delcy Rodríguez untuk mengambil alih kendali pemerintahan sementara. Meski tidak ada laporan korban sipil dalam jumlah besar, ketidakpastian politik memicu kekhawatiran akan stabilitas nasional.

Peristiwa ini menandai eskalasi paling dramatis dalam hubungan AS–Venezuela sejak ketegangan memuncak pada 2019, ketika AS menolak mengakui Maduro sebagai presiden sah. Penangkapan ini menjadi salah satu dari sedikit operasi militer AS yang secara langsung menargetkan kepala negara asing, setelah kasus Manuel Noriega di Panama pada 1989 dan Saddam Hussein di Irak pada 2003.

Secara historis, Maduro—yang berkuasa sejak 2013 menggantikan Hugo Chávez—dikaitkan dengan kemerosotan ekonomi parah. Dalam rentang 2012 hingga 2020, PDB Venezuela menyusut drastis, inflasi meroket hingga puluhan ribu persen, dan produksi minyak anjlok. Ia juga dituduh menekan oposisi politik dan terlibat dalam pelanggaran HAM, dengan Mahkamah Pidana Internasional masih melakukan penyelidikan.

Amerika Serikat telah meningkatkan tekanan sejak 2020 dengan dakwaan narkoba dan hadiah penangkapan yang terus naik. Presiden Trump, yang baru kembali dilantik, menyebut Maduro sebagai “raja kartel” dan mengaitkannya dengan kematian ribuan warga AS akibat narkoba—narasi yang sejalan dengan kebijakan America First dan kepentingan strategis atas sumber daya Venezuela.

Namun, langkah ini memicu perdebatan hukum dan politik yang tajam. Banyak pakar mempertanyakan legalitas operasi tersebut tanpa deklarasi perang, persetujuan Kongres, atau mandat PBB. Di sisi lain, pemerintah AS berdalih bahwa tindakan itu sah demi keamanan nasional. Di Senat, suara dukungan dan kecaman muncul bersamaan, mencerminkan polarisasi politik yang mendalam.

Secara geopolitik, penangkapan Maduro berpotensi memperkeruh hubungan AS dengan sekutu-sekutu Venezuela seperti Rusia, Iran, Kuba, dan Tiongkok. Dari sisi ekonomi, rencana eksploitasi cadangan minyak Venezuela oleh perusahaan AS bisa menekan harga minyak global, namun juga menyimpan risiko konflik internal jika transisi kekuasaan gagal.

Di tengah semua itu, reaksi masyarakat Venezuela terbelah antara rasa lega dari kelompok oposisi dan kemarahan para pendukung Maduro. Dunia internasional pun terpecah antara harapan akan perubahan dan kekhawatiran atas preseden intervensi militer. Penangkapan ini bisa menjadi titik balik menuju demokrasi bagi Venezuela—atau justru membuka babak baru ketegangan dan konflik regional yang lebih luas.

AI: Grok, Chat GPT