Trump Luncurkan Board of Peace

Pada 20 Januari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembentukan Board of Peace, sebuah badan yang menurutnya “mungkin” akan menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya dalam mengawasi rekonstruksi Gaza. Lembaga ini pertama kali diperkenalkan sebagai bagian dari rencana 20 poin Trump untuk Gaza pasca-perang Israel–Hamas. Namun, dokumen piagam yang kemudian beredar memperlihatkan ambisi yang jauh lebih luas: menyelesaikan konflik global dan berpotensi menjadi penantang langsung PBB, organisasi yang dibentuk setelah Perang Dunia II.

Trump, yang akan memimpin dewan ini secara permanen, telah mengundang sekitar 60 negara untuk bergabung. Setiap anggota diwajibkan membayar biaya keanggotaan tetap sebesar 1 miliar dolar AS. Menurut laporan The Atlantic, undangan telah dikirim kepada berbagai pemimpin dunia, termasuk India, Pakistan, Uni Eropa, serta Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin.

Respons internasional pun beragam. Sejumlah sekutu Amerika Serikat, seperti Prancis di bawah Emmanuel Macron dan Jerman, menolak undangan tersebut. Mereka khawatir Board of Peace akan melemahkan otoritas PBB, terutama Dewan Keamanan. Trump bahkan mengancam akan mengenakan tarif impor hingga 200 persen terhadap anggur dan sampanye Prancis apabila Macron tetap menolak bergabung.

Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dinominasikan sebagai anggota dewan. Penunjukan ini memicu kritik luas mengingat rekam jejak Blair dalam konflik Irak. Pembentukan Board of Peace sendiri terjadi di tengah meningkatnya ketegangan global, termasuk ancaman Trump untuk mengambil alih Greenland serta keputusan pemerintah AS memangkas dana bagi PBB.

Trump secara terbuka menyatakan ketidakpuasannya terhadap PBB. “PBB tidak pernah membantu saya,” ujarnya, sambil menegaskan bahwa Board of Peace menawarkan pendekatan baru dalam menangani konflik global. Acara penandatanganan resmi direncanakan berlangsung di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, meskipun penerbangan Trump ke lokasi sempat tertunda akibat masalah teknis.

Latar Belakang dan Struktur Board of Peace

Gagasan Board of Peace pertama kali dilontarkan Trump pada September 2025 sebagai bagian dari rencana pasca-perang Gaza, yang mencakup rekonstruksi wilayah dan pembentukan pemerintahan transisi. Pada awalnya, inisiatif ini mendapat dukungan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB pada November 2025, dengan mandat dua tahun hingga Desember 2027.

Namun, piagam yang bocor menunjukkan bahwa mandat dewan ini tidak terbatas pada Gaza. Sebaliknya, Board of Peace dirancang untuk “mempromosikan stabilitas, memulihkan tata kelola yang andal, dan mengamankan perdamaian abadi di wilayah-wilayah yang terdampak konflik.” Strukturnya terdiri atas tiga tingkat keanggotaan: anggota tetap dengan biaya 1 miliar dolar AS, anggota sementara, dan pengamat.

Trump akan memimpin dewan ini seumur hidup, dengan jajaran anggota yang mencakup lingkaran dalamnya, para miliarder, serta tokoh-tokoh seperti Jared Kushner dan diplomat Qatar Ali Al-Thawadi, yang pernah dituduh terlibat dalam aktivitas spionase. Pembentukan dewan ini mencerminkan sikap lama Trump terhadap PBB, yang kerap ia kritik sebagai lembaga tidak efisien dan yang pendanaannya telah dipangkas miliaran dolar oleh pemerintahannya. Pengumuman ini juga bertepatan dengan peringatan 80 tahun berdirinya PBB, sehingga menambah kesan provokatif.

Dampak Global dan Kritik

Secara potensial, Board of Peace dapat mengubah tatanan dunia pasca-Perang Dunia II. Dengan dominasi Amerika Serikat, dewan ini berpeluang menjadi alternatif bagi Dewan Keamanan PBB, lembaga di mana AS kerap menggunakan hak veto, termasuk dalam isu Gaza. Negara-negara seperti Cina dan Rusia—yang juga memiliki hak veto—diperkirakan akan menentang inisiatif ini karena dinilai mengancam pengaruh mereka.

Di Timur Tengah, Board of Peace berpotensi meminggirkan peran Palestina dan memperkuat posisi pro-Israel. Sejumlah kritik menyebut inisiatif ini sebagai cara Trump membangun “Trump Tower Gaza” atau mengambil keuntungan finansial dari konflik. Dari sisi ekonomi, biaya keanggotaan yang sangat tinggi berisiko membatasi partisipasi hanya pada negara-negara kaya, sehingga menciptakan “klub elit” yang mengabaikan negara berkembang.

Inisiatif ini juga berpotensi memperburuk hubungan dengan Eropa, di mana banyak sekutu AS khawatir terhadap komitmen Trump pada prinsip-prinsip multilateral PBB. Meski demikian, para pendukung Trump memandang Board of Peace sebagai langkah “berani” untuk menangani konflik global, termasuk gagasan merekrut pakar internasional dalam pemerintahan Palestina.

Sebaliknya, para pengkritik menilai dewan ini sebagai power grab—upaya Trump untuk menguasai diplomasi global dengan mengabaikan PBB yang telah menjadi pilar perdamaian internasional selama delapan dekade. Maya Ungar dari International Crisis Group menyebutnya sebagai “model alternatif bagi Dewan Keamanan PBB.”

Di media sosial, reaksi cenderung sinis. Banyak warganet mengejek Board of Peace sebagai “organisasi korup” atau “cara Trump meraup untung dari perang,” serta mengkhawatirkan keterlibatan tokoh-tokoh kontroversial seperti Putin atau diplomat Qatar yang dituduh melakukan spionase. Seorang menteri Inggris bahkan menyebut undangan kepada Putin sebagai sesuatu yang “absurd.”

Secara keseluruhan, Board of Peace mencerminkan visi “America First” Trump dalam bentuk yang lebih agresif. Namun, alih-alih menyatukan komunitas internasional, inisiatif ini justru berisiko memperdalam fragmentasi dan ketegangan global.

Sumber: CNN, NY Times, The Atlantic, NBC News, The Indepedent, Fox News, AP News, ABC

AI: Grok, ChatGPT