Rusia, China, dan Prancis Blokir Resolusi DK PBB: Tolak Penggunaan Kekuatan Militer terhadap Iran di Selat Hormuz

Dalam langkah diplomatik yang mengejutkan dan berpotensi mengubah arah konflik Timur Tengah, tiga negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan hak veto – Rusia, China, dan Prancis – secara bersama-sama menghalangi resolusi yang diajukan negara-negara Arab untuk mengizinkan aksi militer terhadap Iran guna membuka kembali Selat Hormuz. Keputusan ini terjadi Kamis kemarin (2 April 2026) dalam pertemuan tertutup DK PBB, tepat di tengah eskalasi perang yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang telah memasuki bulan kedua. Resolusi yang digagas Bahrain bersama negara-negara Teluk Arab lainnya bertujuan memberikan mandat PBB untuk menggunakan kekuatan militer demi memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz – jalur strategis yang mengangkut sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Namun, ketiga negara besar itu dengan tegas menolak setiap kalimat yang membuka peluang penggunaan kekuatan bersenjata. Menurut seorang diplomat PBB dan pejabat senior yang dikutip The New York Times, Rusia, China, dan Prancis “efektif menyandera” resolusi tersebut dengan menyatakan penolakan mutlak terhadap bahasa yang mengizinkan operasi militer. “Mereka menentang keras segala bentuk otorisasi penggunaan kekuatan,” kata sumber tersebut. Pemungutan suara resmi dijadwalkan hari ini, Jumat (3 April 2026), namun nasib resolusi sudah diprediksi akan mentok karena ancaman veto dari ketiga negara tersebut.

Perang di Iran yang pecah sejak Februari 2026 telah memicu krisis energi global. Iran dituduh melakukan serangan terhadap kapal-kapal komersial tak bersenjata, menanam ranjau, dan secara de facto menutup Selat Hormuz sebagai balasan atas serangan udara gabungan AS-Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran. Harga minyak dunia melonjak tajam, mengganggu rantai pasok energi internasional. Negara-negara Teluk Arab yang bergantung pada ekspor minyak melalui selat tersebut mendesak PBB untuk bertindak tegas. Namun, Rusia dan China – yang selama ini dikenal sebagai pendukung diplomatik Iran – kini mendapat “sekutu tak terduga” dalam sosok Prancis, negara Eropa Barat yang biasanya lebih selaras dengan Amerika Serikat dan Inggris.

Ini bukan kali pertama Rusia dan China bersatu di DK PBB soal Iran, tapi keikutsertaan Prancis membuat koalisi ini semakin kuat dan menarik perhatian dunia. Ketiganya menegaskan bahwa solusi harus melalui jalur diplomatik dan dialog, bukan konfrontasi militer yang berisiko memperluas perang regional. China, yang sedang berupaya tampil sebagai mediator damai bersama Pakistan, kembali menekankan pentingnya “penghormatan kedaulatan Iran” dan “penyelesaian damai”. Rusia mengecam keras setiap upaya “agresi luar” terhadap Iran, sementara Prancis – meski bagian dari E3 (Inggris-Prancis-Jerman) yang pernah mendukung sanksi terhadap Iran – kali ini memilih garis yang lebih hati-hati demi menghindari eskalasi lebih lanjut yang bisa mengganggu stabilitas energi Eropa.

Blokade ini langsung menuai reaksi beragam. Amerika Serikat dan sekutu Baratnya menyatakan kekecewaan, menyebut langkah Rusia-China-Prancis sebagai “pelindungan terhadap Iran”. Sementara itu, Iran menyambut baik sikap ketiga negara tersebut dan menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka untuk kapal-kapal non-militer, sambil menyiapkan protokol pengawasan bersama dengan Oman. Analis PBB memprediksi bahwa kegagalan resolusi ini bisa memperpanjang krisis Hormuz dan memaksa negara-negara terkait kembali ke meja perundingan. Bagi China dan Rusia, ini juga menjadi bukti kekuatan “kemitraan tanpa batas” mereka di forum multilateral, sementara Prancis tampaknya ingin menjaga keseimbangan antara aliansi Barat dan kebutuhan stabilitas global. Situasi masih sangat dinamis. Pemungutan suara hari ini berpotensi menjadi momen krusial yang menentukan apakah perang Iran akan semakin meluas atau justru membuka celah baru bagi diplomasi.

Sumber: The New York Times, PBB

AI: Grok