Yang Tidak Tampak

Di Indonesia dikenal istilah “9 naga” untuk menyebut para elite ekonomi yang menguasai banyak perusahaan, bahkan sebagian jaringan bisnis mereka tidak sepenuhnya terpetakan publik. Menariknya, mereka nyaris tidak terseret riuh media sosial: sosok pribadi mereka jarang tampil di podcast, tidak aktif membuat akun yang membagikan keseharian, dan cenderung menjaga jarak dari eksposur digital. Fenomena ini kontras dengan kebanyakan orang yang justru berlomba menjadi netizen produktif demi monetisasi, membangun citra diri, dan merawat jejak digital sebagai strategi personal branding. Mengapa perbedaan ini terjadi?

Dalam teori kelas, visibilitas bukan sekadar soal tampil atau tidak tampil; ia adalah tanda posisi dalam struktur kekuasaan. Apa yang tampak di permukaan ruang digital sering kali justru menyembunyikan relasi material di bawahnya. Di sinilah pemikiran Marx tetap relevan. Ia menulis bahwa kondisi material menentukan kesadaran manusia, bukan sebaliknya (Marx, 1846: 47). Artinya, cara seseorang hadir di ruang publik—termasuk ruang digital—bisa ditentukan oleh posisi ekonominya dalam sistem produksi.

Fenomena elit ekonomi Indonesia yang sering diasosiasikan publik sebagai kelompok “9 naga” memperlihatkan logika ini dengan jelas. Banyak dari mereka memiliki jaringan perusahaan luas, tetapi jarang tampil sebagai figur personal di media sosial. Tidak di podcast atau di mana pun. Tokoh atau konglomerasi seperti itu lebih dikenal melalui struktur bisnisnya daripada persona digitalnya. Ketidakhadiran ini bukan tanda ketertinggalan teknologi, melainkan tanda kemandirian struktural. Mereka tidak membutuhkan visibilitas publik untuk mempertahankan posisi ekonomi. Dalam kerangka Marx, kelas yang menguasai alat produksi tidak perlu menjual dirinya; merekalah yang membeli tenaga, waktu, dan perhatian orang lain (Marx, 1867: 274).

Sebaliknya, kelas menengah digital dan pekerja kreatif justru terdorong untuk terus terlihat. Mereka membangun citra diri, merawat jejak digital, dan memproduksi konten secara konstan. Aktivitas ini sering dipahami sebagai ekspresi kebebasan individu, padahal secara struktural ia merupakan bentuk kerja. Dalam kapitalisme digital, perhatian adalah komoditas. Orang yang tidak memiliki modal besar harus mengubah dirinya menjadi sumber nilai ekonomi. Marx menjelaskan bahwa pekerja menjual apa pun yang ia miliki untuk bertahan hidup (Marx, 1867: 301). Jika dulu yang dijual adalah tenaga fisik, kini yang dijual bisa berupa identitas, pengalaman pribadi, bahkan kehidupan sehari-hari.

Di sinilah muncul paradoks jurnalisme warga. Platform digital memungkinkan siapa pun memproduksi informasi, mengomentari peristiwa, dan membangun audiens. Secara demokratis, ini tampak sebagai pembebasan komunikasi. Namun secara ekonomi, produksi konten massal oleh warga sering menjadi sumber keuntungan bagi platform dan pemilik modal teknologi. Aktivitas yang terasa sukarela sebenarnya menghasilkan nilai lebih bagi struktur yang lebih besar. Dalam istilah Marxis, ini adalah bentuk eksploitasi yang tersamarkan: relasi kuasa tetap ada, tetapi tidak tampak sebagai penindasan.

Ketimpangan visibilitas antara elit ekonomi dan warga digital juga berdampak pada struktur informasi publik. Ruang digital dipenuhi narasi horizontal—orang biasa membicarakan orang biasa—sementara narasi vertikal tentang kekuasaan ekonomi jauh lebih jarang. Akibatnya, masyarakat merasa hidup dalam ruang transparan, padahal sebagian struktur kekuasaan justru semakin tidak terlihat. Ini sejalan dengan gagasan Marx tentang ideologi: sistem membuat relasi sosial tampak alami sehingga orang tidak mempertanyakannya (Marx, 1848: 39).

Ketidakhadiran elit di media sosial juga berkaitan dengan logika risiko kelas. Semakin tinggi posisi seseorang dalam hierarki ekonomi, semakin besar potensi dampak jika ia terlalu terekspos. Visibilitas dapat memicu tekanan politik, tuntutan regulasi, atau kritik publik. Karena itu, bagi kelas dominan, anonimitas relatif adalah strategi rasional. Mereka mempertahankan pengaruh melalui institusi, bukan persona. Sementara itu, kelas menengah digital justru bergantung pada persona karena itulah satu-satunya modal yang mereka miliki.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk terlihat sebenarnya adalah indikator posisi kelas. Mereka yang paling bergantung pada sistem adalah mereka yang paling harus hadir di dalamnya. Sebaliknya, mereka yang menguasai sistem memiliki kebebasan untuk memilih tidak terlihat. Maka, ketimpangan digital bukan hanya soal akses teknologi, tetapi soal relasi produksi yang menentukan siapa memerlukan perhatian publik dan siapa tidak.

Dari sudut pandang jurnalisme, situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya yang mengendalikan arus informasi? Jika warga sibuk memproduksi konten, tetapi struktur distribusi tetap dimiliki oleh segelintir pemilik modal, maka demokratisasi media hanya terjadi di permukaan. Yang berubah adalah bentuk partisipasi, bukan distribusi kekuasaan. Dalam bahasa Marx, struktur tetap, hanya wujudnya yang berganti.

Dengan demikian, fenomena elit yang tidak tampil di media sosial bukan anomali, melainkan gejala klasik relasi kelas. Yang tampak aktif belum tentu berkuasa, dan yang tampak diam belum tentu pasif. Dalam kapitalisme digital, kekuasaan sering justru berada pada mereka yang tidak perlu berbicara. Mereka tidak perlu membangun citra, karena struktur sudah berbicara untuk mereka.

Daftar Pustaka

Marx, Karl. 1846. The German Ideology.
Marx, Karl. 1848. The Communist Manifesto.
Marx, Karl. 1867. Capital: Volume I.