Hakim PN Medan Vonis Bebas Amsal Christy Sitepu dalam Kasus Dugaan Korupsi Video Profil Desa

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor telah membebaskan Amsal Christy Sitepu dari segala tuntutan hukum. Putusan yang dibacakan pada Rabu pagi ini menjadi sorotan luas karena kasus tersebut sempat menghebohkan publik dan dunia industri kreatif di Tanah Air.

Amsal Christy Sitepu, seorang videografer profesional sekaligus Direktur CV Promiseland asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebelumnya didakwa melakukan korupsi dalam proyek pembuatan video profil desa periode 2020 hingga 2022. Proyek tersebut melibatkan pembuatan konten video promosi untuk sejumlah desa di Karo dengan nilai kontrak keseluruhan mencapai sekitar Rp202 juta. Amsal bertindak sebagai vendor atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengerjakan pekerjaan kreatif tersebut.

Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo, terdapat dugaan markup anggaran dalam proyek itu. Audit Inspektorat menemukan bahwa nilai pekerjaan kreatif dianggap nol, sehingga seluruh anggaran dianggap sebagai kerugian negara. Jaksa menuntut Amsal dengan hukuman dua tahun penjara, denda Rp50 juta, serta kewajiban mengembalikan uang pengganti sebesar Rp202 juta lebih.Namun, setelah melalui serangkaian sidang pembuktian yang cukup panjang, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Mohammad Yusafrihardi Girsang menyatakan bahwa Amsal Christy Sitepu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, baik sesuai dakwaan primer maupun subsider. Hakim menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan. Akibatnya, Amsal dibebaskan dari semua tuntutan dan hak-haknya dalam kedudukan, harkat, serta martabatnya dipulihkan sepenuhnya.

Suasana sidang vonis di ruang Cakra Utama PN Medan berlangsung penuh emosi. Amsal tak kuasa menahan air mata saat mendengar amar putusan. Ia menyebut vonis bebas ini bukan hanya kemenangan pribadi, melainkan juga kemenangan bagi seluruh pekerja industri kreatif di Indonesia yang selama ini khawatir pekerjaan mereka dianggap korupsi hanya karena nilai seni dan kreativitas sulit diukur secara angka oleh audit keuangan.

Kasus ini memang sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial dan mendapat perhatian dari Komisi III DPR RI. Beberapa anggota dewan bahkan sempat meminta majelis hakim mempertimbangkan putusan yang adil agar tidak mematikan semangat pelaku usaha kreatif. Sehari sebelum vonis, majelis hakim juga mengabulkan penangguhan penahanan Amsal, sehingga ia bisa menghadiri sidang vonis dalam kondisi tidak ditahan.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya terhadap putusan ini. Kasus Amsal Sitepu kini menjadi contoh penting bagaimana penegakan hukum korupsi dana desa harus tetap memperhatikan konteks pekerjaan profesional dan bukti niat jahat, bukan sekadar temuan audit semata.

Putusan bebas hari ini diharapkan membawa angin segar bagi ribuan videografer, desainer, dan pekerja kreatif lain yang sering terlibat dalam proyek pemerintah daerah. Di tengah semangat membangun desa melalui konten digital, kasus ini mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pengawasan anggaran dan dukungan terhadap industri kreatif nasional.

AI: Grok