IHSG Bangkit 5,65%

Pasar saham Indonesia menutup perdagangan Selasa, 20 Oktober 2026, dengan sebuah pembalikan yang mencolok. Setelah dua hari dilanda aksi jual besar-besaran, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak 5,65% ke posisi 5.278,89, atau naik 282,28 poin. Nilai transaksi mencapai sekitar Rp26,54 triliun, lebih tinggi daripada rata-rata harian pekan sebelumnya yang berada di kisaran Rp16 triliun. [1]

Menurut Reuters, dua sesi penurunan sebelumnya menghapus sekitar US$82 miliar nilai pasar saham Indonesia. Angka ini menggambarkan penyusutan kapitalisasi pasar, bukan jumlah dana asing yang keluar. [3] Namun, di balik reli yang tampak melegakan itu, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar daripada naik-turunnya indeks: apakah investor mulai percaya kembali pada pasar modal Indonesia, ataukah mereka sekadar memanfaatkan harga saham yang sudah jatuh terlalu dalam?

Pertanyaan itu penting karena gejolak kali ini tidak semata-mata dipicu oleh perubahan sentimen terhadap satu perusahaan atau satu sektor. Pemicunya adalah peringatan dari MSCI, penyedia indeks saham global yang menjadi acuan bagi banyak manajer investasi internasional. MSCI mengusulkan kemungkinan mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market—sebuah perubahan yang dapat memengaruhi cara investor global mengalokasikan dana ke saham-saham Indonesia.

Dengan demikian, reli IHSG pada Selasa harus dibaca dalam dua lapisan. Pada lapisan pertama, harga saham memang pulih setelah jatuh tajam. Pada lapisan kedua, pasar masih menunggu bukti bahwa masalah yang memicu kejatuhan tersebut benar-benar sedang diperbaiki.

Pengumuman indeks MSCI dipublikasikan pada 15 Oktober pukul 20.40 GMT, atau 16 Oktober pukul 03.40 WIB, sebelum perdagangan Jumat di Jakarta dimulai. Perbedaan zona waktu ini menjelaskan tanggal pengumuman dan hari reaksi pasar Indonesia. [5]

Dari kejatuhan tajam menuju reli sehari

Untuk memahami besarnya pembalikan pada Selasa, kita perlu kembali ke perdagangan Jumat, 16 Oktober.

Pada hari itu, IHSG anjlok 11,6% setelah MSCI mengumumkan konsultasi mengenai usulan reklasifikasi Indonesia. Tekanan berlanjut pada Senin, 19 Oktober, ketika indeks kembali jatuh dan menyentuh titik terendah dalam enam tahun. Secara kumulatif, pasar kehilangan sekitar 14,8% dalam dua hari tersebut, menurut laporan Reuters. [3]

Penurunan sedalam itu bukan sekadar pergerakan harga yang biasa terjadi ketika investor menilai prospek laba perusahaan memburuk. Dalam kasus ini, pengumuman MSCI menimbulkan kekhawatiran bahwa saham Indonesia dapat menjadi kurang mudah diakses oleh sebagian investor institusional internasional.

Kekhawatiran itu mempunyai konsekuensi praktis. Banyak dana investasi menggunakan indeks global sebagai tolok ukur atau dasar penentuan portofolio. Jika suatu negara dikeluarkan dari kelompok pasar berkembang dalam indeks yang mereka ikuti, sebagian dana yang terikat pada indeks tersebut mungkin harus mengurangi atau melepas kepemilikannya.

Namun, tidak semua investor bekerja dengan cara yang sama. Dana pasif yang mereplikasi indeks mempunyai mekanisme berbeda dari dana aktif yang memilih saham berdasarkan penilaian manajer investasinya sendiri. Karena itu, perubahan klasifikasi dapat memicu tekanan jual mekanis dari sebagian dana, sementara respons investor lain bergantung pada penilaian mereka terhadap risiko dan prospek pasar.

Pada penutupan Selasa, IHSG berbalik naik 5,65% ke level 5.278,89, sebagaimana dicatat IDNFinancials dan Databoks. Angka penutupan ini menjadi acuan untuk menggambarkan hasil akhir perdagangan hari itu. [1][4]

Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa minat beli kembali muncul setelah harga saham jatuh tajam. Akan tetapi, kenaikan harga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa risiko struktural telah menghilang. Analis Phintraco Sekuritas, sebagaimana dikutip IDNFinancials, mengaitkan rebound dengan respons positif terhadap inisiatif BEI untuk memenuhi standar MSCI. Penjelasan itu merupakan penilaian analis mengenai pendorong pasar, bukan pembuktian bahwa seluruh risiko telah teratasi. [1]

Dengan kata lain, pemulihan harga dan pemulihan kepercayaan adalah dua hal yang berkaitan, tetapi tidak identik.

MSCI dan persoalan yang lebih dalam daripada pergerakan harga

Untuk memahami krisis ini, kita perlu mengenal peran MSCI dalam ekosistem investasi global.

MSCI merupakan penyedia indeks yang digunakan oleh manajer investasi untuk mengukur kinerja pasar dan menyusun portofolio. Indeks MSCI Emerging Markets, misalnya, menjadi salah satu acuan bagi investor yang ingin mendapatkan eksposur terhadap saham di negara-negara berkembang.

Indeks bukan regulator yang mengatur bursa Indonesia. MSCI juga bukan lembaga yang menentukan apakah perekonomian Indonesia tumbuh atau mengalami resesi. Namun, keputusan klasifikasinya dapat berpengaruh besar karena banyak investor internasional menggunakannya sebagai acuan alokasi modal.

Di sinilah letak persoalannya. MSCI tidak sekadar mempermasalahkan apakah harga saham Indonesia sedang mahal atau murah. Dalam pengumuman resminya yang bertanggal 15 Oktober 2026, lembaga tersebut menyampaikan bahwa investor masih memiliki kekhawatiran mengenai keterbukaan struktur kepemilikan saham dan dugaan transaksi terkoordinasi. MSCI juga menilai belum terdapat bukti yang cukup konsisten bahwa reformasi yang diumumkan otoritas Indonesia telah menghasilkan perbaikan nyata dan berkelanjutan dalam fungsi pasar. [2]

Artinya, masalah yang dipersoalkan menyangkut keterbukaan informasi, tata kelola, dan kemampuan investor untuk benar-benar membeli serta menjual saham secara wajar.

Ketiga hal tersebut merupakan bagian penting dari apa yang dalam dunia investasi disebut investability—sejauh mana suatu pasar dapat diakses dan diperdagangkan secara layak oleh investor.

Sebuah negara bisa memiliki perusahaan besar, bank yang menguntungkan, sumber daya alam melimpah, dan prospek ekonomi jangka panjang yang menarik. Namun, investor tetap akan menghadapi risiko tambahan jika mereka kesulitan mengetahui siapa pemilik sesungguhnya suatu perusahaan, berapa banyak saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan, atau apakah pergerakan harga mencerminkan transaksi yang terbentuk secara sehat.

Karena itu, krisis pasar modal Indonesia tidak dapat dijelaskan hanya dengan mengatakan bahwa investor sedang panik. Kepanikan mungkin memperbesar penurunan harga, tetapi peringatan MSCI menunjukkan adanya persoalan struktural yang perlu dijawab melalui perubahan tata kelola dan penegakan aturan.

Mengapa keterbukaan kepemilikan saham sangat penting?

Bayangkan sebuah perusahaan tercatat di bursa dengan nilai pasar yang besar. Dari luar, sahamnya tampak aktif diperdagangkan dan perusahaan tersebut seolah-olah memiliki pasar yang luas. Namun, jika sebagian besar saham sebenarnya terkonsentrasi pada segelintir pemilik, jumlah saham yang sungguh-sungguh tersedia bagi investor publik bisa jauh lebih kecil daripada yang terlihat.

Dalam kondisi seperti itu, harga saham dapat lebih mudah bergerak tajam ketika terjadi perubahan permintaan atau penawaran. Investor besar mungkin kesulitan membeli atau menjual dalam jumlah besar tanpa memengaruhi harga secara signifikan.

Ukuran yang relevan di sini adalah free float, yakni saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh publik, dengan pengecualian kepemilikan strategis atau saham lain yang tidak dianggap tersedia secara bebas menurut metodologi yang digunakan.

Free float bukan sekadar angka teknis untuk menghitung indeks. Ia membantu menggambarkan seberapa besar bagian perusahaan yang benar-benar dapat diakses oleh investor di pasar.

MSCI menyebut bahwa otoritas Indonesia telah mengumumkan sejumlah langkah, termasuk pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih terperinci, pelaporan konsentrasi kepemilikan tinggi, serta peta jalan menuju persyaratan minimum free float sebesar 15%. Akan tetapi, MSCI menekankan bahwa pengumuman kebijakan saja belum cukup; yang diperlukan adalah penerapan konsisten dan bukti bahwa perubahan tersebut benar-benar memperbaiki kondisi pasar. [2]

Masalah kedua adalah dugaan perdagangan terkoordinasi. Istilah ini perlu digunakan secara hati-hati: dugaan bukanlah bukti bahwa seluruh pihak yang disebut telah melakukan pelanggaran. Namun, jika kekhawatiran tentang praktik perdagangan yang tidak wajar tidak ditangani secara transparan, investor dapat mempertanyakan apakah harga yang terbentuk di bursa cukup dapat dipercaya.

Pada akhirnya, pasar modal bergantung pada kepercayaan terhadap aturan main. Investor tidak harus mengetahui setiap hal tentang masa depan sebuah perusahaan, tetapi mereka perlu yakin bahwa informasi material tersedia secara memadai, transaksi diawasi, dan pelanggaran ditindak berdasarkan aturan yang berlaku.

Jika terjadi perubahan status: apa artinya bagi Indonesia?

Dalam pengumuman 15 Oktober, MSCI membuka konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi indeks Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Konsultasi tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 30 April 2027, sedangkan keputusan final akan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027. Dengan demikian, perubahan status itu belum menjadi keputusan final. Namun, MSCI menyatakan akan melanjutkan usulan tersebut kecuali konsultasi menemukan bukti jelas mengenai perbaikan material tata kelola dan fungsi pasar yang menjadi dasar untuk mempertimbangkannya kembali. Tenggat keputusan tidak sama dengan tanggal efektif reklasifikasi. [2]

Istilah standalone market tidak berarti Indonesia kehilangan status sebagai negara berkembang dalam seluruh pengertian ekonomi, apalagi bahwa Indonesia otomatis dilarang menerima investasi asing. Ini adalah klasifikasi dalam sistem indeks MSCI. Dampaknya terutama berkaitan dengan bagaimana saham Indonesia diperlakukan oleh investor yang menggunakan indeks tersebut.

Namun, perubahan itu tetap dapat membawa konsekuensi ekonomi yang berarti.

Reuters melaporkan bahwa investor asing telah menjual bersih hampir US$5 miliar saham Indonesia sepanjang 2026. Goldman Sachs memperkirakan perubahan status yang diusulkan dapat memicu arus keluar tambahan sekitar US$5,6 miliar dari dana pasif yang mengikuti indeks terkait. Angka US$5,6 miliar tersebut merupakan estimasi potensi arus keluar, bukan uang yang sudah dipastikan akan keluar. [3]

Perbedaan ini penting. Besarnya arus keluar aktual akan bergantung pada keputusan MSCI, komposisi portofolio investor, respons dana aktif, kondisi pasar saat itu, dan tindakan yang diambil oleh otoritas Indonesia.

Meski demikian, risiko tersebut tidak bisa diabaikan. Ketika dana global mengurangi kepemilikan saham Indonesia, tekanan dapat merambat melalui beberapa jalur:

• Harga saham: peningkatan penawaran saham dapat menekan harga, terutama pada saham dengan likuiditas terbatas.
• Nilai tukar: jika investor mengonversi hasil penjualan ke mata uang asing, permintaan terhadap valuta asing dapat bertambah. Besarnya dampak bergantung pada mekanisme transaksi dan arus modal lain.
• Biaya pendanaan: volatilitas yang tinggi dapat membuat investor meminta imbal hasil lebih besar untuk menanggung risiko.
• Kepercayaan bisnis: ketidakpastian pasar dapat memengaruhi keputusan pendanaan dan investasi perusahaan, meskipun dampaknya tidak selalu langsung atau seragam.

Di sini, dampak perubahan indeks bisa melampaui saham itu sendiri. Pasar saham merupakan bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan nilai tukar, obligasi, biaya modal, dan keputusan investasi sektor riil.

Namun, tidak tepat pula menyimpulkan bahwa seluruh perekonomian Indonesia akan otomatis memburuk hanya karena usulan reklasifikasi tersebut. Dampak akhirnya bergantung pada kondisi ekonomi secara keseluruhan, respons kebijakan, dan apakah perbaikan tata kelola benar-benar dilakukan.

Respons bursa: mengubah aturan di tengah tekanan pasar

Menghadapi tekanan tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan rencana mengecualikan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC) dari perhitungan IHSG. Rencana ini menyangkut komposisi dan perhitungan indeks, bukan penghapusan pencatatan saham dari bursa. [4] Menurut Reuters, saham-saham yang terdampak mewakili sekitar 18% bobot indeks. Langkah ini dimaksudkan untuk membuat indeks lebih mencerminkan saham yang dapat diakses investor secara lebih luas. [3]

BEI juga menyesuaikan batas auto rejection bawah (ARB) menjadi 7%, dari sebelumnya 15%, dengan ketentuan khusus untuk kelompok harga terendah. Menurut laporan yang memuat keterangan BEI, penyesuaian ditetapkan melalui SK Direksi BEI Nomor Kep-00157/BEI/10-2026 dan berlaku mulai 19 Oktober hingga 31 Desember 2026, dengan evaluasi mengikuti perkembangan pasar. Tujuannya memberi kesempatan kepada investor untuk mengevaluasi informasi sebelum mengambil keputusan. [6]

Langkah-langkah ini dapat membantu meredam pergerakan harga yang ekstrem. Namun, ada perbedaan mendasar antara memperlambat penurunan dan menyelesaikan penyebab penurunan.

Pembatasan harga dapat mengurangi kecepatan pergerakan saham dalam satu sesi, tetapi tidak otomatis menciptakan pembeli baru atau mengembalikan keyakinan investor. Jika pemegang saham tetap ingin menjual dan pembeli tidak bersedia membeli pada harga yang tersedia, tekanan pasar dapat bertahan dalam bentuk lain.

Begitu pula dengan pengeluaran saham yang kepemilikannya terkonsentrasi dari suatu indeks. Kebijakan tersebut dapat memperbaiki representasi indeks, tetapi tidak serta-merta menghilangkan persoalan kepemilikan di seluruh pasar. Investor masih dapat memiliki eksposur terhadap perusahaan terkait melalui kepemilikan langsung maupun produk investasi lain, bergantung pada instrumen dan portofolionya.

Karena itu, hasil kebijakan tidak cukup dinilai dari respons pasar dalam satu hari. Yang lebih penting adalah apakah perubahan itu diterapkan dengan jelas, konsisten, dan dapat diverifikasi.

Penegakan hukum menjadi ujian berikutnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyatakan akan melanjutkan reformasi pasar modal, terutama dalam hal transparansi, likuiditas, dan penegakan hukum. Reuters melaporkan total denda sekitar Rp2,1 triliun terkait perdagangan saham tiga perusahaan. Dalam klarifikasinya pada 16 Oktober, OJK menegaskan sanksi ditujukan kepada pemilik manfaat dan entitas terkait perdagangan saham tersebut, bukan kepada ketiga perusahaan itu sendiri. [7][8]

Pengumuman sanksi tersebut merupakan bagian dari respons regulator. Namun, sanksi yang diumumkan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa semua persoalan yang diidentifikasi MSCI telah terselesaikan. Yang perlu dinilai adalah cakupan penyelidikan, kualitas bukti, konsistensi penindakan, dan apakah pelanggaran serupa dapat dicegah pada masa mendatang.

Bagi investor, perbedaan antara pengumuman reformasi dan hasil reformasi sangatlah penting. Kebijakan baru dapat menjadi sinyal awal, tetapi keyakinan biasanya dibangun melalui pelaksanaan yang berulang dan dapat diuji.

Jika struktur kepemilikan menjadi lebih terbuka, informasi pasar lebih mudah diverifikasi, dan pelanggaran ditindak secara konsisten, investor memiliki dasar yang lebih kuat untuk menilai risiko. Sebaliknya, jika perubahan berhenti pada pengumuman tanpa bukti hasil, keraguan dapat kembali muncul.

Inilah pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan membuat indeks naik. Bursa dan regulator harus memperbaiki mekanisme yang memungkinkan harga terbentuk secara transparan dan perdagangan berlangsung dengan integritas.

Rupiah dan kebijakan Bank Indonesia ikut menjadi perhatian

Krisis saham juga berlangsung ketika nilai tukar rupiah menghadapi tekanan.

Dalam kutipan pasar pada laporan Reuters tanggal 20 Oktober, rupiah menguat tipis ke sekitar Rp17.980 per dolar AS. Angka tersebut bukan dinyatakan sebagai kurs penutupan. Nilai tukar tersebut masih dekat dengan rekor terlemah sekitar Rp18.190 per dolar AS yang tercatat pada Juni. Mata uang Indonesia telah melemah sekitar 7% sepanjang tahun menurut laporan tersebut. [3]

Pelemahan rupiah tidak bisa diatribusikan sepenuhnya kepada persoalan MSCI. Nilai tukar dipengaruhi banyak faktor, termasuk suku bunga global, arus modal, kebutuhan valuta asing, prospek fiskal, dan penilaian investor terhadap kebijakan ekonomi. Namun, tekanan di pasar saham dapat memperburuk sentimen apabila investor melihatnya sebagai bagian dari risiko yang lebih luas.

Dalam kondisi seperti ini, perhatian pasar tertuju pada Bank Indonesia. Dalam pemberitaan menjelang rapat kebijakan, Reuters melaporkan bahwa bank sentral diperkirakan mempertahankan suku bunga pada Rabu, 21 Oktober, meskipun sebagian ekonom membuka kemungkinan kenaikan suku bunga untuk membantu mempertahankan rupiah. Itu merupakan perkiraan menjelang keputusan, bukan keputusan yang sudah diumumkan. [3]

Dilema kebijakan moneter tidak sederhana. Suku bunga yang lebih tinggi dapat membantu menjaga daya tarik aset berdenominasi rupiah dalam kondisi tertentu, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya pinjaman bagi dunia usaha dan rumah tangga. Suku bunga yang lebih rendah dapat mendukung aktivitas ekonomi, tetapi ruang geraknya dipengaruhi oleh kondisi inflasi dan stabilitas nilai tukar.

Artinya, respons terhadap krisis pasar modal tidak hanya menjadi urusan bursa. Pemerintah, OJK, BEI, dan Bank Indonesia menghadapi persoalan yang saling berhubungan, meskipun masing-masing memiliki mandat dan instrumen kebijakan yang berbeda.

Lembaga pemeringkat Fitch juga mengingatkan bahwa tekanan eksternal berpotensi meningkatkan biaya pinjaman pemerintah dan mengurangi penyangga eksternal. Namun, Fitch menyatakan bahwa pengumuman konsultasi MSCI itu sendiri tidak diperkirakan menimbulkan dampak material langsung terhadap peringkat kredit negara. [3]

Apa yang perlu dibuktikan dalam beberapa bulan ke depan?

Titik penentu berikutnya bukan hanya perdagangan pada Rabu atau Jumat pekan ini, melainkan perkembangan reformasi hingga MSCI mengambil keputusan final pada 2027.

Ada beberapa hal yang layak dipantau.

1. Transparansi kepemilikan saham

Apakah informasi pemegang saham menjadi lebih lengkap dan dapat diperiksa? Apakah publik dapat memahami dengan lebih jelas berapa banyak saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan?

2. Penegakan hukum yang konsisten

Apakah dugaan manipulasi dan perdagangan terkoordinasi diselidiki secara transparan, dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan? Apakah sanksi diikuti langkah pencegahan?

3. Kualitas pemulihan pasar

Apakah likuiditas membaik dan perdagangan kembali berlangsung lebih teratur? Apakah penguatan indeks bertahan, atau hanya merupakan pantulan setelah penurunan tajam?

4. Respons investor internasional

Apakah arus modal asing mulai stabil? Bagaimana tanggapan investor terhadap penerapan reformasi, keputusan MSCI berikutnya, serta perkembangan nilai tukar dan kebijakan moneter?

MSCI sendiri menetapkan 30 April 2027 sebagai batas akhir penerimaan masukan untuk konsultasi dan 30 Juni 2027 sebagai tenggat keputusan final. MSCI juga menyatakan pembekuan atas perubahan indeks tertentu untuk saham Indonesia tetap berlaku sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. [2]

Jadwal tersebut memberi waktu bagi otoritas Indonesia untuk menunjukkan hasil reformasi. Namun, waktu saja tidak cukup. Yang menentukan adalah kualitas pelaksanaan dan bukti perubahan yang dapat dinilai oleh pelaku pasar.

Pemulihan harga dan pembuktian reformasi

Kenaikan IHSG sebesar 5,65% pada Selasa, 20 Oktober, merupakan pemulihan yang berarti setelah dua hari tekanan ekstrem. Penguatan itu mencatat pulihnya harga pada hari tersebut. Namun, pergerakan indeks sehari belum menyediakan ukuran yang cukup untuk memastikan pemulihan kepercayaan investor secara berkelanjutan.

Persoalan yang dipersoalkan MSCI menyentuh fondasi pasar modal: transparansi kepemilikan, saham yang benar-benar tersedia bagi publik, kualitas perdagangan, dan penegakan hukum. Perbaikan di bidang-bidang tersebut membutuhkan lebih dari sekadar pembatasan penurunan harga atau pengumuman kebijakan baru.

Bagi Indonesia, taruhan sesungguhnya bukan hanya mempertahankan posisi dalam suatu indeks global. Taruhannya adalah membangun pasar yang dapat diakses secara adil, memiliki informasi yang dapat dipercaya, dan menyediakan perlindungan yang memadai bagi investor besar maupun pemegang saham minoritas.

Pasar yang transparan dan kredibel tidak menjamin harga saham selalu naik. Volatilitas tetap menjadi bagian dari investasi, dan keputusan investor tetap dipengaruhi oleh prospek laba, suku bunga, serta keadaan ekonomi global. Namun, tata kelola yang baik membantu memastikan bahwa risiko yang dihadapi investor berasal dari penilaian ekonomi yang wajar, bukan dari ketidakjelasan struktur pasar atau keraguan terhadap penegakan aturan.

Karena itu, ukuran keberhasilan reformasi bukan sekadar apakah IHSG kembali menguat. Ukurannya adalah apakah investor memiliki alasan yang lebih kuat untuk mempercayai mekanisme pasar Indonesia setelah gejolak ini berlalu.

Indeks dapat pulih dalam sehari. Kepercayaan membutuhkan bukti yang konsisten.

Sumber

[1] IDNFinancials, 20 Oktober 2026: https://www.idnfinancials.com/news/70554/jci-rises-5-65-as-idx-responds-to-msci-threat
[2] MSCI, pengumuman konsultasi, 15 Oktober 2026: https://ir.msci.com/news-releases/news-release-details/msci-launches-consultation-proposal-reclassify-indonesia
[3] Reuters, 20 Oktober 2026: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-markets-inch-up-after-authorities-move-stem-rout-msci-expulsion-fears-2026-10-20/
[4] Databoks, penutupan IHSG, 20 Oktober 2026: https://databoks.katadata.co.id/pasar/statistik/6ad7351422e42/ihsg-rebound-565-ke-level-5278-selasa-20-oktober-2026
[5] MSCI, pengumuman indeks dengan waktu GMT: https://app2.msci.com/webapp/index_ann/DocGet?format=html&lang=en&pub_key=cOQ9FiTsR0g%3D
[6] BCA Sekuritas/IQPlus, ketentuan ARB, 19 Oktober 2026: https://webcrp.bcasekuritas.co.id/latest-news/news/bei-sesuaikan-batas-bawah-auto-rejection-efek-bersifat-ekuitas
[7] Reuters, penjelasan persoalan MSCI, 19 Oktober 2026: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/mscis-case-against-indonesian-stocks-65-billion-fallout-2026-10-19/
[8] Reuters, klarifikasi sasaran sanksi, 16 Oktober 2026: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-regulator-announces-sanctions-against-3-listed-firms-2026-10-16/

AI: ChatGPT