Pada era ketika keamanan nasional semakin bergantung pada perangkat lunak, kecerdasan buatan, komputasi awan, dan jaringan komunikasi digital, pertanyaan tentang kedaulatan negara mengalami perubahan mendasar. Dahulu, pembicaraan mengenai pertahanan banyak berpusat pada siapa yang menguasai wilayah, memiliki persenjataan, mengendalikan jalur logistik, dan mampu mengerahkan pasukan. Kini, ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting: siapa yang menguasai sistem digital yang membantu negara memahami situasi, mengolah informasi, dan mengambil keputusan?

Pertanyaan itu kembali mencuat pada 22 Oktober 2026, ketika perusahaan teknologi Amerika Serikat, Palantir Technologies, menyatakan bahwa sistem AI militernya yang digunakan NATO tidak memiliki kill switch—mekanisme pemutusan jarak jauh yang dapat membuat sistem berhenti beroperasi atas kendali pihak luar. Pernyataan tersebut muncul di tengah kekhawatiran Eropa mengenai ketergantungan pada teknologi pertahanan Amerika Serikat, terutama setelah gangguan layanan satelit Starlink yang berkaitan dengan operasi Ukraina memicu kembali perdebatan tentang kemampuan penyedia teknologi untuk memengaruhi operasi keamanan negara. [1]

Isu ini lebih besar daripada satu perusahaan dan satu sistem AI. Ia menyentuh persoalan yang semakin penting dalam geopolitik abad ke-21: apakah sebuah negara benar-benar berdaulat apabila kemampuan militernya bergantung pada teknologi yang dikembangkan, diperbarui, dan sebagian pengetahuannya dikuasai oleh perusahaan dari negara lain?

Jawabannya tidak sesederhana mengatakan bahwa teknologi asing selalu berbahaya atau bahwa teknologi domestik selalu aman. Persoalan sebenarnya terletak pada distribusi kendali: siapa yang dapat mengoperasikan sistem, siapa yang dapat mengakses data, siapa yang menentukan pembaruan perangkat lunak, dan apa yang terjadi ketika kepentingan politik negara pengguna berbeda dengan kepentingan negara asal penyedia teknologi.

Untuk memahami persoalan itu, kita perlu melihat Palantir bukan hanya sebagai perusahaan teknologi, tetapi sebagai bagian dari perubahan hubungan antara negara, militer, dan infrastruktur digital.

1. Maven Smart System: ketika data menjadi bagian dari infrastruktur pertahanan

Pada 25 Maret 2025, NATO melalui NATO Communications and Information Agency (NCIA) menyelesaikan pengadaan Maven Smart System NATO dari Palantir untuk digunakan dalam Allied Command Operations. Pengadaan diumumkan pada 14 April 2025 sebagai bagian dari modernisasi kemampuan operasional NATO. Tahap pengadaan ini berbeda dari pencapaian kemampuan operasional teknis penuh pada 22 Juni 2026, yang kemudian dikonfirmasi dalam publikasi NATO Joint Warfare Centre. Sistem juga memperoleh akreditasi keamanan untuk beroperasi di jaringan berklasifikasi NATO. [7] [2]

Menurut penjelasan resmi NATO, sistem ini menggabungkan berbagai kemampuan AI, termasuk model bahasa besar serta teknologi pembelajaran mesin, untuk membantu integrasi intelijen, kesadaran situasional di medan operasi, perencanaan, dan percepatan pengambilan keputusan.

Apa artinya dalam praktik?

Dalam lingkungan militer modern, informasi datang dari berbagai sumber: laporan lapangan, sensor, citra, sistem komunikasi, dan berbagai platform pengamatan. Data tersebut tidak selalu tersusun dalam format yang sama. Informasi juga dapat datang dalam jumlah besar, tersebar di banyak sistem, dan memiliki tingkat kepentingan yang berbeda.

Sistem analisis terpadu berusaha menghubungkan potongan-potongan informasi tersebut agar pengguna dapat melihat hubungan yang mungkin sulit dikenali jika setiap sumber diperiksa secara terpisah. AI dapat membantu menyaring data, menemukan pola, dan menyajikan informasi untuk mendukung analisis manusia.

Nilai strategisnya bukan hanya pada kemampuan komputasi. Nilai itu terletak pada kemampuan mengubah data yang tersebar menjadi gambaran situasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Namun, di titik yang sama muncul pertanyaan tentang kekuasaan.

Jika suatu sistem menjadi tempat berbagai aliran informasi bertemu, sistem itu ikut menentukan bagaimana informasi disusun, hubungan apa yang terlihat, dan persoalan mana yang mendapat perhatian. Hal ini tidak berarti perangkat lunak secara otomatis mengambil keputusan militer atau menggantikan komandan. Akan tetapi, sistem yang mengatur informasi dapat memengaruhi kondisi ketika manusia membuat keputusan.

Dengan kata lain, kekuasaan digital tidak hanya berada pada pihak yang memberikan perintah akhir. Ia juga dapat berada pada pihak yang membangun perangkat untuk menentukan apa yang terlihat, bagaimana informasi dihubungkan, dan seberapa cepat suatu keputusan dapat dibuat.

2. Pernyataan “tidak ada kill switch”: apa yang dijamin, dan apa yang belum terjawab?

Dalam wawancara dengan Reuters pada 21 Oktober yang diberitakan sehari kemudian, Louis Mosley, wakil presiden eksekutif Palantir untuk Inggris dan Eropa, menyatakan bahwa pelanggan memiliki kendali operasional penuh atas perangkat lunak yang mereka beli. Menurutnya, Palantir maupun pemerintah Amerika Serikat tidak memiliki kemampuan untuk mematikan Maven Smart System NATO dari jarak jauh. Ia juga mengatakan bahwa sistem tersebut dapat dioperasikan secara mandiri tanpa keterlibatan langsung pegawai Palantir. [1]

Pernyataan itu penting, tetapi perlu dibaca secara tepat. Jaminan dari penyedia teknologi merupakan informasi relevan, bukan pengganti pemeriksaan teknis yang independen. Berita Reuters mencatat apa yang dikatakan Palantir; berita itu sendiri tidak membuktikan melalui audit teknis terbuka bahwa seluruh kemungkinan gangguan atau pembatasan akses telah dieliminasi.

Selain itu, kemampuan mematikan sistem dari jarak jauh hanyalah satu bagian dari persoalan kedaulatan teknologi. Sebuah sistem bisa saja tidak memiliki tombol pemutus, tetapi pengguna tetap mungkin menghadapi ketergantungan pada pembaruan perangkat lunak, dukungan teknis, lisensi, dokumentasi, atau komponen lain yang tidak sepenuhnya dikuasainya.

Bayangkan sebuah negara memiliki perangkat lunak yang berfungsi baik dan dapat dijalankan oleh personel lokal. Namun, ketika terjadi kerusakan, hanya penyedia aslinya yang memiliki pengetahuan mendalam untuk memperbaikinya. Atau, sistem itu dapat beroperasi tanpa koneksi eksternal, tetapi hanya setelah konfigurasi tertentu yang sebelumnya dilakukan oleh vendor. Dalam situasi seperti ini, kendali operasional sehari-hari belum tentu berarti kemandirian teknologi secara menyeluruh.

Untuk keperluan analisis ini, kendali teknologi dibedakan menjadi empat lapisan. Pembagian ini merupakan kerangka penulis untuk membaca persoalan ketergantungan, bukan klasifikasi resmi NATO:

• Kendali operasional: siapa yang menjalankan sistem dan mengambil keputusan penggunaannya.
• Kendali atas data: siapa yang dapat mengakses, menyimpan, memindahkan, dan menghapus informasi.
• Kendali teknis: siapa yang memahami arsitektur sistem, dapat mengauditnya, memperbaikinya, atau mengganti komponennya.
• Kendali strategis: apakah pengguna dapat mempertahankan operasi ketika hubungan politik memburuk atau dukungan vendor terputus.

Keempat lapisan ini tidak selalu berada di tangan pihak yang sama.

Palantir menekankan kendali operasional pelanggan. Kekhawatiran sebagian pemerintah Eropa menjangkau persoalan yang lebih luas: apakah mereka mempunyai kemampuan teknis dan kelembagaan untuk mempertahankan operasi jika hubungan dengan penyedia atau negara asalnya berubah?

Pertanyaan tersebut tidak membuktikan bahwa Palantir akan memutus akses NATO. Ia justru menunjukkan mengapa kebijakan pertahanan tidak dapat bergantung pada satu pernyataan tentang ada atau tidaknya kill switch.

3. Mengapa pengalaman Ukraina dan Starlink membuat Eropa kembali waspada?

Perdebatan ini menguat setelah Ukraina melaporkan gangguan pada layanan Starshield, layanan komunikasi satelit kelas militer yang menggunakan konstelasi Starlink milik SpaceX. Menurut laporan Reuters pada 22 Oktober 2026, pembatasan fungsi terminal pada platform yang bergerak cepat menghambat sejumlah kegiatan militer Ukraina, termasuk pengoperasian drone pencegat. Pejabat Ukraina dan Amerika Serikat serta Elon Musk memberikan penjelasan yang berbeda mengenai gangguan tersebut, sementara sejumlah pejabat Eropa menyampaikan kekhawatiran tentang kemungkinan ketergantungan politik. Motif politik yang dicurigai itu belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti. [1]

Kasus tersebut relevan untuk membahas risiko ketergantungan teknologi. Akan tetapi, adanya gangguan layanan tidak dengan sendirinya menetapkan motif penyedia ataupun membuktikan adanya mekanisme gangguan yang sama pada produk lain.

Sebuah negara dapat mempunyai pasukan, peralatan, anggaran, dan strategi sendiri, tetapi tetap bergantung pada jaringan komunikasi yang dioperasikan perusahaan swasta. Jika akses terhadap jaringan itu berubah, kemampuan pengguna untuk menjalankan sebagian tugasnya dapat ikut terpengaruh.

Namun, Starlink dan Palantir bukanlah layanan yang sama. Starlink menyediakan konektivitas satelit, sedangkan Maven mengintegrasikan dan menganalisis data untuk mendukung operasi militer. Risiko teknis dan mekanisme ketergantungannya berbeda. Pengalaman pada layanan satelit tidak membuktikan bahwa Maven dapat atau akan dinonaktifkan dengan cara serupa.

Pelajaran yang lebih umum adalah bahwa kemampuan teknis harus dinilai bersama struktur kendalinya. Ketika teknologi komersial menjadi bagian penting dari infrastruktur pertahanan, pemerintah perlu mengetahui bukan hanya apa yang dapat dilakukan sistem tersebut dalam keadaan normal, melainkan juga bagaimana sistem itu bertahan ketika layanan, dukungan, atau hubungan kontraktual terganggu.

Inilah salah satu perubahan penting dalam geopolitik teknologi: ketergantungan strategis tidak selalu muncul karena negara lain menguasai wilayah kita. Ia dapat muncul karena fungsi penting negara berjalan melalui infrastruktur yang tidak sepenuhnya kita kendalikan.

4. Palantir di Eropa: bukan lagi sekadar kontraktor teknologi

Kekhawatiran mengenai Palantir semakin relevan ketika dilihat dari luasnya penggunaan perangkat lunaknya di lembaga-lembaga Eropa.

Investigasi lintas negara yang dipimpin media investigasi Follow the Money dan dipublikasikan bersama EL PAÍS pada 16 Oktober 2026 menemukan bahwa setidaknya 11 negara Eropa memiliki kontrak dengan Palantir di sektor pertahanan, intelijen, kesehatan, kepolisian, dan pengelolaan bea cukai. Investigasi tersebut menghimpun nilai kontrak yang diketahui di negara-negara dan lembaga Eropa selain Inggris sekitar €264 juta. Setelah kontrak Inggris dimasukkan, agregasinya melampaui €1,4 miliar. Kontrak Inggris yang dihimpun mencakup periode 2012–2025. Karena periode dan cakupan kontraknya beragam, angka gabungan tersebut tidak menunjukkan belanja tahunan 2026, nilai seluruh kontrak yang aktif bersamaan, atau total pendapatan Palantir di Eropa. [3]

Penggunaan dan pilihan kebijakan di Eropa

NATO

Maven Smart System diperoleh pada 2025 dan digunakan untuk mendukung pengolahan informasi serta pengambilan keputusan operasional di tingkat aliansi.

Inggris

Kontrak Palantir menjangkau pertahanan dan layanan kesehatan nasional. Hubungan ini menjadi bagian dari perdebatan tentang pengelolaan data publik dan ketergantungan pada penyedia teknologi eksternal.

Jerman

Pimpinan komando siber Bundeswehr menyatakan pada April 2026 bahwa militer Jerman untuk sementara tidak akan memberikan kontrak kepada Palantir, dengan menyoroti keberatan terhadap akses personel perusahaan ke basis data militer nasional. Sikap Bundeswehr ini tidak sama dengan larangan bagi seluruh lembaga Jerman; kepolisian regional termasuk pengguna Palantir. [9] [3]

Prancis

Pemerintah mengumumkan rencana mengganti perangkat lunak Palantir di badan intelijen dalam negeri DGSI dengan solusi domestik. Pengumuman itu tidak berarti kerja sama langsung berakhir. Kontrak telah diperpanjang pada akhir 2025 dan layanan berlanjut selama transisi menuju penggantinya. [8][10]

Dalam jawaban resmi yang dipublikasikan Senat pada 14 Mei 2026, Kementerian Dalam Negeri Prancis menjelaskan bahwa pembaruan kontrak diperlukan untuk menjaga kesinambungan operasi sambil menyiapkan solusi berdaulat. Pemerintah juga menyatakan bahwa Palantir tidak mempunyai akses ke isi data DGSI. Pernyataan ini merupakan posisi resmi pemerintah mengenai pengamanan data, bukan hasil audit teknis independen yang diperiksa dalam tulisan ini. [8] [3]

Perbedaan pilihan antarnegara ini menunjukkan bahwa Eropa tidak memiliki satu sikap tunggal terhadap Palantir. Sebagian lembaga memanfaatkan perangkat lunaknya, sementara sebagian pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan atau mengembangkan alternatif.

Perbedaan tersebut juga mengungkap dilema yang dihadapi pemerintah: sistem yang sudah terintegrasi dengan proses kerja, basis data, dan pelatihan personel tidak mudah diganti hanya dengan keputusan politik. Pergantian penyedia dapat memerlukan biaya besar, migrasi data, pengujian keamanan, pelatihan ulang, serta periode ketika sistem lama dan baru harus berjalan berdampingan.

Artinya, ketergantungan teknologi bukan hanya persoalan siapa yang memiliki kontrak hari ini. Ia juga berkaitan dengan keputusan arsitektur dan investasi yang dibuat bertahun-tahun sebelumnya.

Integrasi sistem yang mendalam dapat meningkatkan biaya dan kesulitan perpindahan penyedia. Dalam ekonomi digital, risiko ini dikenal sebagai vendor lock-in: pengguna menghadapi hambatan berpindah karena biaya, kesulitan teknis, atau risiko migrasi. Besarnya hambatan tersebut perlu diperiksa pada setiap sistem; sumber yang digunakan di sini tidak menyediakan pengukuran biaya migrasi untuk seluruh pengguna Palantir.

Pada sistem pertahanan, konsekuensinya lebih berat daripada sekadar kehilangan efisiensi bisnis. Migrasi yang tidak direncanakan dengan baik dapat mengganggu kesinambungan operasi, menghambat interoperabilitas, dan menciptakan risiko keamanan baru.

Karena itu, persoalan yang dihadapi Eropa bukan hanya apakah Palantir seharusnya dipertahankan atau diganti. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa infrastruktur penting dapat menjadi begitu sulit dipindahkan dari satu penyedia ke penyedia lain.

5. Mengapa sebagian pemerintah Eropa memilih membatasi ketergantungan?

Ada beberapa pertimbangan yang saling berkaitan.

Pertama, akses terhadap data sensitif. Data pertahanan, intelijen, kepolisian, dan kesehatan memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda, tetapi semuanya dapat memuat informasi yang apabila disalahgunakan atau bocor akan menimbulkan konsekuensi serius.

Palantir menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki data pelanggan, tidak menjualnya, dan tidak menggunakan kembali data tersebut untuk tujuan lain. Perusahaan juga menyatakan bahwa pelanggan mengendalikan data yang diproses dan bagaimana data itu digunakan. Pernyataan perusahaan ini penting sebagai bagian dari posisi resminya, tetapi tetap perlu dinilai bersama ketentuan kontrak, struktur akses, mekanisme audit, dan hukum yang berlaku. [3]

Kedua, hubungan antara perusahaan dan negara asalnya. Palantir merupakan perusahaan Amerika Serikat yang banyak bekerja dengan lembaga pemerintah AS. Hubungan itu tidak otomatis membuat setiap produk Palantir tidak aman, tetapi dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Eropa ketika menilai risiko jangka panjang.

Jika kepentingan strategis negara pengguna dan negara asal penyedia suatu hari berbeda, pemerintah pengguna perlu mengetahui batas kendali yang dimilikinya. Apakah mereka dapat terus menggunakan perangkat lunak? Apakah pembaruan dan perbaikan tetap tersedia? Apakah sistem dapat dipelihara tanpa bantuan perusahaan induk? Pertanyaan ini perlu dijawab secara teknis dan kontraktual, bukan hanya melalui asumsi politik.

Ketiga, akuntabilitas demokratis. Ketika perangkat lunak perusahaan swasta digunakan dalam fungsi pemerintahan yang sensitif, publik perlu mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas keputusan, bagaimana data digunakan, dan bagaimana dugaan kesalahan dapat diperiksa.

Kebutuhan menjaga rahasia pertahanan memang membatasi informasi yang dapat dibuka. Namun, kerahasiaan operasional tidak berarti bahwa seluruh pertanggungjawaban kontrak, prosedur pengawasan, dan perlindungan hak warga harus berada di luar pengawasan publik.

Keempat, kemampuan industri domestik. Pemerintah tidak akan mempunyai banyak pilihan jika hanya ada satu atau dua penyedia yang mampu memenuhi kebutuhan teknisnya. Karena itu, sebagian negara Eropa memandang pengembangan alternatif lokal sebagai bagian dari strategi memperkuat kapasitas industri dan mengurangi ketergantungan jangka panjang.

Tetapi ada satu hal yang perlu ditekankan: asal negara penyedia bukan satu-satunya ukuran keamanan. Perusahaan Eropa pun harus memenuhi standar keamanan, perlindungan data, transparansi, dan audit yang ketat. Sebaliknya, teknologi dari luar Eropa dapat saja memenuhi persyaratan tertentu jika kendali operasional, akses data, dan risiko hukumnya dikelola secara memadai.

Tantangannya adalah menentukan standar yang benar-benar dapat diuji, bukan sekadar mengganti label nasional pada teknologi yang sama-sama sulit diawasi.

6. Kedaulatan digital: agenda yang mulai diterjemahkan menjadi kebijakan Eropa

Kekhawatiran tentang Palantir merupakan bagian dari perubahan kebijakan teknologi yang lebih luas. Pada 3 Juni 2026, Komisi Eropa mengajukan European Technological Sovereignty Package, yang mencakup dua usulan legislasi—Chips Act 2.0 dan Cloud and AI Development Act—serta strategi sumber terbuka dan peta jalan digitalisasi dan AI di sektor energi. Paket tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas Eropa dalam semikonduktor, komputasi awan, AI, dan teknologi sumber terbuka. [4]

Komisi Eropa juga secara eksplisit mengidentifikasi ketergantungan pada penyedia teknologi non-Uni Eropa sebagai salah satu risiko bagi otonomi dan ketahanan digital. Dalam usulan Cloud and AI Development Act, Komisi menargetkan peningkatan kapasitas pusat data Uni Eropa hingga setidaknya tiga kali lipat dalam lima sampai tujuh tahun, sekaligus mengembangkan kerangka penilaian kedaulatan layanan cloud dan AI. Ini merupakan target kebijakan yang diusulkan. Cloud and AI Development Act masih menjalani proses legislasi dan dapat berubah dalam pembahasan antara Parlemen Eropa dan Dewan; target tersebut belum menjadi hasil yang sudah tercapai. [5] [4]

Arah kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa kedaulatan digital tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban menyimpan data di dalam wilayah Eropa. Ia juga mencakup kemampuan mengendalikan rantai pasok, memahami teknologi yang digunakan, mengembangkan kapasitas komputasi, dan mempertahankan layanan ketika terjadi gangguan eksternal.

Mengapa ini penting?

Karena menyimpan data di sebuah pusat data yang berlokasi di Eropa belum tentu berarti Eropa menguasai teknologi di baliknya. Infrastruktur itu mungkin tetap bergantung pada perangkat lunak, perangkat keras, pembaruan, atau komponen yang dikelola perusahaan asing.

Sebaliknya, menggunakan teknologi yang dikembangkan perusahaan Eropa juga belum otomatis menjamin kemandirian jika perusahaan tersebut bergantung pada komponen, layanan, atau infrastruktur yang dikendalikan pihak lain.

Kedaulatan digital, dengan demikian, lebih tepat dipahami sebagai kemampuan nyata untuk memilih, mengoperasikan, mengawasi, memperbaiki, dan—bila diperlukan—mengganti teknologi tanpa kehilangan kendali atas fungsi penting negara.

Dari prinsip abstrak menuju ukuran yang dapat diuji

Langkah menarik lainnya terlihat dalam pengadaan layanan cloud berdaulat oleh Komisi Eropa. Pada 17 April 2026, Komisi mengumumkan pemberian empat kontrak yang memungkinkan institusi dan badan Uni Eropa membeli layanan cloud berdaulat dengan batas nilai gabungan hingga €180 juta selama enam tahun. Nilai maksimum pengadaan ini tidak sama dengan realisasi belanja seluruh anggaran. Pengadaan itu dirancang untuk mendiversifikasi penyedia dan menghindari ketergantungan pada satu perusahaan. [6]

Komisi menggunakan Cloud Sovereignty Framework dengan delapan tujuan penilaian: aspek strategis, hukum, operasional, lingkungan, transparansi rantai pasok, keterbukaan teknologi, keamanan, dan kepatuhan terhadap hukum Uni Eropa. Dengan pendekatan ini, kedaulatan tidak hanya menjadi slogan politik, tetapi berusaha diterjemahkan menjadi kriteria dalam pengadaan teknologi. Tidak semua solusi terpilih sepenuhnya menggunakan teknologi Eropa. Salah satu konsorsium memanfaatkan teknologi Google Cloud dalam lingkungan yang dioperasikan secara eksklusif oleh perusahaan Uni Eropa. Komisi menyatakan teknologi non-Eropa dapat memenuhi tingkat minimum kedaulatan jika dioperasikan dengan kerangka yang sesuai. [6]

Pendekatan tersebut memberikan pelajaran penting bagi sektor pertahanan. Pemerintah dapat menilai penyedia berdasarkan kemampuan yang benar-benar dapat dibuktikan: siapa yang menguasai akses, apakah sistem dapat beroperasi secara mandiri, bagaimana audit dilakukan, dan apakah pelanggan dapat berpindah tanpa kehilangan data atau fungsi penting.

Namun, kerangka cloud sipil tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan sistem militer. Infrastruktur pertahanan memiliki kebutuhan tambahan, termasuk klasifikasi informasi, interoperabilitas antarmiliter, ketahanan saat konflik, dan persyaratan operasi dalam lingkungan yang terbatas konektivitasnya.

Karena itu, agenda kedaulatan digital Eropa perlu diterapkan sesuai karakter setiap sektor, bukan melalui satu aturan seragam yang mengabaikan perbedaan risiko.

7. Dilema Eropa: teknologi yang tersedia sekarang atau kemandirian yang dibangun kemudian?

Di sinilah persoalan menjadi rumit.

Teknologi AI untuk pertahanan berkembang cepat. Dalam situasi ketika militer membutuhkan kemampuan analisis data yang terintegrasi, pemerintah dapat memilih produk yang sudah tersedia dan memenuhi kebutuhan operasionalnya. Mengembangkan sistem sendiri mungkin membutuhkan waktu, investasi, tenaga ahli, pengujian, dan proses pengadaan yang panjang.

Jika sebuah negara memutus kontrak dengan penyedia yang sudah mapan sebelum alternatifnya siap, ia berisiko kehilangan kemampuan yang dibutuhkan. Namun, jika kontrak terus diperpanjang tanpa strategi keluar, ketergantungan dapat semakin dalam.

Dua risiko itu harus diperhitungkan bersamaan.

Dua jalur kebijakan

Memakai teknologi yang sudah tersedia

Potensi manfaat yang perlu diuji pada setiap produk dan kontrak: waktu implementasi yang lebih singkat, pemanfaatan kemampuan yang telah digunakan sebelumnya, dan dukungan terhadap integrasi dengan sistem sekutu.

Risiko yang perlu dinilai: ketergantungan vendor, akses teknis, biaya jangka panjang, dan perubahan dukungan akibat persoalan kontrak atau geopolitik.

Membangun atau menggunakan alternatif Eropa

Potensi manfaat: kendali lebih besar atas pengembangan, pemeliharaan, dan rantai pasok, serta penguatan kapasitas industri lokal.

Risiko yang perlu dinilai: biaya pengembangan, waktu implementasi, kemampuan teknis, interoperabilitas, dan kemungkinan munculnya ketergantungan baru pada pemasok lain.

Karena itu, pilihan kebijakan tidak harus berupa pemutusan kontrak secara mendadak atau penerimaan ketergantungan tanpa batas. Pemerintah dapat membangun jalur transisi: mempertahankan sistem yang dibutuhkan untuk operasi saat ini sambil memperkuat kemampuan lokal, menguji alternatif, dan memastikan bahwa kontrak tidak menghalangi perpindahan di masa depan.

Ada pula perbedaan antara mengembangkan perangkat lunak sendiri dan menguasai seluruh teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Sistem AI modern dapat bergantung pada chip, pusat data, energi, jaringan komunikasi, model AI, dan perangkat lunak pendukung dari berbagai negara.

Karena itu, kemandirian penuh pada setiap lapisan bisa sangat mahal dan sulit dicapai. Strategi yang lebih realistis perlu menentukan fungsi mana yang benar-benar kritis, ketergantungan mana yang masih dapat diterima, dan bagian mana yang harus tetap dapat dikendalikan secara mandiri.

Dalam konteks pertahanan, kemampuan untuk mempertahankan fungsi kritis saat hubungan dengan satu pemasok terganggu bisa menjadi ukuran yang lebih bermakna daripada sekadar menghitung persentase teknologi buatan dalam negeri.

8. Apakah Palantir merupakan masalah, atau justru gejala dari masalah yang lebih besar?

Perdebatan tentang Palantir mudah berubah menjadi pertarungan mengenai satu perusahaan Amerika Serikat. Namun, fokus yang terlalu sempit dapat mengaburkan persoalan struktural yang lebih penting.

Palantir menawarkan perangkat lunak yang mengintegrasikan data dan membantu organisasi memanfaatkannya. NATO mengadakan Maven Smart System karena aliansi tersebut membutuhkan kemampuan untuk mempercepat integrasi informasi dan pengambilan keputusan. Pada saat yang sama, sebagian pemerintah Eropa mempertanyakan risiko ketergantungan pada perusahaan asing untuk fungsi-fungsi sensitif. Kedua hal ini dapat benar secara bersamaan: teknologi bisa memberikan manfaat operasional, sementara model ketergantungannya tetap perlu diperiksa. [2]

Persoalan strukturalnya adalah ketimpangan antara kebutuhan negara dan kapasitas industri yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Pemerintah membutuhkan sistem yang kompleks, aman, dan siap digunakan. Perusahaan teknologi memiliki modal, tenaga ahli, perangkat lunak, dan kemampuan integrasi yang tidak selalu dapat dibangun dengan cepat oleh lembaga publik. Akibatnya, negara semakin bergantung pada perusahaan untuk menjalankan sebagian fungsi yang sebelumnya dikelola lebih langsung oleh institusi pemerintahan.

Hubungan tersebut tidak otomatis buruk. Kerja sama dengan sektor swasta telah lama menjadi bagian dari pengadaan pertahanan. Perusahaan dapat membawa inovasi, efisiensi, dan kemampuan teknis yang sulit dikembangkan secara internal.

Namun, ketika perangkat lunak menjadi bagian dari proses inti pemerintahan, hubungan kontraktual biasa dapat berubah menjadi ketergantungan strategis. Pemerintah mungkin secara hukum tetap menjadi pemilik keputusan, tetapi secara praktis memiliki pilihan yang semakin terbatas jika sistemnya sulit diganti.

Dengan demikian, pertanyaan yang perlu diajukan bukan apakah perusahaan swasta boleh berperan dalam pertahanan. Pertanyaannya adalah bagaimana memastikan bahwa penggunaan teknologi komersial tidak menghilangkan kemampuan negara untuk mengawasi, mempertahankan, dan mengubah sistem yang menopang fungsi publik.

9. Dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan infrastruktur

Kasus Palantir memperlihatkan perubahan yang lebih luas dalam cara kita memahami kedaulatan.

Dalam pemahaman klasik, negara berdaulat mengendalikan wilayah, menetapkan hukum, mengelola institusi, dan memegang kewenangan atas penggunaan kekuatan. Dalam praktik modern, semua itu tetap penting. Namun, pelaksanaan kewenangan negara semakin bergantung pada infrastruktur digital yang melintasi batas teritorial.

Data dapat diproses oleh sistem yang dibuat di negara lain. Perangkat lunak dapat diperbarui melalui rantai pasok internasional. Komputasi dapat bergantung pada pusat data dan chip yang tidak diproduksi di dalam negeri. Komunikasi militer dapat menggunakan jaringan yang dioperasikan perusahaan komersial.

Negara mungkin memiliki kewenangan hukum atas wilayahnya, tetapi tidak selalu memiliki kendali penuh atas semua infrastruktur yang membuat kewenangan itu dapat dijalankan.

Kondisi ini tidak berarti kedaulatan negara telah hilang. Ia berarti bahwa kedaulatan semakin bergantung pada kemampuan teknis, institusional, dan ekonomi yang sebelumnya mungkin tidak diperlakukan sebagai bagian inti dari pertahanan.

Di sinilah konsep digital sovereignty menjadi penting. Ia bukan sekadar tuntutan agar seluruh teknologi diproduksi secara lokal. Ia merupakan upaya untuk memastikan bahwa keputusan strategis negara tidak sepenuhnya ditentukan oleh arsitektur teknologi, kontrak, atau kepentingan pihak eksternal.

Bila diperluas lagi, persoalan ini dapat dipahami sebagai kedaulatan infrastruktur: kemampuan suatu masyarakat politik untuk mempertahankan fungsi-fungsi pentingnya meskipun menghadapi perubahan hubungan ekonomi atau politik dengan pihak yang menyediakan teknologi.

Kedaulatan infrastruktur tidak mengharuskan setiap negara membangun semuanya sendiri. Negara tetap dapat bekerja sama dan menggunakan teknologi dari luar. Yang penting adalah kerja sama itu tidak membuat fungsi yang sangat penting menjadi mustahil dipertahankan tanpa persetujuan atau bantuan pihak lain.

10. Apa yang seharusnya menjadi ukuran keberhasilan Eropa?

Jika tujuan Eropa adalah memperkuat kedaulatan digital, keberhasilan kebijakannya tidak cukup diukur dari jumlah kontrak yang dibatalkan atau banyaknya perusahaan lokal yang dipilih.

Sebagai usulan evaluasi dalam analisis ini, ada lima ukuran yang dapat digunakan. Daftar berikut bukan standar sertifikasi resmi NATO atau Komisi Eropa.

1. Kendali operasional yang dapat dibuktikan. Pemerintah harus dapat mengoperasikan fungsi penting sistem tanpa bergantung pada akses jarak jauh atau personel yang tidak diperlukan.
2. Kemampuan audit dan pengawasan. Institusi pengguna perlu memahami bagaimana data diproses, siapa yang dapat mengaksesnya, dan bagaimana keputusan berbantuan AI dapat ditelusuri.
3. Kemampuan mempertahankan layanan. Sistem harus memiliki prosedur untuk menghadapi gangguan konektivitas, penghentian dukungan, kerusakan, dan perubahan hubungan kontraktual.
4. Kemampuan berpindah penyedia. Data, dokumentasi, dan antarmuka harus dikelola sedemikian rupa sehingga migrasi ke sistem lain memungkinkan tanpa biaya atau risiko yang tidak proporsional.
5. Kapasitas industri dan sumber daya manusia. Eropa membutuhkan bukan hanya produk lokal, melainkan juga ahli, infrastruktur komputasi, riset, dan perusahaan yang mampu mempertahankan teknologi tersebut dalam jangka panjang.

Ukuran-ukuran ini perlu diuji secara nyata melalui audit, evaluasi kontrak, pengujian kesinambungan layanan, dan pengawasan institusional. Deklarasi politik saja tidak cukup.

Selain itu, upaya membangun kedaulatan digital perlu tetap mempertimbangkan interoperabilitas dengan sekutu. NATO bergantung pada kemampuan negara-negara anggotanya untuk bekerja sama. Sistem yang sepenuhnya terpisah mungkin mengurangi beberapa jenis ketergantungan, tetapi juga dapat menghambat pertukaran informasi dan koordinasi jika tidak dirancang dengan baik.

Karena itu, tujuan yang masuk akal bukan isolasi teknologi, melainkan kerja sama yang tetap memungkinkan negara mengendalikan fungsi kritisnya sendiri.

Siapa yang menguasai perangkat untuk mengambil keputusan?

Pernyataan Louis Mosley dalam wawancara 21 Oktober yang dipublikasikan Reuters pada 22 Oktober 2026 menyampaikan posisi Palantir bahwa Maven Smart System tidak memiliki kill switch yang dapat digunakan perusahaan ataupun pemerintah Amerika Serikat. Pernyataan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan audit teknis independen. Namun, perdebatan yang lebih luas tentang ketergantungan teknologi Eropa belum selesai. Laporan Reuters, investigasi EL PAÍS bersama Follow the Money, dan kebijakan Komisi Eropa menunjukkan bahwa isu ini menyangkut struktur hubungan antara pemerintah, industri teknologi, dan keamanan nasional. [1]

Teknologi asing tidak otomatis menghapus kedaulatan. Sebaliknya, teknologi buatan dalam negeri juga tidak otomatis menjaminnya. Yang menentukan adalah apakah negara mempunyai kapasitas nyata untuk memahami, mengawasi, mengendalikan, dan mempertahankan sistem yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi pentingnya.

Dalam kasus Palantir, persoalan itu menjadi sangat jelas karena perangkat lunak analisis data bukan lagi sekadar alat bantu administratif. Ia berada di dalam proses yang menghubungkan informasi, analisis, perencanaan, dan pengambilan keputusan.

Semakin penting sistem tersebut bagi suatu organisasi, semakin besar konsekuensi jika organisasi itu tidak memiliki pilihan alternatif atau kemampuan untuk mempertahankan operasinya secara mandiri.

Karena itu, pertanyaan utama bagi Eropa bukan hanya apakah Palantir dapat mematikan sistem NATO. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah negara-negara Eropa memiliki kemampuan untuk terus beroperasi, mengambil keputusan, dan mempertahankan kepentingan mereka jika suatu hari hubungan dengan penyedia teknologi berubah.

Kedaulatan pada era AI bukan semata-mata soal siapa yang memiliki data atau siapa yang menandatangani kontrak. Kedaulatan juga menyangkut siapa yang memiliki kemampuan nyata untuk menentukan bagaimana sistem bekerja, mengawasi penggunaannya, dan memastikan bahwa keputusan publik tidak menjadi sandera ketergantungan teknis.

Geopolitik teknologi · Penjelajah interaktif

Siapa memegang kendali
di balik sistem digital?

Palantir, NATO, dan pertanyaan Eropa tentang kemampuan mengoperasikan, mengawasi, serta mengganti teknologi pertahanan.

Berdasarkan tulisan 22 Oktober 2026 · revisi sumber 23 Oktober 2026

Seluruh materi tersedia di bawah ini. Buka setiap judul untuk membaca rinciannya.

“Tanpa kill switch” menjawab apa?

Pilih lapisan untuk menjelajahi pertanyaannya. Empat lapisan ini adalah kerangka analisis penulis, bukan klasifikasi resmi NATO atau hasil audit sistem.

Lapisan 01 / Operasional

Menjalankan sistem

Siapa yang mengoperasikan perangkat lunak?

Louis Mosley menyatakan pelanggan memiliki kendali operasional, dan Palantir maupun pemerintah AS tidak dapat mematikan Maven NATO dari jarak jauh. Reuters memuat pernyataan itu pada 22 Oktober 2026.

Pernyataan perusahaan · Reuters [1]

Pernyataan tersebut bukan kesimpulan audit teknis independen.

Lapisan 02 / Data

Mengendalikan informasi

Siapa dapat mengakses, memindahkan, dan menghapus data?

Pemerintah Prancis menyatakan Palantir tidak memiliki akses ke isi data DGSI. Jawaban resmi itu menjelaskan posisi pemerintah mengenai pengamanan data lembaganya.

Keterangan pemerintah · Senat Prancis [8]

Pernyataan khusus mengenai DGSI tidak membuktikan konfigurasi seluruh produk atau pelanggan Palantir.

Lapisan 03 / Teknis

Mengaudit dan memperbaiki

Siapa memahami arsitektur dan dapat mengganti komponen?

Dokumentasi, keterampilan personel, hak audit, pembaruan, dan dukungan teknis perlu diperiksa untuk menilai ketergantungan. Kendali sehari-hari belum menjawab seluruh pertanyaan ini.

Kerangka analisis

Tulisan tidak menyediakan audit arsitektur Maven atau pengukuran lengkap ketergantungan teknisnya.

Lapisan 04 / Strategis

Mempertahankan fungsi kritis

Apakah operasi berlanjut jika dukungan pemasok terputus?

Ketahanan layanan, kemampuan migrasi, alternatif pemasok, dan interoperabilitas menjadi pertanyaan evaluasi. Risiko harus diuji pada produk serta kontrak yang bersangkutan.

Kerangka analisis

Gangguan Starshield tidak membuktikan Maven memiliki mekanisme gangguan yang sama. Keduanya menyediakan fungsi berbeda.

Pengadaan, operasi, lalu perdebatan

Buka setiap peristiwa. Pengadaan, pengumuman, dan kemampuan operasional adalah tahapan berbeda.

1. 25 Maret 2025
   Pengadaan Maven diselesaikan

   NCIA menyelesaikan pengadaan Maven Smart System NATO untuk Allied Command Operations. Pengumumannya menyusul pada 14 April 2025. [2]

2. 28 April 2026
   Bundeswehr membatasi pilihan sementara

   Pimpinan komando siber menyatakan militer Jerman untuk sementara tidak memberikan kontrak kepada Palantir. Ini bukan larangan bagi seluruh lembaga Jerman. [9]

3. 14 Mei 2026
   Prancis menjelaskan masa transisi DGSI

   Jawaban Kementerian Dalam Negeri di Senat menjelaskan perpanjangan kontrak untuk menjaga kesinambungan operasi sambil menyiapkan solusi berdaulat. [8]

4. 3 Juni 2026
   Paket kedaulatan teknologi diajukan

   Komisi Eropa mengajukan paket termasuk usulan Cloud and AI Development Act. Target kapasitas pusat data setidaknya tiga kali lipat dalam lima hingga tujuh tahun adalah target usulan, bukan hasil yang sudah tercapai. [4][5]

5. 22 Juni 2026
   Maven mencapai kemampuan operasional teknis penuh

   Pencapaian ini kemudian dikonfirmasi NATO Joint Warfare Centre pada 12 Agustus 2026. Tanggal ini berbeda dari pengadaan pada 2025. [7]

6. 22 Oktober 2026
   Pernyataan “tidak ada kill switch” diberitakan

   Reuters menerbitkan pernyataan Mosley dari wawancara 21 Oktober. Klaim penyedia tetap perlu dibedakan dari verifikasi teknis independen. [1]

Eropa memiliki pilihan yang berbeda

Investigasi EL PAÍS bersama Follow the Money menghimpun kontrak dengan cakupan dan periode yang beragam. [3]

≥11negara Eropa memiliki kontrak menurut investigasi

≈€264 jutakontrak yang diketahui, selain Inggris

>€1,4 miliaragregasi setelah Inggris dimasukkan

Bukan belanja tahunan 2026 atau nilai semua kontrak aktif bersamaan. Kontrak Inggris yang dihimpun mencakup 2012–2025. Angka ini tidak menunjukkan pangsa pasar.

NATO Penggunaan di tingkat aliansi

Maven mendukung pengolahan informasi dan pengambilan keputusan operasional. NATO merupakan aliansi, bukan institusi Uni Eropa. [2][7]

Inggris Pertahanan dan layanan kesehatan

Investigasi mencatat kontrak di kedua sektor. Cakupan ini tidak berarti seluruh data lembaga pengguna berada di bawah kendali Palantir. [3]

Jerman Sikap berbeda antar-lembaga

Bundeswehr menyatakan pembatasan sementara pada April 2026. Kepolisian regional termasuk pengguna Palantir; kebijakan militer tidak berlaku otomatis untuk seluruh Jerman. [9][3]

Prancis Penggantian melalui transisi

DGSI menyiapkan pengganti domestik, sementara layanan berlanjut selama transisi. Rencana penggantian bukan bukti bahwa kontrak sudah berakhir. [8][10]

Sumber

[1] Reuters, 22 Oktober 2026. Pernyataan Louis Mosley dan konteks Starshield: https://www.reuters.com/business/media-telecom/palantir-says-it-cannot-shut-off-nato-ai-system-europeans-fear-us-tech-2026-10-22/
[2] NCIA, 14 April 2025. Pengumuman pengadaan Maven Smart System NATO: https://www.ncia.nato.int/newsroom/news/nato-acquires-aienabled-warfighting-system
[3] EL PAÍS/Follow the Money, edisi Inggris 16 Oktober 2026. Investigasi kontrak Palantir di Eropa: https://english.elpais.com/economy-and-business/2026-10-16/armies-healthcare-systems-and-intelligence-services-11-european-countries-already-have-multimillion-dollar-contracts-with-palantir.html
[4] Komisi Eropa, 3 Juni 2026. Paket kedaulatan teknologi: https://commission.europa.eu/news-and-media/news/strengthening-europes-tech-sovereignty-2026-06-03_en
[5] Portal pemerintah Portugal, diperbarui 17 September 2026. Penjelasan proposal CADA dan status legislasi: https://digital.gov.pt/en/noticias/cloud-and-ai-development-act
[6] Komisi Eropa, 17 April 2026. Kontrak dan kerangka pengadaan cloud berdaulat: https://commission.europa.eu/news-and-media/news/commission-advances-cloud-sovereignty-through-strategic-procurement-2026-04-17_en
[7] NATO Joint Warfare Centre, 12 Agustus 2026. Pencapaian kemampuan operasional teknis penuh pada 22 Juni 2026: https://www.jwc.nato.int/article/maven-achieves-ftoc/
[8] Senat Prancis, jawaban Kementerian Dalam Negeri dipublikasikan 14 Mei 2026. Perpanjangan kontrak DGSI dan transisi solusi domestik: https://www.senat.fr/questions/base/2025/qSEQ251207120.html
[9] Reuters, 28 April 2026. Sikap Bundeswehr terhadap Palantir: https://www.reuters.com/technology/germanys-military-shuns-palantir-now-cyber-chief-tells-handelsblatt-2026-04-28/
[10] Le Monde, 19 Juni 2026. Rencana penggantian Palantir di DGSI dan kelanjutan layanan selama transisi: https://www.lemonde.fr/en/economy/article/2026/06/19/palantir-objects-to-france-ending-domestic-security-contract-you-can-t-do-this-on-instagram-this-is-a-very-serious-matter_6754679_19.html

AI: ChatGPT

Catatan sumber: klaim teknis perusahaan dan penjelasan pemerintah disajikan sesuai atribusinya. Tidak ada audit independen terhadap arsitektur Maven yang dilakukan untuk tulisan ini. Halaman lengkap pengumuman awal NCIA tidak dapat diakses saat pemeriksaan; tanggal pengadaan diperiksa melalui hasil pengindeksan sumber resmi dan perkembangan operasional diperiksa melalui NATO Joint Warfare Centre.