International Court of Justice (ICJ) Nyatakan Myanmar Bertanggung Jawab atas Genosida Rohingya

Mahkamah Internasional menyatakan Myanmar melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya dalam operasi militer 2017 di negara bagian Rakhine. Putusan final pada 19 November 2026 ini menjadi pertama kalinya ICJ menyatakan suatu negara bertanggung jawab melakukan genosida. Namun, pengakuan hukum tersebut belum otomatis menghadirkan keadilan bagi para korban. Pelaksanaan putusan, pertanggungjawaban individu, pemulihan hak kewarganegaraan, dan kemungkinan pemulangan lebih dari satu juta pengungsi Rohingya masih menjadi pekerjaan besar.
Pada 19 November 2026, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) di Den Haag mengeluarkan salah satu putusan paling penting dalam sejarah hukum internasional kontemporer. Dalam perkara The Gambia v. Myanmar, pengadilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menyatakan Myanmar bertanggung jawab melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya dalam operasi militer 2017 di Rakhine utara.
Putusan tersebut diambil dengan suara sembilan hakim berbanding enam. Meskipun tidak bulat, keputusan itu memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai putusan final dan mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara. ICJ juga menyatakan bahwa Myanmar melanggar sejumlah kewajibannya berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948.
Keputusan ini menjadi yang pertama kalinya ICJ menyatakan suatu negara bertanggung jawab melakukan genosida. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyambut putusan tersebut sebagai pengakuan penting terhadap para korban dan penegasan bahwa impunitas atas kejahatan genosida tidak dapat dibiarkan. Guterres juga menegaskan bahwa putusan itu bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diajukan banding. [1][2]
Namun, pengakuan hukum tidak serta-merta mengubah kehidupan para korban. Pelaksanaan kewajiban Myanmar, pemulihan hak-hak Rohingya, pertanggungjawaban individu, dan kemungkinan pemulangan pengungsi masih bergantung pada proses hukum, kondisi politik, serta dukungan internasional.
Dari operasi militer 2017 menuju perkara internasional
Krisis Rohingya telah berlangsung jauh sebelum operasi militer 2017. Selama bertahun-tahun, komunitas ini menghadapi diskriminasi, pembatasan kebebasan bergerak, kesulitan memperoleh dokumen identitas, serta hambatan terhadap akses pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik.
Salah satu persoalan mendasarnya adalah status kewarganegaraan. Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 menjadi bagian penting dari sistem yang mengecualikan sebagian besar Rohingya dari pengakuan sebagai warga negara. Akibatnya, banyak orang Rohingya hidup tanpa kewarganegaraan atau menghadapi kesulitan membuktikan status hukum mereka.
Situasi memburuk pada Agustus 2017 ketika militer Myanmar melancarkan operasi yang disebut sebagai clearance operations di Rakhine utara. Pemerintah Myanmar ketika itu menyatakan operasi tersebut merupakan respons terhadap serangan kelompok bersenjata Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).
Namun, kekerasan yang terjadi tidak terbatas pada operasi keamanan terhadap kelompok bersenjata. Berbagai penyelidikan internasional mendokumentasikan pembunuhan warga sipil, kekerasan seksual, penghancuran desa, pembakaran permukiman, serta pemaksaan penduduk meninggalkan tempat tinggal mereka.
Lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh setelah operasi tersebut. Mereka bergabung dengan pengungsi yang sebelumnya telah meninggalkan Myanmar. Banyak di antara mereka menetap di kawasan Cox’s Bazar, yang kemudian berkembang menjadi salah satu kawasan penampungan pengungsi terbesar di dunia.
Persoalan itulah yang kemudian dibawa Gambia ke ICJ. Negara Afrika Barat tersebut mengajukan perkara pada 11 November 2019 dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Gambia mendasarkan gugatannya pada kewajiban bersama negara-negara pihak Konvensi Genosida untuk mencegah dan menghukum genosida.
Artinya, Gambia tidak harus membuktikan bahwa wilayah atau penduduknya sendiri menjadi korban langsung. Negara pihak konvensi dapat meminta negara lain mempertanggungjawabkan pelanggaran kewajiban yang melindungi kepentingan bersama seluruh negara peserta.
Myanmar sempat menggugat yurisdiksi dan keberterimaan perkara. Namun, melalui putusan pendahuluan pada 22 Juli 2022, ICJ menyatakan memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara tersebut dan menyatakan permohonan Gambia dapat diterima.
Pada Januari 2026, pengadilan menggelar persidangan mengenai pokok perkara. Kedua pihak menyampaikan argumentasi, dokumen, keterangan saksi, dan pendapat ahli. Sebanyak 11 negara juga diizinkan melakukan intervensi terbatas berdasarkan Pasal 63 Statuta ICJ, terutama mengenai penafsiran Konvensi Genosida.
Negara-negara tersebut adalah Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Belanda, Inggris, Maladewa, Slovenia, Republik Demokratik Kongo, Belgia, dan Irlandia. Keterlibatan mereka memperlihatkan bahwa perkara ini tidak hanya dipandang sebagai sengketa bilateral antara Gambia dan Myanmar, tetapi juga menyangkut penafsiran kewajiban internasional yang berlaku bagi negara-negara pihak konvensi. [3]
Mengapa ICJ menyimpulkan telah terjadi genosida?
Salah satu persoalan paling sulit dalam pembuktian genosida adalah membuktikan adanya niat khusus atau specific intent: kehendak untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama sebagai kelompok.
Tidak setiap pembunuhan massal otomatis memenuhi definisi genosida. Dalam Konvensi Genosida 1948, terdapat unsur tindakan tertentu yang harus disertai niat khusus untuk menghancurkan kelompok yang dilindungi.
Pasal II konvensi tersebut mencakup lima kategori tindakan: membunuh anggota kelompok; menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang serius; menciptakan kondisi kehidupan yang diperhitungkan dapat menghancurkan kelompok; menerapkan tindakan untuk mencegah kelahiran; serta memindahkan anak-anak secara paksa ke kelompok lain.
Dalam putusan 19 November 2026, ICJ menyimpulkan bahwa Myanmar melakukan tiga jenis tindakan genosida terhadap Rohingya: pembunuhan anggota kelompok, penimbulan penderitaan fisik atau mental yang serius, serta penerapan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran.
Pengadilan tidak hanya menilai setiap tindakan secara terpisah. Para hakim mempertimbangkan keseluruhan bukti, termasuk konteks diskriminasi terhadap Rohingya, pemilihan desa dan korban secara selektif, kekerasan seksual, serangan terhadap anak-anak, skala dan sifat sistematis operasi militer, serta penghancuran permukiman.
Berdasarkan keseluruhan bukti tersebut, ICJ menyimpulkan bahwa niat genosida merupakan satu-satunya kesimpulan yang masuk akal untuk menjelaskan tindakan Myanmar. Pengadilan menilai sasaran tindakan tersebut adalah menghancurkan sebagian substansial populasi Rohingya di Myanmar. [1][4]
Sekretaris Jenderal PBB, dalam pernyataannya menyambut putusan, menyebut gambaran perkara mencakup lebih dari 10.000 orang terbunuh, disertai pemerkosaan dan penderitaan ekstrem. Angka tersebut perlu dibaca sebagai bagian dari gambaran bukti yang disampaikan dalam pernyataan Sekjen PBB, bukan sebagai penghitungan keseluruhan orang yang terdampak oleh pengusiran dan kekerasan. [2]
Salah satu aspek penting dalam perkara ini adalah penggunaan bukti yang dikumpulkan oleh Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM), mekanisme investigasi PBB yang dibentuk untuk mengumpulkan, mengonsolidasikan, menganalisis, dan menyimpan bukti kejahatan internasional serius di Myanmar.
Dokumen putusan menunjukkan bahwa ICJ mempertimbangkan berbagai sumber, termasuk kesaksian korban dan saksi, laporan misi pencari fakta PBB, laporan IIMM, dokumentasi organisasi masyarakat sipil, serta citra satelit dan data deteksi kebakaran. IIMM juga menyatakan bahwa laporan analitis dan kesaksian yang dikumpulkannya memberikan kontribusi penting bagi proses pembuktian.
Hal ini memperlihatkan bagaimana dokumentasi yang dikumpulkan secara sistematis dapat memainkan peran penting dalam proses pembuktian kejahatan internasional, terutama ketika akses terhadap lokasi kejadian dan bukti langsung menghadapi hambatan.
Namun, ICJ juga membuat pembedaan terhadap beberapa tuduhan. Pengadilan tidak menemukan bahwa Myanmar melanggar kewajiban konvensi melalui hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan genosida oleh orang-orang privat terhadap Rohingya di Rakhine utara. Kesimpulan ini tidak membatalkan temuan genosida, tetapi menunjukkan bahwa setiap bentuk pelanggaran dalam Konvensi Genosida harus dinilai berdasarkan unsur hukumnya masing-masing. [1]
Myanmar dinyatakan melanggar kewajiban mencegah dan menghukum genosida
Putusan ICJ tidak berhenti pada penetapan bahwa genosida telah terjadi. Pengadilan juga menyatakan Myanmar melanggar kewajibannya untuk mencegah genosida, menghukum tindakan-tindakan yang dilarang dalam konvensi, dan membentuk peraturan nasional yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban tersebut.
Ada beberapa bagian amar putusan yang perlu dibedakan karena masing-masing memiliki dasar dan konsekuensi hukum tersendiri.
Pertama, ICJ menyatakan Myanmar melanggar kewajiban untuk mencegah genosida oleh individu yang bertindak bersama aparat keamanan negara. Temuan ini dijatuhkan dengan suara sembilan berbanding enam.
Kedua, pengadilan menyatakan Myanmar melanggar kewajiban menghukum genosida dan tindakan-tindakan lain yang tercantum dalam Pasal III Konvensi Genosida. Temuan ini diputuskan dengan suara 11 berbanding empat.
Ketiga, ICJ menyatakan Myanmar melanggar kewajiban membentuk peraturan nasional yang diperlukan untuk memberikan efek terhadap ketentuan konvensi. Keputusan ini diambil dengan suara 14 berbanding satu.
Atas pelanggaran terakhir tersebut, pengadilan memerintahkan Myanmar menghentikan pelanggaran yang masih berlangsung dengan membentuk peraturan nasional yang memberikan efek penuh terhadap kewajiban dalam Konvensi Genosida.
Sementara itu, perintah untuk menyelidiki dan menindak orang-orang yang diduga terlibat merupakan bagian amar tersendiri. Dengan suara 13 berbanding dua, ICJ memerintahkan Myanmar mengambil langkah segera dan efektif untuk menyelidiki semua orang yang secara wajar diduga melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pasal III konvensi dalam operasi 2017. Jika terdapat dasar yang memadai, mereka harus dituntut dan dihukum.
Pengadilan juga memerintahkan Myanmar memberikan jaminan dan langkah pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang. [1]
Temuan penting lainnya menyangkut kewajiban menjaga bukti. ICJ menyatakan Myanmar melanggar perintah tindakan sementara pada 23 Januari 2020, yang antara lain mewajibkan negara tersebut mengambil langkah efektif untuk mencegah penghancuran dan memastikan pelestarian bukti terkait dugaan genosida. Temuan ini diputuskan dengan suara 11 berbanding empat.
Dengan demikian, perkara ini tidak hanya menguji apa yang dilakukan aparat Myanmar pada 2017, tetapi juga bagaimana negara tersebut memenuhi kewajiban hukumnya setelah perkara dibawa ke pengadilan internasional.
Ada perbedaan penting yang perlu diperhatikan: ICJ menyatakan genosida terjadi dalam operasi 2017, tetapi tidak menyimpulkan bahwa genosida tersebut masih berlangsung saat putusan dijatuhkan. Perintah untuk menghentikan pelanggaran yang masih berlangsung secara khusus berkaitan dengan kewajiban membentuk peraturan nasional. Sementara itu, kewajiban menyelidiki dan menuntut pelaku merupakan perintah hukum tersendiri.
Pembedaan ini penting karena putusan ICJ merupakan penetapan tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional. Pengadilan tersebut bukan pengadilan pidana yang menjatuhkan hukuman penjara kepada individu tertentu.
Kompensasi dan hak untuk kembali: bagian paling konkret bagi Rohingya
Salah satu konsekuensi paling penting dari putusan ini adalah kewajiban Myanmar memberikan reparasi kepada kelompok Rohingya dan para korban secara individual atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan yang menjadi tanggung jawab negara tersebut.
ICJ menyatakan Gambia memiliki kedudukan hukum untuk meminta pemulihan bagi Rohingya. Dasarnya adalah sifat kewajiban dalam Konvensi Genosida yang melindungi kepentingan bersama seluruh negara pihak. Gambia tidak harus menjadi korban langsung untuk mengajukan tuntutan agar kewajiban tersebut dipatuhi.
Pengadilan memerintahkan Myanmar memberikan pemulihan melalui restitusi dan kompensasi. Restitusi berarti memulihkan keadaan dan hak korban sejauh mungkin, sedangkan kompensasi diberikan untuk kerugian yang tidak dapat dipulihkan melalui restitusi.
Dalam putusannya, ICJ merinci lima bentuk restitusi yang harus dilaksanakan Myanmar.
Pertama, memungkinkan dan memfasilitasi kepulangan Rohingya yang mengungsi, baik di dalam maupun di luar Myanmar, ke tempat tinggal mereka secara aman, sukarela, dan bermartabat serta menyatukan kembali keluarga yang terpisah.
Kedua, mengembalikan atau mengganti harta benda individual dan kolektif Rohingya yang hilang atau rusak akibat tindakan Myanmar.
Ketiga, memfasilitasi pencarian orang-orang yang hilang serta membantu pemulihan, identifikasi, dan pemakaman kembali jenazah korban dengan bermartabat sesuai tradisi Rohingya.
Keempat, menyediakan rehabilitasi fisik dan psikologis bagi orang-orang Rohingya yang mengalami cedera atau penderitaan akibat tindakan tersebut.
Kelima, menjamin perlindungan Rohingya dari diskriminasi dan persekusi, termasuk dalam akses terhadap kewarganegaraan dan kebebasan bergerak. [1]
Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pemulihan yang diperintahkan ICJ jauh lebih luas daripada sekadar pembayaran uang. Pengadilan secara eksplisit menghubungkan pemulihan dengan tempat tinggal, harta benda, penyatuan keluarga, rehabilitasi, kewarganegaraan, dan perlindungan dari diskriminasi.
ICJ memutuskan kewajiban restitusi dan kompensasi dengan suara 10 berbanding lima. Besaran dan mekanisme kompensasi belum ditetapkan secara langsung dalam putusan 19 November. Persoalan tersebut akan dibahas dalam tahap lanjutan perkara.
Myanmar diwajibkan menyampaikan laporan kepada pengadilan dalam waktu dua tahun sejak putusan dijatuhkan. Laporan itu harus menjelaskan langkah restitusi yang telah diambil dan, apabila pemulihan penuh melalui restitusi secara material tidak mungkin dilakukan, mencantumkan besaran serta mekanisme kompensasi yang diusulkan. ICJ kemudian akan menentukan bentuk dan jumlah pemulihan yang sesuai. [1]
Persoalannya, hak untuk kembali tidak dapat dipenuhi hanya dengan membuka perbatasan atau menyediakan transportasi bagi para pengungsi. Pemulangan harus berlangsung dalam kondisi yang menjamin keamanan, kebebasan, dan martabat mereka.
Rohingya membutuhkan kepastian mengenai status kewarganegaraan, kebebasan bergerak, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta hak atas tanah dan tempat tinggal. Tanpa perubahan mendasar pada kondisi tersebut, pemulangan berisiko hanya memindahkan orang kembali ke lingkungan yang sebelumnya menyebabkan mereka mengungsi.
Lebih dari 1,2 juta Rohingya masih berada di Bangladesh
Jarak antara putusan hukum dan kenyataan di lapangan terlihat jelas dari data pengungsi.
Data UNHCR yang diperbarui pada 30 September 2026 memperkirakan terdapat sekitar 1,638 juta pengungsi dan pencari suaka asal Myanmar di sejumlah negara Asia-Pasifik. Bangladesh menampung sekitar 1,206 juta orang dari keseluruhan angka tersebut.
Sementara itu, data UNHCR yang secara khusus mengelompokkan pengungsi dan pencari suaka Rohingya tanpa kewarganegaraan mencatat sekitar 1,355 juta orang pada 30 Juni 2026. Sekitar 1,2 juta di antaranya berada di Bangladesh.
Kedua angka tersebut memiliki cakupan dan tanggal pembaruan berbeda. Angka 1,638 juta mencakup pengungsi dan pencari suaka asal Myanmar secara keseluruhan, sedangkan 1,355 juta secara khusus merujuk pada kelompok Rohingya tanpa kewarganegaraan. Karena itu, keduanya tidak boleh dicampuradukkan sebagai satu kategori statistik. [5]
Di Bangladesh, sebagian besar pengungsi tinggal di kamp-kamp Cox’s Bazar dan sebagian lainnya berada di Pulau Bhasan Char. Mereka menghadapi ketergantungan pada bantuan kemanusiaan, keterbatasan kesempatan pendidikan dan pekerjaan, serta persoalan keamanan di lingkungan pengungsian.
Laporan PBB pada 2026 juga menggambarkan memburuknya situasi di Rakhine. Konflik bersenjata, pembatasan pergerakan, hambatan akses terhadap dokumen sipil, dan terbatasnya layanan dasar masih menjadi persoalan.
Syarat pemulangan yang selama ini disuarakan para pengungsi—termasuk kewarganegaraan, jaminan keamanan, kebebasan bergerak, serta hak untuk kembali ke tempat asal atau tempat pilihan mereka—belum terpenuhi.
Artinya, putusan ICJ memperkuat dasar hukum bagi tuntutan pemulangan dan pemulihan hak, tetapi tidak serta-merta menciptakan kondisi yang memungkinkan jutaan orang kembali ke Myanmar.
Ada pula persoalan politik dan keamanan yang semakin kompleks. Sebagian besar wilayah Rakhine berada dalam situasi konflik dan tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintahan militer Myanmar. Keberadaan kelompok bersenjata dan perubahan penguasaan wilayah membuat jaminan keamanan, akses kemanusiaan, dan proses pemulangan membutuhkan koordinasi yang jauh lebih rumit.
Dengan demikian, pelaksanaan perintah ICJ akan sangat bergantung pada perubahan kondisi politik, keamanan, dan perlindungan hak-hak Rohingya di dalam Myanmar.
ICJ dapat menetapkan tanggung jawab, tetapi tidak memiliki aparat penegak sendiri
Putusan 19 November bersifat final dan mengikat bagi pihak-pihak dalam perkara. Namun, penting untuk memahami keterbatasan kelembagaan ICJ.
ICJ adalah pengadilan yang menyelesaikan sengketa hukum antarnegara. Pengadilan ini tidak memiliki kepolisian atau aparat yang dapat memasuki Myanmar untuk menangkap pejabat, memaksa pembayaran kompensasi, atau mengatur langsung pemulangan pengungsi.
Pasal 94 Piagam PBB mewajibkan setiap anggota PBB untuk mematuhi putusan ICJ dalam perkara yang melibatkan dirinya. Apabila suatu negara tidak melaksanakan kewajibannya, pihak lainnya dapat membawa persoalan tersebut ke Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan kemudian dapat memberikan rekomendasi atau memutuskan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan putusan.
Namun, mekanisme tersebut bukan jaminan otomatis bahwa putusan akan dilaksanakan. Keputusan substantif Dewan Keamanan dapat menghadapi hambatan akibat dinamika politik dan hak veto lima anggota tetapnya.
Karena itu, kekuatan putusan ICJ memiliki dua dimensi. Pertama, kekuatan hukum yang menetapkan tanggung jawab negara. Kedua, kekuatan politik dan diplomatik yang diperlukan untuk memastikan negara tersebut benar-benar mematuhi keputusan pengadilan.
Putusan ini juga tidak otomatis menjatuhkan hukuman pidana terhadap individu yang dianggap bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana para pelaku harus diproses melalui mekanisme pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas individu, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dengan demikian, pengakuan tanggung jawab Myanmar oleh ICJ merupakan langkah penting, tetapi tidak menggantikan proses penuntutan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam kejahatan tersebut.
Apa artinya bagi ASEAN?
Putusan ICJ menempatkan ASEAN pada posisi yang tidak mudah. Selama bertahun-tahun, organisasi regional ini berusaha merespons krisis Myanmar melalui pendekatan diplomatik, terutama melalui Konsensus Lima Poin atau Five-Point Consensus (5PC) yang disepakati pada April 2021.
Konsensus tersebut mencakup penghentian kekerasan, dialog konstruktif, penunjukan utusan khusus ASEAN, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan khusus untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait.
Namun, pelaksanaannya berjalan lambat. Kekerasan dan konflik bersenjata terus berlangsung, sementara ASEAN belum berhasil mendorong penyelesaian politik yang inklusif.
Dalam keputusan para pemimpin ASEAN pada 15 November 2026, empat hari sebelum putusan ICJ, organisasi tersebut kembali menyatakan keprihatinan mendalam terhadap konflik dan situasi kemanusiaan di Myanmar. ASEAN juga mempertahankan kebijakan tidak memberikan representasi politik kepada Myanmar dalam KTT ASEAN dan pertemuan menteri luar negeri sampai terdapat kemajuan berarti dalam pelaksanaan Konsensus Lima Poin.
ASEAN juga memilih pendekatan bertahap berdasarkan perkembangan di lapangan. Pemulihan representasi politik penuh Myanmar hanya akan dipertimbangkan apabila terdapat kemajuan yang nyata dan berkelanjutan. [6]
Putusan ICJ memperluas tekanan terhadap pendekatan diplomatik tersebut. Jika sebelumnya ASEAN dapat menempatkan krisis Myanmar terutama sebagai persoalan stabilitas regional dan konflik internal, kini terdapat penetapan hukum internasional bahwa negara tersebut bertanggung jawab atas genosida.
Hal ini tidak berarti ASEAN otomatis memiliki kewenangan untuk menegakkan putusan ICJ. Akan tetapi, negara-negara anggotanya dapat memperkuat dukungan terhadap proses pertanggungjawaban internasional, kerja mekanisme investigasi PBB, bantuan kemanusiaan, dan perlindungan pengungsi.
Bagi Indonesia, persoalan ini memiliki dimensi tersendiri. Selain sebagai anggota ASEAN, Indonesia juga menghadapi dampak langsung pergerakan pengungsi Rohingya yang tiba melalui jalur laut, khususnya di wilayah Aceh.
Data UNHCR pada September 2026 mencatat sekitar 2.500 pengungsi dan pencari suaka asal Myanmar berada di Indonesia. Angka tersebut mencakup kategori pengungsi Myanmar yang lebih luas dan tidak seluruhnya dapat dianggap sebagai jumlah Rohingya. Data UNHCR khusus Rohingya tanpa kewarganegaraan pada Juni 2026 juga mencatat sekitar 2.500 orang di Indonesia. [5]
Indonesia memiliki kepentingan untuk mendorong penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada pengendalian arus pengungsi, tetapi juga menyentuh penyebab utama pengungsian: diskriminasi, ketidakpastian kewarganegaraan, dan tidak adanya jaminan keamanan di negara asal.
Dengan putusan ICJ, ASEAN menghadapi pertanyaan yang lebih mendasar: apakah prinsip non-intervensi dan konsensus regional masih dapat menjadi alasan untuk membatasi respons ketika sebuah negara telah dinyatakan bertanggung jawab atas genosida?
Pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Namun, putusan ini semakin memperjelas bahwa stabilitas kawasan dan kewajiban melindungi manusia tidak seharusnya diperlakukan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan.
Putusan bersejarah, tetapi ujian sesungguhnya baru dimulai
Perkara The Gambia v. Myanmar memperlihatkan bahwa negara kecil sekalipun dapat membawa perkara pelanggaran berat terhadap hukum internasional ke pengadilan utama PBB. Perkara tersebut juga menunjukkan bahwa kewajiban mencegah dan menghukum genosida bukan hanya urusan negara yang wilayahnya menjadi tempat kejahatan terjadi.
Putusan ini berpotensi menjadi rujukan penting bagi perkara-perkara genosida lainnya. Ia memperkuat pemahaman mengenai tanggung jawab negara, standar pembuktian niat khusus, penggunaan bukti investigasi internasional, dan hak negara pihak konvensi untuk meminta pemulihan bagi kelompok yang menjadi korban.
Tetapi keberhasilan hukum tidak selalu berarti keberhasilan pemulihan di lapangan.
Bagi Rohingya, ukuran keberhasilan putusan ini bukan hanya pengakuan bahwa mereka menjadi korban genosida. Ukurannya juga terletak pada apakah mereka memperoleh kembali hak-hak dasar yang selama bertahun-tahun dirampas: identitas hukum, kewarganegaraan, keamanan, kebebasan bergerak, tempat tinggal, dan kesempatan membangun kehidupan tanpa diskriminasi.
Amar putusan ICJ memberikan dasar hukum yang lebih konkret untuk menuntut perubahan tersebut. Myanmar bukan hanya diwajibkan memberikan kompensasi, tetapi juga memfasilitasi kepulangan, mengembalikan atau mengganti harta benda, membantu pencarian orang hilang, menyediakan rehabilitasi, dan melindungi Rohingya dari diskriminasi serta persekusi.
Namun, pelaksanaan kewajiban itu masih menghadapi tantangan besar. ICJ dapat menetapkan tanggung jawab dan menentukan bentuk pemulihan, tetapi tidak memiliki aparat sendiri untuk memaksakan pelaksanaannya. Dukungan diplomatik, tekanan internasional, dan perubahan kondisi politik serta keamanan di Myanmar akan menentukan sejauh mana putusan tersebut dapat diwujudkan.
Myanmar kini menghadapi kewajiban hukum yang jelas. Komunitas internasional menghadapi tanggung jawab politik untuk memastikan putusan itu tidak berhenti sebagai dokumen pengadilan. ASEAN menghadapi ujian untuk membuktikan bahwa prinsip stabilitas regional tidak menghalangi upaya melindungi korban.
Pada akhirnya, 19 November 2026 mungkin akan dikenang sebagai hari ketika pengadilan internasional memberikan pengakuan hukum yang telah lama diperjuangkan Rohingya.
Sumber
- International Court of Justice (ICJ) — Judgment of 19 November 2026, The Gambia v. Myanmar. Putusan lengkap, termasuk pertimbangan hukum dan amar putusan.
https://www.refworld.org/sites/default/files/2026-11/178-20261119-jud-01-00-en.pdf - United Nations — Statement by the Secretary-General on the International Court of Justice Judgment in “The Gambia v. Myanmar”, 19 November 2026.
https://myanmar.un.org/en/326406-statement-secretary-general-international-court-justice-judgment-%E2%80%9C-gambia-v-myanmar%E2%80%9D - ICJ — Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar: 11 States intervening). Informasi prosedural perkara dan daftar negara yang melakukan intervensi.
https://www.icj-cij.org/case/178 - Human Rights Watch — World Court Finds Myanmar Committed Rohingya Genocide, 19 November 2026.
https://www.hrw.org/news/2026/11/19/world-court-finds-myanmar-committed-rohingya-genocide - UNHCR — Myanmar Situation: Refugees and Asylum-Seekers Data, diperbarui 30 September 2026; data khusus Rohingya tanpa kewarganegaraan diperbarui 30 Juni 2026.
https://data.unhcr.org/en/situations/myanmar - ASEAN — ASEAN Leaders’ Review and Decision on the Implementation of the Five-Point Consensus, 15 November 2026.
https://asean.org/asean-leaders-review-and-decision-on-the-implementation-of-the-five-point-consensus-4 - Reuters — Top UN court finds Myanmar committed genocide against Muslim Rohingya, 19 November 2026.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/top-un-court-rule-alleged-genocide-myanmars-rohingya-2026-11-18/ - Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM) — ICJ – The Gambia v. Myanmar.
https://iimm.un.org/icj-gambia-v-myanmar
AI: ChatGPT


Percakapan