Lewati ke konten
15 November 2026Jelajahi arsip
Niskala News

Jurnalisme, gagasan, dan kebudayaan

Hukum

ASEAN dan China Gagal Mencapai Kesepakatan Laut China Selatan: 80 Persen Rancangan Disepakati, Persoalan Terpenting Masih Mengganjal

Perundingan Code of Conduct (COC) Laut China Selatan kembali gagal mencapai kesepakatan final. Sekitar 80 persen paragraf rancangan telah memperoleh kesepahaman sementara, tetapi perbedaan mengenai kekuatan hukum, cakupan geografis, dan sejumlah ketentuan penting masih menghambat penyelesaian. Bagi Indonesia, hasil perundingan ini berkaitan dengan perlindungan hak berdaulat di Laut Natuna Utara, kepastian penerapan UNCLOS, serta kemampuan ASEAN menjaga stabilitas kawasan.

ASEAN dan China belum berhasil menyelesaikan Code of Conduct (COC) Laut China Selatan pada akhir 2026. Meskipun sekitar 80 persen paragraf rancangan telah memperoleh kesepahaman sementara, sejumlah persoalan mendasar masih belum menemukan titik temu. Bagian yang tersisa justru menyangkut ketentuan yang akan menentukan seberapa jauh kesepakatan tersebut dapat mengatur perilaku negara-negara di kawasan.

Kepastian mengenai belum tercapainya kesepakatan disampaikan Menteri Luar Negeri Filipina Ma. Theresa Lazaro pada 15 November 2026, di sela-sela KTT ASEAN ke-49 di Manila. Filipina, yang memegang keketuaan ASEAN tahun ini, sebelumnya berupaya mempercepat negosiasi agar dokumen tersebut dapat diselesaikan sebelum pergantian kepemimpinan organisasi regional.

“Belum ada kesimpulan,” kata Lazaro dalam konferensi pers. Ia menjelaskan bahwa masih terdapat persoalan penting yang belum disepakati, termasuk apakah COC akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Angka 80 persen yang disampaikan Filipina perlu dibaca secara hati-hati. Persentase tersebut merujuk pada paragraf rancangan yang telah memperoleh kesepahaman sementara, bukan berarti 80 persen dari seluruh persoalan politik dan hukum di Laut China Selatan telah diselesaikan. Jumlah paragraf yang disepakati juga tidak dengan sendirinya menggambarkan bobot setiap ketentuan.

Laporan Reuters dan The Straits Times pada 15 November menyebutkan bahwa kekuatan hukum dan cakupan geografis masih menjadi bagian dari perbedaan pandangan. Karena itu, kemajuan dalam pembahasan dokumen belum tentu berarti para pihak telah mencapai kompromi atas persoalan yang paling menentukan.

Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan sekadar kabar mengenai negosiasi diplomatik antara ASEAN dan China. Klaim maritim Beijing yang luas bersinggungan secara geografis dengan kawasan ZEE Indonesia di sekitar Laut Natuna Utara. Namun, Indonesia tidak mengakui adanya dasar hukum bagi klaim yurisdiksi maritim China yang bertentangan dengan UNCLOS.

Persoalannya kemudian bukan hanya kapan COC dapat diselesaikan, melainkan apakah kesepakatan tersebut nantinya mampu memberikan aturan perilaku yang jelas tanpa mengurangi hak berdaulat negara-negara pantai.

Dua dekade perundingan dan janji yang terus tertunda

Gagasan membangun Code of Conduct di Laut China Selatan dapat ditelusuri ke Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC), yang ditandatangani ASEAN dan China pada November 2002.

DOC merupakan deklarasi politik yang mendorong negara-negara terkait menahan diri, membangun kepercayaan, dan menyelesaikan perbedaan melalui cara damai. Dokumen tersebut juga menegaskan pentingnya kebebasan navigasi dan penerbangan sesuai prinsip-prinsip hukum internasional.

Namun, DOC tidak menyediakan mekanisme penegakan maupun prosedur penanganan insiden secara terperinci. Komitmen yang terkandung di dalamnya lebih banyak berupa prinsip dan harapan mengenai perilaku para pihak. Karena itu, ASEAN dan China kemudian mendorong penyusunan COC sebagai instrumen yang diharapkan lebih operasional.

Pada Agustus 2017, kedua pihak menyepakati kerangka kerja COC. Kesepakatan kerangka tersebut menjadi dasar bagi pembahasan naskah lebih lanjut. Sementara itu, pembacaan pertama terhadap Single Draft COC Negotiating Text baru dimulai pada Maret 2018.

Perjalanan negosiasi tidak berlangsung mulus. Ketegangan di lapangan, perbedaan kepentingan maritim, dan insiden yang melibatkan kapal-kapal negara terkait berulang kali memengaruhi suasana diplomatik.

Pada 2023, ketika Indonesia memegang keketuaan ASEAN, negara-negara anggota dan China sepakat mempercepat negosiasi dengan harapan COC dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga tahun, yakni pada akhir 2026.

Filipina kemudian menjadikan penyelesaian COC sebagai salah satu agenda penting selama masa keketuaannya. Frekuensi pertemuan ditingkatkan untuk menjaga momentum perundingan. Associated Press melaporkan bahwa China dan Malaysia bersama-sama memimpin sedikitnya 10 putaran besar perundingan sepanjang 2026.

Namun, intensitas pertemuan tidak otomatis menghasilkan kompromi. Setelah rangkaian pembahasan tahun ini, sekitar 80 persen paragraf rancangan memang telah memperoleh kesepahaman sementara. Akan tetapi, persoalan yang tersisa cukup mendasar untuk membuat keseluruhan dokumen belum dapat diselesaikan.

Dengan berakhirnya keketuaan Filipina, pekerjaan tersebut akan diteruskan Singapura ketika mengambil alih kepemimpinan ASEAN pada 2027.

Mengapa angka 80 persen belum cukup?

Persentase kemajuan perundingan dapat memberikan gambaran mengenai seberapa banyak bagian dokumen yang sudah dibahas dan memperoleh kesepahaman. Namun, angka itu tidak menggambarkan bobot politik setiap ketentuan.

Dalam sebuah kesepakatan internasional, bagian yang paling sulit sering kali bukan prinsip-prinsip umum, melainkan aturan yang menentukan siapa harus melakukan apa, di wilayah mana, dan bagaimana suatu ketentuan dijalankan ketika terjadi perbedaan.

Berdasarkan laporan Associated Press pada 11 November dan perkembangan yang disampaikan Filipina pada 15 November, beberapa persoalan utama masih menghambat penyelesaian COC.

Pertama, apakah COC akan mengikat secara hukum.

Persoalan ini menentukan karakter kesepakatan. Apabila COC hanya menjadi komitmen politik, negara-negara yang terlibat dapat menyatakan kesediaan untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang meningkatkan ketegangan. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kemauan masing-masing negara untuk mematuhi kesepakatan tersebut.

Sebaliknya, apabila COC dirancang sebagai instrumen yang mengikat secara hukum, negara-negara perlu menyepakati ketentuan yang lebih jelas mengenai kewajiban, ruang lingkup penerapan, prosedur kepatuhan, dan penanganan perbedaan.

Aturan yang lebih mengikat juga berarti negara-negara harus bersedia menerima batasan terhadap tindakan mereka sendiri. Bagi negara-negara ASEAN yang memiliki kepentingan maritim berhadapan dengan China, kepastian hukum menjadi penting agar kesepakatan tidak berhenti sebagai pernyataan niat baik. Namun, keberhasilan rumusan semacam itu juga bergantung pada kesediaan semua pihak menerima kewajiban yang sama-sama disepakati.

Kedua, batas geografis penerapan COC.

Laut China Selatan merupakan kawasan luas yang mencakup pulau, karang, gugusan kepulauan, jalur pelayaran, serta wilayah maritim dengan status hukum berbeda.

Karena itu, pertanyaan mengenai wilayah mana yang akan dicakup COC bukan persoalan teknis semata. Batas geografis akan menentukan lokasi dan situasi ketika ketentuan dalam dokumen tersebut berlaku.

Apabila cakupannya terlalu sempit, COC berisiko tidak mencakup sejumlah titik yang sering menjadi lokasi ketegangan. Sebaliknya, cakupan yang terlalu luas dapat memunculkan perdebatan mengenai wilayah yang memiliki klaim kedaulatan atau yurisdiksi berbeda.

Ketiga, definisi istilah-istilah sensitif dalam dokumen.

Associated Press melaporkan bahwa definisi sejumlah istilah penting masih menjadi bagian dari perbedaan pandangan. Dalam perjanjian internasional, perbedaan definisi dapat menghasilkan perbedaan penafsiran mengenai kewajiban negara.

Istilah seperti tindakan provokatif, aktivitas militer, insiden maritim, dan perilaku yang mengganggu stabilitas perlu dirumuskan secara hati-hati. Tanpa definisi yang cukup jelas, suatu tindakan dapat dianggap sebagai pelanggaran oleh satu pihak, tetapi dipandang sebagai kegiatan yang sah oleh pihak lainnya.

Di tengah persoalan tersebut, terdapat satu kemajuan yang perlu dicatat. Menurut laporan The Straits Times pada 15 November, para pihak telah mencapai kesepahaman sementara mengenai hubungan antara COC dan DOC 2002. DOC akan menjadi fondasi bagi COC, sementara COC diharapkan mengembangkan prinsip-prinsip DOC melalui ketentuan yang lebih efektif.

Para pihak juga disebut mencapai kesepahaman bahwa COC dapat menjadi platform kerja sama maritim praktis, dengan kegiatan yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan UNCLOS. Komitmen terhadap penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional serta kebebasan navigasi dan penerbangan juga kembali ditegaskan.

Namun, kesepahaman mengenai fondasi dan prinsip umum tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan tentang bagaimana ketentuan COC akan diterapkan ketika terjadi insiden.

China dan negara-negara ASEAN memiliki kepentingan yang berbeda

Salah satu kesulitan terbesar dalam perundingan COC adalah perbedaan kepentingan antara China dan negara-negara Asia Tenggara.

China memiliki klaim maritim yang luas di Laut China Selatan. Beijing mendasarkan sebagian argumentasinya pada sejarah penggunaan kawasan tersebut dan klaim historis yang digambarkan melalui garis putus-putus pada peta, yang dikenal luas sebagai nine-dash line.

Klaim maritim China tersebut bersinggungan secara geografis dengan kawasan ZEE sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan wilayah ZEE Indonesia di sekitar Laut Natuna Utara. Reuters juga mencatat adanya persinggungan klaim China dengan kawasan ZEE negara-negara tersebut.

Namun, persinggungan geografis tidak berarti negara-negara yang bersangkutan mengakui dasar hukum klaim China. Indonesia secara konsisten menyatakan tidak memiliki tumpang tindih klaim yurisdiksi maritim yang sah dengan China di Laut China Selatan.

Bagi Beijing, Laut China Selatan memiliki arti strategis yang luas. Kawasan ini merupakan jalur perdagangan internasional, jalur pelayaran energi, wilayah perikanan, serta kawasan yang memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi.

Di sisi lain, negara-negara ASEAN yang memiliki kepentingan maritim di kawasan tersebut berkepentingan mempertahankan hak berdaulat, akses terhadap sumber daya, serta kebebasan navigasi.

Perbedaan tersebut membuat COC harus menjawab dua kepentingan yang tidak selalu mudah dipertemukan: kebutuhan China mempertahankan ruang kepentingannya dan kebutuhan negara-negara ASEAN memastikan aktivitas maritim berlangsung sesuai hukum internasional.

Ketegangan paling terlihat dalam hubungan China dan Filipina. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara terlibat dalam serangkaian insiden di wilayah maritim yang disengketakan. Filipina menuduh kapal-kapal China melakukan manuver berbahaya, menggunakan meriam air, serta mengganggu misi pengiriman logistik ke pos militernya di Second Thomas Shoal. China membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tindakannya berlangsung di wilayah yang diklaim sebagai bagian dari kedaulatannya.

Insiden-insiden tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Laut China Selatan bukan hanya perbedaan interpretasi peta atau batas maritim. Persoalannya juga menyangkut interaksi langsung antara kapal pemerintah, penjaga pantai, kapal penangkap ikan, dan unsur militer di kawasan yang sama.

COC diharapkan dapat menyediakan aturan untuk mencegah tindakan di laut berkembang menjadi konfrontasi yang lebih besar. Akan tetapi, efektivitasnya akan bergantung pada ketepatan rumusan dan kesediaan para pihak menjalankannya.

UNCLOS dan putusan arbitrase 2016: fondasi hukum yang tidak bisa diabaikan

Di tengah perbedaan klaim, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 menjadi kerangka hukum internasional yang sangat penting.

UNCLOS mengatur berbagai aspek hukum laut, termasuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, kebebasan navigasi, dan hak negara pantai terhadap sumber daya maritim.

Dalam Pasal 55, UNCLOS menetapkan rezim hukum khusus bagi zona ekonomi eksklusif. Pasal 56 memberikan negara pantai hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam di wilayah tersebut. Hak itu mencakup sumber daya hayati maupun nonhayati di perairan, dasar laut, dan lapisan tanah di bawahnya.

Pasal 57 menetapkan bahwa ZEE tidak boleh melampaui 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial.

Namun, ZEE bukan wilayah kedaulatan penuh seperti laut teritorial. Negara pantai memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi tertentu, sedangkan negara lain tetap memiliki kebebasan navigasi, penerbangan, pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta penggunaan laut lainnya yang diakui UNCLOS. Pembedaan ini antara lain diatur dalam Pasal 58.

Pembedaan tersebut penting karena konflik di Laut China Selatan sering kali melibatkan tiga persoalan yang berbeda: klaim kedaulatan atas fitur geografis, hak berdaulat atas sumber daya, dan kebebasan pelayaran. Ketiganya tidak dapat diperlakukan sebagai kategori hukum yang sama.

Salah satu perkembangan hukum paling penting dalam konflik Laut China Selatan adalah putusan tribunal arbitrase pada 12 Juli 2016 dalam perkara Filipina melawan China.

Tribunal yang dibentuk berdasarkan Annex VII UNCLOS menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum bagi China untuk mengklaim hak historis atau hak berdaulat dan yurisdiksi atas sumber daya di wilayah laut yang berada di dalam garis putus-putusnya apabila klaim tersebut melampaui hak maritim yang diperbolehkan UNCLOS.

Tribunal juga menilai bahwa tidak satu pun fitur daratan tertentu di Kepulauan Spratly yang dapat menghasilkan zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen sendiri. Putusan tersebut sekaligus menyatakan bahwa sejumlah tindakan China telah melanggar hak berdaulat Filipina di wilayah ZEE dan landas kontinennya.

Namun, terdapat batas penting yang harus dipahami. Tribunal tidak memutuskan siapa pemilik kedaulatan atas seluruh pulau atau fitur daratan yang disengketakan. Putusan itu juga tidak menetapkan seluruh batas maritim negara-negara di Laut China Selatan.

Putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat bagi Filipina dan China berdasarkan UNCLOS. China menolak putusan tersebut dan menyatakan tidak mengakui serta tidak menerimanya.

Dengan demikian, COC tidak seharusnya dipandang sebagai pengganti UNCLOS atau sarana untuk menghapus putusan arbitrase. Sebaliknya, kesepakatan perilaku yang efektif seharusnya dibangun dengan tetap mengacu pada kerangka hukum internasional yang telah berlaku.

Inilah salah satu alasan negara-negara ASEAN berkepentingan agar COC konsisten dengan UNCLOS. Tanpa landasan hukum yang jelas, kesepakatan tersebut berisiko menjadi dokumen politik yang tidak memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Mengapa Indonesia berkepentingan meskipun bukan negara pengklaim utama?

Indonesia memiliki posisi yang berbeda dibandingkan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei dalam sengketa Laut China Selatan.

Pemerintah Indonesia secara konsisten menyatakan bahwa Indonesia bukan negara pengklaim dalam sengketa kedaulatan atas Kepulauan Spratly maupun Paracel. Indonesia juga menegaskan tidak memiliki tumpang tindih klaim yurisdiksi maritim yang sah dengan China.

Namun, posisi tersebut tidak berarti Indonesia tidak memiliki kepentingan langsung di kawasan Laut China Selatan.

Kepentingan Indonesia berada di sekitar Laut Natuna Utara, kawasan yang merupakan bagian dari ZEE Indonesia di utara Kepulauan Natuna. Di wilayah ini, Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam berdasarkan UNCLOS.

Pemerintah Indonesia menolak klaim nine-dash line yang dianggap tidak memiliki dasar hukum internasional sejauh melampaui hak maritim yang diatur UNCLOS. Posisi tersebut juga ditegaskan dalam berbagai pernyataan pemerintah setelah munculnya aktivitas kapal-kapal China di sekitar perairan Natuna.

Dalam hubungan dengan negara-negara tetangga, Indonesia dan Vietnam mencapai kesepakatan mengenai batas ZEE pada 23 Desember 2022 setelah melalui perundingan panjang. Kesepakatan tersebut kemudian memerlukan proses lanjutan sesuai prosedur masing-masing negara, termasuk tindak lanjut ratifikasi dan pengaturan implementasi.

Bagi Indonesia, kepentingan terhadap COC bukan terutama untuk menyelesaikan sengketa kedaulatan pulau, melainkan memastikan perilaku negara-negara di kawasan tidak mengganggu hak berdaulat Indonesia.

Ada tiga kepentingan yang menonjol.

Pertama, kepastian mengenai hak Indonesia untuk mengelola sumber daya perikanan, minyak, dan gas di ZEE Laut Natuna Utara.

Kedua, pencegahan insiden antara kapal pemerintah, kapal penjaga pantai, kapal penangkap ikan, dan unsur negara lain yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut.

Ketiga, mempertahankan prinsip bahwa aktivitas maritim harus mengikuti UNCLOS, bukan didasarkan pada klaim historis sepihak yang melampaui ketentuan hukum laut internasional.

Bagi Indonesia, COC yang kuat dapat membantu mengurangi risiko konfrontasi sekaligus memperjelas aturan perilaku di kawasan. Sebaliknya, kesepakatan yang terlalu lemah berpotensi tidak memberikan perlindungan memadai ketika terjadi perbedaan kepentingan di laut.

Pelajaran dari kontroversi kerja sama Indonesia-China pada 2024

Kepentingan Indonesia dalam perundingan COC juga dapat dilihat melalui kontroversi pernyataan bersama Indonesia dan China pada November 2024.

Saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Beijing dan bertemu Presiden Xi Jinping, kedua negara mengumumkan kerja sama maritim yang memuat frasa mengenai aktivitas bersama di wilayah yang disebut sebagai area dengan klaim maritim tumpang tindih.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan di dalam negeri karena Indonesia selama ini menyatakan tidak memiliki tumpang tindih klaim yurisdiksi maritim yang sah dengan China.

Penggunaan frasa tersebut kemudian menjadi perhatian karena dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai posisi Indonesia terhadap klaim maritim China. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak mengubah kedaulatan, hak berdaulat, ataupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara. Kementerian Luar Negeri juga menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap nine-dash line.

Peristiwa tersebut memperlihatkan betapa sensitifnya penggunaan istilah dalam hubungan diplomatik Indonesia dan China. Satu frasa dalam dokumen bersama dapat menimbulkan konsekuensi politik dan hukum yang lebih luas daripada tujuan kerja sama yang dimaksudkan.

Karena itu, pembahasan COC harus memperhatikan bukan hanya substansi kesepakatan, tetapi juga ketepatan bahasa yang digunakan. Rumusan yang tidak jelas dapat membuka ruang interpretasi berbeda dan berpotensi menimbulkan masalah baru.

Indonesia membutuhkan kesepakatan yang memungkinkan kerja sama maritim tanpa mengaburkan batas antara kerja sama ekonomi, hak berdaulat, dan pengakuan terhadap klaim wilayah.

Tantangan ASEAN: satu kawasan, kepentingan yang tidak selalu sama

Kegagalan menyelesaikan COC juga memperlihatkan persoalan internal ASEAN.

Perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota turut memengaruhi proses perundingan. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan cakupan geografis kesepakatan dan bagaimana kepentingan nasional masing-masing negara dapat diakomodasi.

Filipina memiliki pengalaman langsung menghadapi konfrontasi maritim dengan China. Vietnam juga memiliki sengketa yang panjang dan kompleks. Malaysia dan Brunei memiliki kepentingan atas wilayah maritim dan sumber daya di kawasan. Indonesia, meskipun tidak mengklaim pulau-pulau yang disengketakan, memiliki kepentingan mempertahankan hak berdaulat di Laut Natuna Utara.

Sementara itu, negara-negara ASEAN yang tidak memiliki sengketa maritim langsung dengan China dapat memiliki prioritas berbeda, seperti stabilitas perdagangan, investasi, dan hubungan ekonomi dengan Beijing.

Perbedaan tersebut membuat ASEAN harus mencari titik temu di antara kepentingan nasional masing-masing anggota.

Prinsip konsensus yang menjadi ciri pengambilan keputusan ASEAN memiliki konsekuensi tersendiri. Organisasi ini tidak dapat begitu saja memaksakan satu posisi kepada seluruh negara anggotanya. Kesepakatan harus dibangun melalui konsultasi dan kompromi.

Situasi tersebut menjadi tantangan ketika ASEAN berhadapan dengan China, negara dengan kekuatan ekonomi, militer, dan diplomatik yang jauh lebih besar dibandingkan sebagian besar negara anggota.

Karena itu, kekuatan ASEAN dalam perundingan tidak hanya ditentukan oleh isi tuntutan masing-masing negara, tetapi juga oleh kemampuan mereka mempertahankan kesatuan posisi.

COC tidak otomatis menghentikan ketegangan di laut

Sekalipun kelak disepakati, COC tidak dengan sendirinya akan mengakhiri sengketa Laut China Selatan.

Kesepakatan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatur perilaku dan mengurangi risiko eskalasi, bukan menentukan pemilik seluruh pulau atau menyelesaikan semua klaim batas maritim. Dengan kata lain, COC lebih tepat dipahami sebagai instrumen pengelolaan ketegangan daripada penyelesaian sengketa kedaulatan.

Keberhasilannya akan bergantung pada kualitas aturan dan kesediaan para pihak menjalankannya.

Beberapa hal menjadi penting untuk diperhatikan dalam penyusunan dokumen akhir. Pertama, apakah COC memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani insiden di laut, termasuk prosedur komunikasi darurat dan konsultasi ketika terjadi perbedaan.

Kedua, apakah aturan berlaku secara konsisten bagi semua pihak, termasuk kapal penjaga pantai, kapal pemerintah, dan unsur lain yang menjalankan aktivitas di kawasan.

Ketiga, apakah tersedia mekanisme pemantauan dan evaluasi kepatuhan. Tanpa mekanisme tersebut, pelanggaran terhadap kesepakatan akan sulit ditangani secara transparan.

Keempat, apakah COC dapat memastikan bahwa aktivitas maritim tetap mengikuti UNCLOS dan tidak mengurangi hak negara pantai yang telah diatur dalam konvensi tersebut.

Di sinilah perbedaan antara kesepakatan yang sekadar selesai secara diplomatik dan kesepakatan yang benar-benar efektif menjadi penting.

Dokumen yang ditandatangani tetapi tidak memiliki mekanisme penerapan memadai mungkin memberikan simbol keberhasilan diplomasi. Namun, hal itu belum tentu mengubah situasi di lapangan.

Sebaliknya, kesepakatan yang dirancang secara hati-hati, memiliki aturan operasional, dan dihormati para pihak dapat membantu membangun stabilitas meskipun sengketa kedaulatan belum terselesaikan.

Singapura mewarisi pekerjaan yang belum selesai

Dengan belum tercapainya kesepakatan pada masa keketuaan Filipina, pekerjaan berikutnya akan diteruskan Singapura ketika mengambil alih keketuaan ASEAN pada 2027.

Peralihan ini penting karena Singapura harus mempertahankan momentum negosiasi sekaligus mencari kompromi atas persoalan yang selama ini belum terselesaikan.

Filipina telah meningkatkan frekuensi pertemuan dan menjadikan COC sebagai agenda utama. Namun, upaya tersebut belum cukup untuk mengatasi perbedaan mengenai kekuatan hukum, cakupan geografis, dan definisi sejumlah ketentuan.

Singapura harus melanjutkan proses dari titik yang telah dicapai, bukan memulai kembali seluruh pembahasan. Kesepahaman sementara atas sekitar 80 persen paragraf rancangan dapat menjadi modal diplomatik, tetapi keberhasilan akhirnya tetap bergantung pada kesediaan para pihak memberikan konsesi.

Bagi Indonesia, kelanjutan negosiasi juga merupakan kesempatan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang selama ini diperjuangkan tetap menjadi bagian dari kesepakatan akhir. Jakarta berkepentingan agar COC memiliki landasan UNCLOS, dapat diterapkan secara nyata, serta mampu mencegah dan mengelola insiden di laut.

Perundingan ini pada akhirnya menguji kemampuan ASEAN untuk mempertahankan sentralitasnya di tengah persaingan geopolitik kawasan.

Laut China Selatan bukan hanya ruang sengketa maritim. Kawasan ini juga merupakan jalur perdagangan dan energi yang penting bagi perekonomian Asia dan dunia. Ketegangan yang meningkat dapat berdampak pada perdagangan, investasi, keamanan pelayaran, dan hubungan diplomatik negara-negara di kawasan.

Karena itu, kegagalan menyelesaikan COC pada 2026 bukan sekadar keterlambatan administratif. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa membangun aturan bersama jauh lebih sulit ketika kepentingan negara-negara yang terlibat tidak selalu sejalan.

Angka 80 persen memang menunjukkan bahwa negosiasi telah mencapai kemajuan. Namun, bagian yang belum disepakati justru akan menentukan apakah COC menjadi instrumen yang mampu membatasi risiko konflik atau hanya menjadi dokumen diplomatik yang kembali tertunda.

Bagi Indonesia, ukuran keberhasilan kesepakatan tersebut bukan sekadar kapan dokumen ditandatangani. Yang lebih penting adalah apakah COC mampu menjaga hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara, memastikan kepatuhan terhadap UNCLOS, dan menyediakan mekanisme efektif untuk mencegah insiden maritim berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Sumber :

  1. Reuters, 15 November 2026. “ASEAN, China fail to conclude South China Sea code of conduct.”
    https://www.reuters.com/world/china/asean-china-fail-conclude-south-china-sea-code-conduct-2026-11-15/
  2. Associated Press, 11 November 2026. “China and ASEAN make progress on South China Sea pact but can’t finish talks this year.”
    https://apnews.com/article/8ef757e6ed486a5632e4c2299ee00064
  3. The Straits Times, 15 November 2026. “ASEAN, China reach provisional agreement on 80% of South China Sea code.”
    https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/asean-china-reach-provisional-agreement-on-80-of-south-china-sea-code
  4. ASEAN. Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (2002).
    https://asean.org/wp-content/uploads/2021/08/ASEAN-Documents-Series-2002.pdf
  5. ASEAN. Priority Areas of Cooperation in the South China Sea.
    https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/peaceful-secure-and-stable-region/situation-in-the-south-china-sea/priority-areas-of-cooperation/
  6. Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations Convention on the Law of the Sea, Part V: Exclusive Economic Zone, Pasal 55–58.
    https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part5.htm
  7. Permanent Court of Arbitration, 12 Juli 2016. The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People’s Republic of China), Award.
    https://docs.pca-cpa.org/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf
  8. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Joint Statement Between the People’s Republic of China and the Republic of Indonesia on Advancing the Comprehensive Strategic Partnership and the China-Indonesia Community with a Shared Future, 9 November 2024.
    https://kemlu.go.id/id/daftar-joint-statement/joint-statement-between-the-peoples-republic-of-china-and-the-republic-of-indonesia-on-advancing-the-comprehensive-strategic-partnership-and–the-china-indonesia-community-with-a-shared-future?type=publication
  9. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Joint Press Statement Comprehensive Strategic Dialogue (CSD) Menlu RI-RRT, 21 Agustus 2026. https://www.youtube.com/watch?v=O-IBNBMzvto
  10. ANTARA, 14 November 2024. “Cooperation with China not to affect sovereignty in North Natuna: Govt.”
    https://en.antaranews.com/news/334373/cooperation-with-china-not-to-affect-sovereignty-in-north-natuna-govt
  11. Reuters, 11 November 2024. “Indonesia says it has no overlapping South China Sea claims with China.”
    https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-says-it-has-no-overlapping-south-china-sea-claims-with-china-despite-2024-11-11/

AI: ChatGPT

Percakapan

Tinggalkan tanggapan

Your email address will not be published. Required fields are marked *