DPR Setujui UU Perampasan Aset setelah Penantian Panjang
DPR menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang pada 19 November 2026 setelah melalui proses pembahasan panjang. Regulasi ini membuka mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu. Namun, aturan tersebut juga memuat sejumlah batasan, prosedur pengadilan, dan mekanisme keberatan yang akan menentukan bagaimana kewenangan baru ini dijalankan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis, 19 November 2026. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap pengesahan rancangan regulasi tersebut.
Pengesahan ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam upaya memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana di Indonesia. Selama ini, penanganan perkara pidana dan pemulihan aset sering kali menghadapi persoalan ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat ditemukan. Dalam keadaan tertentu, aset yang diduga berasal dari tindak pidana juga berisiko tidak dapat dipulihkan melalui mekanisme pidana biasa.
Meski demikian, angka kehadiran dalam rapat paripurna perlu dibaca secara tepat. Sebanyak 361 anggota DPR tercatat menandatangani daftar kehadiran pada awal rapat, tetapi 254 anggota tercatat hadir secara fisik ketika rapat berlangsung. Karena itu, angka 361 tidak dapat begitu saja disebut sebagai jumlah anggota yang hadir secara fisik saat pengambilan keputusan.
Pengesahan tersebut juga belum berarti seluruh ketentuan langsung berlaku. Naskah rancangan yang tersedia setelah persetujuan DPR masih mencantumkan bagian nomor dan tanggal pengundangan yang belum terisi. Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah badan pengelola aset dan badan pengawas dibentuk.
Perjalanan panjang dari gagasan hingga persetujuan DPR
DPR dan sejumlah pemberitaan menyebut regulasi ini sebagai rancangan undang-undang yang telah dinantikan selama sekitar 18 tahun. Namun, sejarah penyusunannya memiliki beberapa titik awal yang berbeda.
PPATK dalam laporan tahunannya menyebut proses penyusunan RUU Perampasan Aset telah diinisiasi sejak 2003. Sementara itu, sejumlah kronologi publik menggunakan 2008 sebagai tonggak awal pembahasan yang kemudian berkembang menjadi proses legislasi. Karena itu, penyebutan 18 tahun lebih tepat dipahami sebagai gambaran perjalanan politik dan legislasi yang panjang, bukan satu tanggal tunggal yang disepakati sebagai awal seluruh proses.
Dalam perjalanan berikutnya, gagasan tersebut masuk ke dalam agenda legislasi nasional, tetapi pembahasannya tidak kunjung mencapai tahap pengesahan. Pada 2023, pemerintah kembali mengirimkan surat presiden terkait pembahasan RUU tersebut. Namun, pembahasan substantif tetap berjalan lambat.
Proses kembali bergerak pada 2026. Berdasarkan laporan resmi pembahasan DPR, RUU Perampasan Aset ditugaskan kepada Komisi III melalui perubahan Program Legislasi Nasional pada 27 Agustus 2026. RUU tersebut kemudian ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026.
Dalam proses pembahasannya, DPR menyebut telah menyelenggarakan lebih dari 87 kegiatan, termasuk rapat dengar pendapat umum, kunjungan ke 15 provinsi, serta kunjungan ke 46 daerah pemilihan. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses penyerapan masukan sebelum pembahasan bersama pemerintah.
Pada tahap pembahasan, DPR dan pemerintah menyepakati 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru. Perubahan juga terlihat pada struktur rancangan, dari semula 67 pasal menjadi 74 pasal.
Komisi III dan pemerintah menyepakati hasil pembahasan untuk dibawa ke rapat paripurna pada 18 November 2026. Sehari kemudian, DPR menyetujui rancangan tersebut menjadi undang-undang. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan, sehingga proses legislasi di tingkat DPR mencapai tahap pengambilan keputusan.
Perampasan aset tanpa putusan pidana: apa yang berubah?
Salah satu ketentuan paling penting dalam regulasi ini adalah kemungkinan perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture atau NCB.
Dalam mekanisme tersebut, fokus proses hukum tidak hanya diarahkan kepada pembuktian kesalahan seseorang, tetapi juga kepada asal-usul dan status hukum aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Rancangan undang-undang mengatur bahwa perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku. Namun, mekanisme tanpa putusan pidana tidak dapat diterapkan secara sembarangan.
Pasal 6 menyebut lima kondisi yang memungkinkan mekanisme tersebut digunakan, yaitu ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau keberadaan pelaku tidak diketahui.
Dengan demikian, NCB bukan berarti negara dapat mengambil aset seseorang hanya berdasarkan dugaan. Prosesnya tetap harus melalui penelusuran aset, pembekuan atau penyitaan sesuai ketentuan, permohonan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN), pemeriksaan pengadilan, hingga putusan dan pelaksanaan perampasan.
Regulasi ini juga menetapkan batas nilai aset. Aset yang dapat dikenai mekanisme tersebut harus memiliki nilai sekurang-kurangnya Rp1 miliar berdasarkan nilai ketika aset diperoleh. Artinya, ambang batas itu tidak merujuk pada nilai pasar aset pada saat penyitaan atau ketika perkara diperiksa.
Ketentuan ini menjadi penting karena nilai aset dapat berubah dari waktu ke waktu. Sebuah properti, misalnya, dapat mengalami kenaikan harga yang signifikan setelah dibeli. Penggunaan nilai perolehan sebagai dasar ambang batas membuat penilaian tidak semata-mata bergantung pada perubahan harga pasar.
Pasal 7 juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan kata lain, mekanisme pemulihan aset dan proses penuntutan pidana merupakan dua hal yang dapat berjalan dengan tujuan hukum berbeda.
Tindak pidana yang menjadi cakupan
RUU ini tidak membatasi perampasan aset hanya pada tindak pidana korupsi. Pasal 4 mencantumkan sejumlah kategori tindak pidana yang dapat menjadi dasar penerapan mekanisme perampasan aset.
Kategori tersebut meliputi tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme serta pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata api dan amunisi atau bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Penjelasan rancangan juga memberikan contoh tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dapat berkaitan dengan aktivitas perjudian daring, investasi, perjalanan haji dan umrah, serta aset kripto.
Pencantuman contoh tersebut perlu dipahami secara hati-hati. Tidak berarti seluruh transaksi aset kripto, seluruh kegiatan investasi, atau setiap aktivitas perjudian daring otomatis menjadi objek perampasan berdasarkan undang-undang ini. Penerapannya tetap bergantung pada terpenuhinya unsur tindak pidana yang menjadi dasar hukum dan pembuktian hubungan aset dengan tindak pidana tersebut.
RUU ini juga mengatur kemungkinan penggunaan aset lain milik pelaku sebagai pengganti. Pasal 5 membuka ruang penggunaan aset sah milik pelaku apabila aset yang telah dinyatakan dirampas tidak dapat dieksekusi untuk membayar kerugian atau memenuhi kewajiban yang ditetapkan.
Ketentuan tersebut bukan kewenangan tanpa batas untuk menyita seluruh harta yang dimiliki seseorang. Penggunaannya terkait dengan kondisi ketika aset yang telah dinyatakan dirampas tidak dapat dieksekusi, sehingga perlu ada dasar hukum dan proses yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Beban pembuktian dan hak pihak ketiga
Persoalan penting lain terletak pada pembagian beban pembuktian. Dalam rancangan ini, Jaksa Pengacara Negara memiliki kewajiban untuk mengajukan dasar permohonan dan membuktikan bahwa aset yang dimohonkan perampasannya merupakan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 36, bukan Pasal 41. Sementara itu, Pasal 37 mengatur kewajiban pihak yang mengajukan keberatan untuk membuktikan bahwa aset yang dipersoalkan merupakan miliknya secara sah atau bukan merupakan aset hasil tindak pidana. Jika keberatan didasarkan pada klaim bahwa aset diperoleh secara sah dan dengan iktikad baik, pihak tersebut juga harus membuktikan dasar klaimnya.
Pemeriksaan permohonan perampasan aset pada dasarnya menggunakan hukum acara perdata sepanjang undang-undang ini tidak mengatur secara khusus. Pasal 44 menetapkan bahwa pemeriksaan perkara harus diselesaikan paling lama 60 hari kerja. Penggunaan istilah hari kerja merujuk pada definisi “Hari” dalam ketentuan umum rancangan undang-undang.
RUU juga menyediakan mekanisme pengumuman kepada masyarakat. Pengumuman permohonan perampasan aset harus dilakukan paling singkat selama tiga hari berturut-turut. Apabila pemilik atau pihak yang menguasai aset diketahui, salinan permohonan juga harus diberitahukan kepada pihak tersebut pada hari yang sama.
Pihak ketiga yang merasa memiliki hak atas aset dapat mengajukan keberatan sejak pengumuman dilakukan hingga sebelum putusan tingkat pertama dibacakan. Namun, rancangan mengatur pengecualian tertentu, antara lain dalam keadaan tersangka atau terdakwa melarikan diri atau masuk daftar pencarian orang, terdakwa diperiksa secara in absentia, serta kondisi tertentu yang melibatkan penasihat hukum.
Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa RUU tidak hanya mengatur kewenangan negara untuk merampas aset, tetapi juga menyediakan jalur bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mempertahankan haknya.
Meski demikian, efektivitas perlindungan tersebut akan sangat bergantung pada kualitas pemberitahuan, akses terhadap informasi perkara, kemampuan pihak ketiga memperoleh bantuan hukum, dan kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti kepemilikan.
RUU juga mengatur kompensasi bagi pihak yang dirugikan akibat tindakan pemblokiran atau penyitaan yang tidak semestinya. Besaran kompensasi dibatasi berdasarkan nilai aset yang diblokir atau disita. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayarannya diatur melalui peraturan pemerintah dan berkaitan dengan dana abadi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.
Badan pengelola aset dan mekanisme pengawasan
Selain memberikan kewenangan baru dalam pemulihan aset, RUU ini membentuk kerangka kelembagaan untuk mengelola aset yang disita atau dirampas.
Pasal 53 mengatur pembentukan badan pengelola aset oleh Presiden. Badan ini bertugas menangani aset sejak tahap pengelolaan awal hingga setelah adanya putusan pengadilan.
Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, badan pengelola bertugas menyimpan, mengamankan, memelihara, dan menilai aset. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kewenangannya dapat mencakup pengembangan, penggunaan, penjualan melalui lelang atau cara lain yang dibenarkan, pemanfaatan, hingga pengembalian aset kepada pihak yang berhak.
Salah satu persoalan yang sering muncul dalam pengelolaan barang sitaan adalah penurunan nilai selama proses hukum berlangsung. Kendaraan, komoditas yang mudah rusak, atau aset yang membutuhkan biaya penyimpanan tinggi dapat kehilangan nilai jika terlalu lama berada dalam penguasaan negara.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Pasal 58 memungkinkan penjualan aset sebelum adanya putusan akhir dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini berlaku bagi aset yang mudah rusak, mengalami penurunan nilai secara cepat, atau membutuhkan biaya penyimpanan yang tidak sebanding dengan nilainya.
Penjualan tersebut tidak dapat dilakukan hanya atas keputusan sepihak badan pengelola. JPN harus mengajukan permohonan dan memperoleh penetapan hakim. Hasil penjualan ditempatkan dalam rekening penampungan. Jika permohonan perampasan ditolak, hasil penjualan beserta hasil pengelolaan yang menjadi hak pihak terkait harus dikembalikan sesuai ketentuan.
RUU juga mensyaratkan transparansi dalam penjualan aset. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses perampasan maupun pengawasan, termasuk keluarga sampai derajat kedua, dilarang membeli aset yang dijual melalui mekanisme tersebut.
Badan pengelola aset diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala, termasuk laporan setiap enam bulan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban, serta laporan tahunan. Rancangan juga mengatur sistem teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan aset dan keterbukaan informasi.
Di sisi pengawasan, Pasal 61 mengatur pembentukan badan pengawas yang terdiri atas lima orang anggota dengan masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Badan ini memiliki kewenangan mengawasi penyidik, JPN, serta badan pengelola aset.
Fungsi pengawasannya mencakup penerimaan laporan masyarakat, pemeriksaan dugaan pelanggaran etik, dan pemberian sanksi sesuai ketentuan. Badan pengawas wajib menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR setidaknya satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Namun, rancangan ini belum secara eksplisit menyatakan bahwa badan pengawas merupakan lembaga independen. Pasal 64 dan Pasal 65 mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggotanya dilakukan oleh Presiden, setelah melalui persetujuan DPR. DPR memiliki waktu 21 hari untuk menyetujui atau menolak calon anggota. Jika tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu tersebut, calon dianggap memperoleh persetujuan. Presiden kemudian memilih pimpinan badan pengawas.
Struktur tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana independensi pengawasan akan dijaga dalam praktik. Sebab, lembaga yang mengawasi pelaksanaan kewenangan negara perlu memiliki ruang untuk memeriksa dugaan penyalahgunaan tanpa tekanan dari pihak yang diawasinya.
Pemulihan aset dan tantangan pelaksanaan
Pengesahan RUU Perampasan Aset berlangsung ketika pemerintah juga menyoroti besarnya nilai aset yang berhasil dipulihkan melalui penegakan hukum.
Menurut angka yang disampaikan pejabat Badan Komunikasi Pemerintah pada Februari 2026, pemulihan aset oleh tiga lembaga penegak hukum sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp28,6 triliun. Angka tersebut terdiri atas sekitar Rp24 triliun oleh Kejaksaan Agung, Rp1,53 triliun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Rp2,37 triliun oleh Kepolisian.
Angka Rp28,6 triliun tersebut merupakan agregat yang dilaporkan pemerintah dari tiga lembaga, bukan dengan sendirinya ukuran konsolidasi yang telah diaudit melalui satu sistem pengukuran terpadu. Karena itu, angka tersebut perlu dibaca sebagai gambaran pemulihan aset yang disampaikan pemerintah, bukan sebagai ukuran tunggal yang sudah menjelaskan seluruh kinerja pemulihan aset nasional.
Untuk KPK, laporan kinerja 2025 mencatat pemulihan aset sekitar Rp1,531 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan sekitar Rp739,61 miliar pada 2024 berdasarkan indikator pemulihan aset yang dilaporkan lembaga tersebut.
Data itu memperlihatkan bahwa pemulihan aset telah menjadi bagian penting dari kerja penegakan hukum. Namun, besarnya nilai aset yang berhasil dipulihkan tidak otomatis menjawab persoalan yang ingin diselesaikan oleh RUU Perampasan Aset: bagaimana negara dapat memulihkan aset yang diduga berasal dari tindak pidana ketika proses pidana terhadap pelaku tidak dapat berjalan secara normal.
Di sinilah tantangan penerapan regulasi baru tersebut akan terlihat. Negara perlu memiliki kemampuan menelusuri aset lintas yurisdiksi, mengidentifikasi pemilik manfaat, membuktikan hubungan antara aset dan tindak pidana, serta mengelola aset yang berada dalam penguasaan negara secara transparan.
Pada saat yang sama, mekanisme perampasan harus melindungi hak pemilik yang sah dan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kesalahan dalam penelusuran atau penilaian aset dapat menimbulkan kerugian, sementara proses keberatan yang sulit diakses dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum.
Tidak berlaku surut dan menunggu kesiapan kelembagaan
Salah satu batasan penting terdapat dalam Pasal 72. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa mekanisme dalam undang-undang ini berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang mulai berlaku.
Dengan demikian, persetujuan DPR pada 19 November 2026 tidak serta-merta membuat seluruh perkara lama dapat diproses menggunakan mekanisme baru. Titik acuannya adalah tanggal mulai berlakunya undang-undang, bukan tanggal persetujuan DPR.
Pasal 73 memberikan waktu paling lama 12 bulan sejak pengundangan bagi pemerintah untuk menetapkan peraturan pelaksanaan. Sementara itu, Pasal 74 menyatakan bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah badan pengelola aset dan badan pengawas terbentuk.
Karena naskah yang tersedia setelah persetujuan DPR masih mencantumkan bagian nomor dan tanggal pengundangan yang belum terisi, tanggal pasti mulai berlakunya regulasi belum dapat ditentukan dari dokumen tersebut.
Ketentuan ini membuat pekerjaan pemerintah belum selesai setelah persetujuan DPR. Pembentukan badan pengelola dan pengawas, penyusunan peraturan pelaksanaan, kesiapan sistem informasi, serta koordinasi antar-lembaga akan menentukan apakah mekanisme baru benar-benar dapat berjalan.
Pengesahan RUU Perampasan Aset dengan demikian menandai perubahan penting dalam arah kebijakan pemulihan aset di Indonesia. Negara memperoleh jalur hukum tambahan untuk menangani aset yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk dalam kondisi ketika pelaku tidak dapat diproses melalui mekanisme pidana biasa.
Namun, keberhasilan undang-undang ini tidak cukup diukur dari luasnya kewenangan perampasan. Ukurannya juga terletak pada kemampuan negara membuktikan asal-usul aset, menjamin hak pihak ketiga, menjaga transparansi pengelolaan, dan memastikan badan pengawas dapat bekerja secara efektif.
Pertanyaan berikutnya bukan lagi sekadar apakah negara memiliki instrumen untuk merampas aset, melainkan apakah instrumen tersebut dapat dijalankan tanpa membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, pemulihan aset hanya akan memperkuat keadilan apabila berjalan seiring dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak warga negara.
Sumber
- DPR RI, “DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Pembahasan Libatkan Publik,” 19 November 2026. Memuat proses pembahasan, jumlah DIM, perubahan jumlah pasal, dan kegiatan penyerapan aspirasi.
- DPR RI, laporan resmi Komisi III dalam Rapat Paripurna, 19 November 2026. Memuat kronologi penugasan RUU, penetapan sebagai usul inisiatif DPR, serta rangkaian pembahasan.
- CNN Indonesia, laporan 20 November 2026 mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset dan jumlah anggota DPR yang menandatangani daftar kehadiran serta hadir secara fisik.
- CNN Indonesia, laporan 18 November 2026 mengenai rincian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
- Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, 74 pasal. Menjadi dasar pemeriksaan ketentuan NCB, ambang nilai aset, kategori tindak pidana, beban pembuktian, keberatan pihak ketiga, pengelolaan aset, pengawasan, dan ketentuan peralihan.
- PPATK, Laporan Tahunan 2020. Memuat keterangan bahwa inisiasi penyusunan RUU Perampasan Aset telah dilakukan sejak 2003.
- RRI, kronologi perjalanan RUU Perampasan Aset. Memuat sejumlah tonggak proses legislasi sejak 2008.
- ANTARA, laporan 20 Februari 2026 mengenai data pemulihan aset 2025 yang disampaikan pejabat Badan Komunikasi Pemerintah.
- KPK, Laporan Kinerja (LAKIP) 2025. Memuat data pemulihan aset KPK dan perbandingannya dengan capaian 2024.
AI: ChatGPT



Percakapan