Artificial intelligence atau kecerdasan buatan sering dibicarakan seolah-olah ia hanya persoalan perangkat lunak: model yang semakin pintar, chatbot yang semakin mampu menjawab pertanyaan, atau mesin yang dapat menghasilkan teks, gambar, video, dan kode.

Namun gambaran itu semakin tidak memadai.

Di balik sebuah model AI terdapat sesuatu yang jauh lebih material: chip, listrik, pusat data, jaringan komunikasi, air untuk pendinginan, mineral, rantai pasok, modal, dan kebijakan negara.

Karena itu, perkembangan AI kini semakin sulit dipisahkan dari geopolitik. Negara yang ingin menjadi kekuatan AI bukan hanya membutuhkan ilmuwan dan perusahaan teknologi. Mereka juga membutuhkan akses terhadap semikonduktor canggih, pasokan listrik yang besar dan stabil, infrastruktur komputasi, jaringan data, serta kemampuan mempertahankan rantai pasok ketika hubungan internasional memburuk.

Perubahan cara melihat AI tersebut terlihat jelas dalam perkembangan global sepanjang 2026. Amerika Serikat dan China tidak hanya berkompetisi menghasilkan model AI, tetapi juga berhadapan dalam persoalan akses terhadap chip, teknologi komputasi dan keamanan nasional. Pada saat yang sama, Uni Eropa berusaha mengurangi ketergantungannya pada teknologi asing melalui kebijakan yang mencakup semikonduktor, cloud, AI, dan energi.

Di tingkat multilateral, Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan telah membangun forum khusus untuk membicarakan tata kelola AI global.

Dengan kata lain, pertanyaan mengenai AI perlahan bergeser.

Bukan lagi hanya: seberapa pintar mesin ini?

Tetapi juga: siapa yang memiliki mesin tersebut, siapa yang menyediakan energinya, siapa yang menguasai chipnya, di mana infrastrukturnya dibangun, dan siapa yang menentukan aturan penggunaannya?

AI membutuhkan listrik dalam skala industri

Salah satu sisi AI yang sering tidak terlihat dari layar komputer adalah kebutuhan energinya.

Model AI dilatih dan dijalankan terutama melalui pusat data yang dipenuhi server dan akselerator komputasi. Semakin besar model dan semakin banyak orang menggunakannya, semakin besar pula kebutuhan komputasinya.

International Energy Agency (IEA) memperkirakan konsumsi listrik pusat data secara global meningkat dari sekitar 485 TWh pada 2025 menjadi sekitar 950 TWh pada 2030 dalam skenario utamanya. Itu berarti konsumsi listrik pusat data kira-kira berlipat ganda dalam lima tahun dan mencapai sekitar 3 persen konsumsi listrik dunia pada 2030. Konsumsi pusat data yang berfokus pada AI diperkirakan tumbuh lebih cepat lagi.

Persoalannya bukan hanya jumlah listrik secara global.

Pusat data memiliki kebutuhan listrik yang sangat terkonsentrasi di lokasi tertentu. Sebuah pusat data AI berukuran besar dapat membutuhkan daya yang setara dengan konsumsi listrik puluhan ribu hingga ratusan ribu rumah tangga.

IEA mencatat pusat data AI terbesar yang sedang dibangun dapat memiliki kebutuhan daya jauh lebih besar dibanding pusat data konvensional. Karena itu, persoalan jaringan listrik, transformator, koneksi jaringan dan pembangunan pembangkit menjadi bagian dari persoalan AI itu sendiri.

Pada 2026, hubungan itu semakin nyata. IEA mencatat investasi modal lima perusahaan teknologi besar pada 2025 telah melampaui US$400 miliar dan diperkirakan meningkat sekitar 75 persen pada 2026. Kapasitas pusat data AI yang dilacak melalui citra satelit IEA juga meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam 18 bulan terakhir.

AI, dengan demikian, bukan teknologi yang melayang di awan.

Ia membutuhkan tanah dan kabel, pembangkit dan jaringan listrik, bangunan dan sistem pendingin.

Perlombaan AI pada akhirnya menjadi perlombaan energi

Implikasinya cukup besar.

Negara yang memiliki energi murah, stabil dan tersedia dalam jumlah besar memiliki keuntungan dalam membangun infrastruktur AI. Sebaliknya, negara yang memiliki jaringan listrik terbatas dapat menghadapi persoalan ketika perusahaan teknologi mulai membutuhkan daya dalam jumlah besar.

IEA memperkirakan hampir setengah pertumbuhan kebutuhan listrik pusat data hingga 2030 akan dipenuhi energi terbarukan. Namun gas alam, batu bara dan nuklir juga tetap memainkan peran dalam berbagai wilayah. Pilihan sumber energi tersebut berbeda-beda berdasarkan struktur energi masing-masing negara.

Karena itu, pembicaraan mengenai “AI hijau” tidak cukup hanya membahas efisiensi model.

Efisiensi komputasi memang meningkat. IEA mencatat konsumsi energi untuk satu tugas AI dapat turun sangat besar karena perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Tetapi pada saat bersamaan, penggunaan AI semakin berkembang menuju tugas yang jauh lebih berat, seperti pembuatan video, reasoning dan sistem agen yang melakukan rangkaian pekerjaan secara otomatis. Sebagian penggunaan baru itu dapat membutuhkan energi jauh lebih besar daripada permintaan teks sederhana.

Inilah paradoksnya: AI semakin efisien per tugas, tetapi jumlah dan kompleksitas tugasnya juga meningkat.

Chip menjadi senjata strategis

Kalau energi adalah darah bagi infrastruktur AI, maka semikonduktor adalah salah satu organ utamanya.

Model AI modern membutuhkan akselerator komputasi berperforma tinggi. Karena itu, kemampuan mengakses dan memproduksi chip canggih menjadi persoalan strategis.

Persaingan Amerika Serikat dan China memperlihatkan hal tersebut secara jelas.

Washington selama beberapa tahun terakhir menggunakan kontrol ekspor untuk membatasi akses China terhadap sejumlah teknologi semikonduktor dan komputasi canggih. Pada saat yang sama, Beijing berusaha meningkatkan kemampuan industrinya sendiri dan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Perkembangan industri chip China, termasuk produksi memori yang semakin maju, menjadi bagian dari upaya tersebut.

Isunya bahkan masuk ke pembicaraan tingkat kepala negara.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan bertemu di Washington pada 24 September 2026, dengan AI termasuk salah satu persoalan strategis dalam hubungan kedua negara. Pembicaraan sebelumnya juga menyentuh risiko keamanan AI dan kemungkinan membangun mekanisme komunikasi untuk menghadapi insiden AI yang memiliki implikasi keamanan nasional.

Di sini terlihat bahwa chip tidak lagi sekadar komponen elektronik.

Ia menjadi bagian dari politik kekuasaan global.

Eropa mencoba mengurangi ketergantungan

Amerika Serikat dan China bukan satu-satunya aktor yang melihat AI sebagai persoalan strategis.

Uni Eropa pada Juni 2026 mengajukan Chips Act 2.0, bersama paket kebijakan yang lebih luas mengenai kedaulatan teknologi. Tujuannya antara lain memperkuat industri semikonduktor Eropa, mengurangi ketergantungan strategis, dan meningkatkan kapasitas produksi chip maju di dalam Uni Eropa.

Paket tersebut tidak berhenti pada chip.

Komisi Eropa juga mengusulkan Cloud and AI Development Act, strategi open source, serta peta jalan digitalisasi dan AI di sektor energi. Semua kebijakan tersebut ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar: memperkuat kemampuan Eropa untuk mengendalikan teknologi digital yang dianggap penting bagi keamanan dan daya saingnya.

Ini menunjukkan perubahan penting dalam kebijakan teknologi Eropa.

AI tidak lagi diperlakukan hanya sebagai industri digital.

Ia mulai dipandang sebagai bagian dari kedaulatan teknologi.

Pusat data juga menjadi persoalan geopolitik

Ada satu konsekuensi lain yang sering luput: lokasi pusat data menjadi strategis.

Perusahaan membutuhkan lokasi yang menyediakan listrik cukup, jaringan internet berkecepatan tinggi, lahan, sistem pendinginan, keamanan, dan lingkungan regulasi yang mendukung.

Akibatnya, negara dan kawasan mulai berlomba menarik investasi pusat data dan infrastruktur komputasi.

Tetapi semakin besar infrastrukturnya, semakin besar pula persoalan lokal yang muncul: kebutuhan air, penggunaan lahan, kapasitas jaringan listrik, harga listrik dan pembagian manfaat ekonomi.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres bahkan menyoroti persoalan tersebut dalam pembukaan Global Dialogue on AI Governance di Jenewa pada Juli 2026. Ia menyatakan jejak fisik AI tidak dapat diabaikan, termasuk konsumsi listrik dan air pusat data serta beban yang dapat ditanggung masyarakat di wilayah tempat infrastruktur tersebut dibangun.

Dengan demikian, sebuah pertanyaan baru muncul:

Jika sebuah negara menjadi tuan rumah pusat data AI, siapa yang mendapatkan manfaat dan siapa yang menanggung biayanya?

Pertanyaan tersebut terdengar seperti persoalan ekonomi lokal.

Tetapi ketika investasi yang dipertaruhkan mencapai puluhan atau ratusan miliar dolar, persoalan tersebut dengan cepat berubah menjadi persoalan politik nasional.

PBB mulai membangun tata kelola AI global

Pada saat perusahaan dan negara berlomba mengembangkan AI, muncul persoalan lain: siapa yang membuat aturan permainan?

PBB telah mengambil langkah untuk membangun ruang pembicaraan tersebut.

Majelis Umum PBB membentuk Global Dialogue on AI Governance, yang mempertemukan 193 negara anggota bersama sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil dan komunitas teknis. Forum perdana berlangsung di Jenewa pada 6–7 Juli 2026.

Agenda yang dibicarakan cukup luas: AI yang aman dan dapat dipercaya, pembangunan kapasitas, dampak sosial dan ekonomi, hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, pengawasan manusia, interoperabilitas tata kelola, serta persoalan open-source dan open data.

PBB juga memandang adanya ketimpangan kapasitas.

Negara-negara yang memiliki perusahaan AI terbesar dan akses komputasi terbesar memiliki kemampuan lebih besar untuk menentukan arah perkembangan teknologi. Negara lain berisiko menjadi sekadar pengguna teknologi dan pasar.

Karena itu, salah satu persoalan tata kelola AI global bukan hanya bagaimana mengurangi risikonya, tetapi juga bagaimana memastikan manfaat AI tidak terkonsentrasi pada segelintir negara dan perusahaan.

AI mulai menyerupai persoalan keamanan internasional

Dimensi keamanan membuat persoalan ini semakin rumit.

Model AI dapat digunakan untuk pertahanan siber, analisis intelijen, otomatisasi militer dan berbagai aplikasi keamanan. Pada saat yang sama, teknologi yang sama dapat digunakan untuk serangan siber, manipulasi informasi atau operasi militer.

Dalam pidatonya di Global Dialogue pada Juli, Guterres mengingatkan bahwa model dan chip yang dikembangkan untuk penggunaan sipil juga dapat berpindah ke medan perang. Ia secara khusus menyerukan larangan terhadap sistem senjata otonom yang dapat memilih dan menyerang sasaran tanpa kendali manusia.

Amerika Serikat dan China sendiri kini membicarakan kemungkinan mekanisme komunikasi untuk menangani insiden AI yang dapat berdampak pada keamanan nasional. Dalam pertemuan pejabat kedua negara di New York pada 20 September, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengusulkan mekanisme pemberitahuan terkait insiden AI dan dialog bilateral mengenai keamanan AI.

Ironinya, dua negara yang paling bersaing dalam AI justru mulai membutuhkan mekanisme untuk memastikan persaingan tersebut tidak berubah menjadi krisis keamanan.

Dari perlombaan model menuju perlombaan ekosistem

Perubahan terbesar dalam politik AI mungkin justru terletak di sini.

Dunia tidak sedang sekadar menyaksikan perlombaan untuk membuat chatbot yang lebih pintar.

Yang sedang berlangsung adalah perlombaan membangun ekosistem AI.

Ekosistem itu terdiri dari:

• chip untuk menjalankan komputasi;
• data center untuk menyediakan kapasitas;
• listrik untuk mengoperasikan infrastruktur;
• jaringan untuk menghubungkan sistem;
• cloud untuk mendistribusikan kemampuan komputasi;
• modal untuk membiayai pembangunan;
• talenta untuk mengembangkan teknologi;
• data untuk melatih dan meningkatkan model;
• mineral dan manufaktur untuk menopang rantai pasok;
• serta aturan untuk menentukan bagaimana teknologi tersebut boleh digunakan.

Karena semua unsur tersebut saling terhubung, keunggulan AI tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki algoritma paling bagus.

Sebuah negara dapat memiliki ilmuwan hebat tetapi kekurangan chip. Negara lain mungkin memiliki chip tetapi kekurangan energi. Negara lain memiliki energi murah tetapi tidak memiliki perusahaan AI atau talenta yang cukup.

AI karena itu menjadi persoalan kapasitas nasional yang terintegrasi.

Bagaimana posisi negara seperti Indonesia?

Perubahan ini juga relevan bagi negara-negara Asia Tenggara.

IEA memperkirakan konsumsi listrik pusat data di Asia Tenggara akan meningkat lebih dari dua kali lipat hingga 2030. Pertumbuhan tersebut sebagian terkait dengan posisi kawasan sebagai lokasi penting untuk infrastruktur digital.

Bagi Indonesia, perkembangan tersebut membuka peluang sekaligus persoalan.

Indonesia memiliki pasar digital yang besar, sumber energi, lahan, serta posisi geografis yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur digital. Tetapi pembangunan data center dalam skala besar juga membawa pertanyaan mengenai kapasitas listrik, air, lingkungan, keamanan data, investasi asing, transfer teknologi dan nilai ekonomi yang benar-benar tinggal di dalam negeri.

Pertanyaan strategisnya bukan hanya:

“Berapa banyak data center yang bisa dibangun di Indonesia?”

Melainkan:

“Apa posisi Indonesia dalam rantai nilai AI global?”

Apakah Indonesia hanya menjadi tempat server beroperasi?

Atau mampu bergerak lebih jauh menuju pengembangan model, pusat riset, chip, perangkat lunak, talenta, cloud, dan industri yang menggunakan AI?

Jawaban terhadap pertanyaan itu akan menentukan apakah AI menjadi sekadar infrastruktur yang melewati Indonesia atau menjadi bagian dari pembangunan kapasitas teknologi nasional.

AI memasuki era geopolitik

Pada akhirnya, AI telah keluar dari ruang laboratorium teknologi.

Ia sudah masuk ke ruang kementerian energi, kementerian perdagangan, kementerian pertahanan, bank sentral, perusahaan listrik, regulator telekomunikasi, dan meja diplomasi.

Amerika Serikat dan China membicarakan AI dalam konteks keamanan nasional. Eropa mengaitkannya dengan kedaulatan teknologi. IEA menghitung kebutuhan listrik dan infrastruktur yang ditimbulkannya. PBB mencoba membangun mekanisme tata kelola global.

Semua itu menunjukkan satu perubahan mendasar.

AI bukan lagi hanya teknologi yang dibuat oleh negara. AI mulai menjadi bagian dari cara negara membangun kekuatan.

Dan seperti halnya teknologi strategis pada periode-periode sebelumnya, pertanyaan tentang siapa yang menguasai infrastrukturnya pada akhirnya sama pentingnya dengan pertanyaan tentang siapa yang menemukan teknologinya.

Di masa depan, kekuatan AI sebuah negara mungkin tidak hanya terlihat dari seberapa pintar model yang mereka buat.

Ia juga akan terlihat dari berapa banyak listrik yang mampu mereka sediakan, seberapa aman rantai chip mereka, seberapa besar kapasitas komputasi yang mereka kuasai, seberapa mandiri infrastrukturnya, dan seberapa besar pengaruh mereka dalam menentukan aturan permainan global.

AI, dengan kata lain, sedang berubah dari produk teknologi menjadi infrastruktur kekuasaan.

AI: ChatGPT