Perselisihan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah media nasional kembali memasuki ruang pengadilan. Pada Senin, 21 September 2026, tiga organisasi media—CNN, MS NOW, dan Politico—mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump setelah para jurnalis mereka dilarang memasuki kompleks Gedung Putih dan kredensial pers mereka dinonaktifkan.

Ketiga media tersebut meminta pengadilan federal di Washington, D.C., memulihkan akses para wartawan mereka serta menghentikan kebijakan pelarangan tersebut. Gugatan itu terutama mendasarkan argumennya pada Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat, yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Mereka juga mengajukan persoalan berdasarkan Amandemen Kelima mengenai hak atas proses hukum yang semestinya.

Persoalan ini bermula pada 18 September ketika Trump mengumumkan bahwa CNN, MS NOW—yang sebelumnya dikenal sebagai MSNBC—dan Politico dilarang mendapatkan akses ke Gedung Putih. Trump menyatakan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan apa yang ia anggap sebagai pemberitaan yang tidak benar atau tidak adil terhadap dirinya dan pemerintahannya.

Sehari kemudian, konsekuensi dari keputusan tersebut mulai terlihat secara langsung. Sejumlah reporter dari ketiga organisasi media itu mendapati kredensial mereka tidak lagi dapat digunakan untuk memasuki kompleks Gedung Putih. Beberapa kartu pers bahkan disita oleh petugas keamanan ketika para wartawan mencoba memasuki kawasan tersebut.

Bagi ketiga organisasi media, persoalannya bukan semata-mata mengenai kehilangan akses fisik ke sebuah gedung. Mereka berpendapat bahwa keputusan pemerintah untuk mencabut akses karena ketidakpuasan terhadap pemberitaan dapat menciptakan preseden yang lebih luas: pemerintah dapat menggunakan akses resmi sebagai instrumen untuk menghukum media yang pemberitaannya dianggap tidak menguntungkan.

Dalam gugatan mereka, CNN, MS NOW, dan Politico menyatakan bahwa pencabutan akses dilakukan tanpa pemberitahuan maupun proses yang memungkinkan mereka mengajukan keberatan. Mereka menilai tindakan tersebut berkaitan langsung dengan isi pemberitaan dan karena itu menimbulkan persoalan konstitusional mengenai kebebasan pers.

Pemerintahan Trump memberikan penafsiran yang berbeda. Gedung Putih menyatakan bahwa akses ke dalam Gedung Putih merupakan sebuah privilege, bukan hak mutlak. Wakil Presiden JD Vance juga mengatakan bahwa media yang terkena kebijakan tersebut masih dapat meliput pemerintahan Trump dari luar Gedung Putih dan menggunakan informasi publik maupun berbicara dengan pejabat pemerintah.

Dengan demikian, salah satu persoalan utama yang kini berada di hadapan pengadilan adalah apakah pemerintah dapat membatasi akses media ke lingkungan Gedung Putih ketika pembatasan tersebut berkaitan dengan ketidaksetujuan terhadap isi pemberitaan.

Kasus ini juga segera berdampak pada mekanisme kerja media televisi Amerika. CNN merupakan salah satu anggota kelompok televisi yang secara bergiliran menjalankan tugas White House TV pool, yakni sistem berbagi liputan mengenai kegiatan presiden yang kemudian dapat digunakan oleh berbagai organisasi penyiaran.

Setelah CNN dikeluarkan dari tugas tersebut, ABC, CBS, NBC, dan Fox News Media ikut menghentikan sementara peliputan pool mengenai kegiatan presiden. Kelompok tersebut menyatakan bahwa publik memiliki kepentingan untuk memperoleh informasi yang akurat dan independen mengenai pemerintah, serta bahwa sebuah pemerintahan tidak semestinya membatasi organisasi media karena tidak menyukai pemberitaannya.

Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi pertarungan hukum yang lebih luas mengenai batas kewenangan pemerintah terhadap media. Ketiga organisasi media meminta pengadilan mengeluarkan temporary restraining order untuk segera memulihkan kredensial para wartawan mereka. Perkara tersebut ditangani oleh Hakim Distrik AS Timothy Kelly. Sidang mengenai permintaan sementara itu dijadwalkan berlangsung pada Rabu.

Nama Kelly membawa dimensi historis tersendiri dalam kasus ini. Pada 2018, ketika Trump menjalani masa jabatan pertamanya, Kelly menangani perkara yang melibatkan pencabutan kredensial wartawan CNN Jim Acosta. Dalam perkara tersebut, pengadilan memerintahkan pemulihan sementara akses Acosta ke Gedung Putih.

Namun, kasus yang sekarang dihadapi pengadilan memiliki cakupan berbeda karena yang dipersoalkan bukan hanya akses seorang wartawan, melainkan keputusan yang secara bersamaan memengaruhi tiga organisasi media besar dan sejumlah wartawan mereka.

Trump sendiri kembali mempertahankan kebijakannya melalui media sosial. Ia membantah bahwa pemerintahannya sedang menyerang kebebasan pers dan membingkai tindakannya sebagai respons terhadap apa yang disebutnya sebagai fake news. Pada saat yang sama, Gedung Putih mempertahankan argumen bahwa media yang terkena larangan masih dapat menjalankan fungsi jurnalistik dari luar kompleks kepresidenan.

Di sisi lain, organisasi-organisasi media yang menggugat melihat persoalan tersebut dari sudut yang berbeda. Mereka berargumen bahwa kemampuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pusat pemerintahan tidak sama dengan sekadar mengakses informasi publik setelah sebuah peristiwa terjadi. Peliputan langsung memungkinkan wartawan mengajukan pertanyaan, mengamati kegiatan pemerintahan, memperoleh keterangan dari pejabat, dan mengikuti perkembangan kebijakan secara real time.

Karena itu, perkara ini pada akhirnya bukan hanya tentang apakah CNN, MS NOW, dan Politico dapat masuk ke Gedung Putih. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana hukum Amerika Serikat memperlakukan hubungan antara pemerintah dan media ketika keduanya berselisih mengenai isi pemberitaan.

Kasus tersebut juga berlangsung ketika pemerintahan Trump tengah menghadapi sejumlah agenda penting, termasuk perjalanan presiden ke New York untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pertemuan-pertemuan diplomatik yang akan datang. Para penggugat mengatakan bahwa pembatasan akses tersebut menghambat kemampuan mereka untuk meliput kegiatan pemerintahan yang berlangsung setiap hari.

Untuk sementara, belum ada putusan akhir mengenai apakah kebijakan tersebut melanggar Konstitusi. Pengadilan harus terlebih dahulu mempertimbangkan permintaan pemulihan akses sementara sebelum perkara berlanjut ke tahap berikutnya.

Yang membuat perkara ini penting bagi dunia jurnalistik adalah konsekuensi hukumnya dapat melampaui tiga organisasi media yang saat ini menggugat. Jika pemerintah dapat mencabut akses sebuah organisasi karena menganggap pemberitaannya tidak adil, persoalan berikutnya adalah menentukan batas antara kewenangan pemerintah mengatur akses ke fasilitas kepresidenan dan larangan pemerintah melakukan pembalasan terhadap media karena isi pemberitaannya.

Dengan kata lain, pertarungan CNN, MS NOW, dan Politico melawan pemerintahan Trump kini telah berubah menjadi sebuah perkara konstitusional tentang hubungan antara kekuasaan negara, akses terhadap pusat pemerintahan, dan kebebasan pers.

Putusan pengadilan nantinya akan menjadi bagian penting dari perkembangan hubungan antara Gedung Putih dan media Amerika pada periode kedua pemerintahan Trump.

Sumber: Associated Press, Reuters, ABC News

AI: ChatGPT