Perdebatan mengenai masa depan tata kelola global kembali mengemuka dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdoğan menyerukan reformasi mendasar terhadap Dewan Keamanan PBB, termasuk penghapusan hak veto yang dimiliki lima anggota tetap.

Seruan tersebut disampaikan Erdoğan dalam rangkaian agenda Sidang Umum PBB ke-81 dan diperkuat melalui artikel yang diterbitkan Bloomberg pada 22 September. Menurut Erdoğan, struktur Dewan Keamanan yang dibentuk dalam konteks dunia pasca-Perang Dunia II tidak lagi sepenuhnya mencerminkan realitas politik internasional saat ini.

Bagi Erdoğan, persoalannya bukan sekadar jumlah negara yang duduk di Dewan Keamanan. Ia mempertanyakan prinsip dasar yang memungkinkan lima negara memiliki kewenangan khusus untuk menghentikan resolusi substantif melalui hak veto.

Kelima negara tersebut adalah Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis. Mereka merupakan anggota tetap Dewan Keamanan dan masing-masing memiliki hak veto. Sepuluh anggota lainnya dipilih untuk masa jabatan terbatas oleh Majelis Umum PBB.

Dalam pandangan Erdoğan, keberadaan hak istimewa tersebut membuat keputusan mengenai persoalan keamanan internasional sangat bergantung pada persetujuan kelompok negara yang jumlahnya sangat kecil dibandingkan keseluruhan anggota PBB.

Ia kembali menggunakan gagasan yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu tema diplomasi Türkiye: “The world is bigger than five”—dunia lebih besar daripada lima negara.

Dari reformasi ke penghapusan hak veto

Yang menarik dari usulan terbaru Erdoğan adalah bahwa ia tidak sekadar meminta agar lebih banyak negara mendapatkan kursi permanen.

Dalam artikel yang diterbitkan Bloomberg, Erdoğan justru mengatakan bahwa menambah anggota tetap baru tidak otomatis menyelesaikan masalah konsentrasi kekuasaan. Jika negara-negara baru hanya ditambahkan ke dalam kelompok pemegang hak istimewa, menurutnya, struktur yang sama pada dasarnya akan tetap dipertahankan.

Karena itu, ia menempatkan penghapusan hak veto sebagai inti dari reformasi yang diusulkannya. Ia juga mengusulkan agar sistem keanggotaan tetap dihapus sehingga seluruh anggota Dewan Keamanan dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tertentu dan secara bergantian. Negara yang ingin kembali menjadi anggota harus memperoleh dukungan mayoritas negara anggota melalui proses pemilihan.

Usulan tersebut pada dasarnya ingin mengubah Dewan Keamanan dari sebuah lembaga yang memiliki lima anggota permanen dengan hak istimewa menjadi lembaga yang lebih bergantung pada mandat elektoral negara-negara anggota PBB.

Erdoğan juga menyerukan penguatan peran Majelis Umum serta peningkatan akuntabilitas Dewan Keamanan terhadap badan yang beranggotakan seluruh negara anggota PBB.

Mengapa hak veto begitu penting?

Untuk memahami perdebatan ini, perlu melihat bagaimana Dewan Keamanan bekerja.

Dewan Keamanan memiliki 15 anggota. Lima di antaranya merupakan anggota tetap dengan hak veto, sedangkan sepuluh anggota lainnya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan dua tahun.

Dalam resolusi substantif, satu suara negatif dari salah satu anggota tetap dapat menggagalkan sebuah resolusi meskipun sebagian besar anggota Dewan Keamanan mendukungnya. Karena itu, hak veto memberikan lima negara tersebut posisi yang secara institusional berbeda dari anggota lainnya.

Hak tersebut merupakan bagian dari kompromi yang dibangun ketika PBB didirikan setelah Perang Dunia II.

Pada saat itu, lima negara pemenang utama perang—Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan China—diberi posisi khusus dalam sistem keamanan internasional. Struktur tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa kekuatan-kekuatan utama dunia tetap berada di dalam sistem PBB dan tidak mudah mengambil tindakan sepihak di luar kerangka tersebut.

Namun, dunia yang melahirkan struktur tersebut telah berubah secara drastis.

Dekolonisasi melahirkan puluhan negara baru. Negara-negara Asia dan Afrika menjadi bagian besar dari komunitas internasional. Peta ekonomi global juga berubah. Muncul kekuatan-kekuatan baru dengan pengaruh ekonomi, demografi, regional, dan diplomatik yang besar.

Karena itu, komposisi Dewan Keamanan selama puluhan tahun menjadi objek kritik dari berbagai negara.

Türkiye bukan satu-satunya yang menginginkan perubahan

Seruan reformasi Dewan Keamanan bukanlah gagasan baru dan juga bukan hanya agenda Türkiye.

Selama bertahun-tahun, sejumlah negara dan kelompok regional telah mendorong perubahan terhadap komposisi Dewan Keamanan. Salah satu persoalan yang sering dibicarakan adalah keterwakilan kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang dianggap tidak sebanding dengan posisi negara-negara yang memiliki kursi permanen.

Namun, terdapat perbedaan besar mengenai bentuk reformasi yang seharusnya dilakukan.

Sebagian negara menginginkan penambahan anggota tetap baru. Di antara isu yang sering dibicarakan adalah pemberian representasi permanen yang lebih kuat kepada Afrika dan negara-negara besar lainnya.

Türkiye melalui Erdoğan mengambil posisi yang berbeda: bukan memperluas kelompok pemegang hak istimewa, tetapi menghapus konsep keanggotaan permanen dan hak veto tersebut.

Dengan demikian, perdebatan sebenarnya bukan hanya tentang “siapa yang mendapatkan kursi”, tetapi tentang bagaimana kekuasaan internasional seharusnya didistribusikan.

Rusia langsung menunjukkan perbedaan pandangan

Perbedaan tersebut terlihat jelas setelah Kremlin merespons usulan Erdoğan.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia mendukung reformasi Dewan Keamanan dan perluasan jumlah anggota tetap. Namun, Rusia tidak mendukung penghapusan hak veto.

Menurut Peskov, keanggotaan permanen dan hak veto merupakan unsur penting dari struktur PBB yang ada sekarang. Dengan demikian, posisi Rusia berbeda secara mendasar dari proposal Erdoğan: Moskow mendukung perluasan representasi, tetapi mempertahankan mekanisme veto.

Perbedaan tersebut memperlihatkan mengapa reformasi Dewan Keamanan merupakan persoalan yang sangat kompleks.

Bahkan di antara negara-negara yang sama-sama mengakui perlunya reformasi, belum terdapat kesepakatan mengenai pertanyaan mendasar: apakah sistem harus diperluas atau diubah secara fundamental?

Gaza, Ukraina, dan persoalan efektivitas PBB

Perdebatan tentang veto juga mendapatkan perhatian lebih besar karena berbagai konflik internasional dalam beberapa tahun terakhir.

Kritik terhadap Dewan Keamanan sering muncul ketika negara-negara anggota gagal mencapai kesepakatan mengenai konflik besar. Penggunaan veto atau ancaman penggunaan veto dapat membuat Dewan Keamanan sulit menghasilkan keputusan yang didukung secara luas.

Council on Foreign Relations mencatat bahwa kritik terhadap struktur Dewan Keamanan antara lain berkaitan dengan komposisinya yang dianggap tidak lagi sepenuhnya mencerminkan distribusi kekuatan dunia serta penggunaan veto yang dapat menghambat pengambilan keputusan dalam sejumlah krisis.

Dalam pidatonya di PBB, Erdoğan juga menghubungkan kritik terhadap sistem internasional dengan situasi Gaza. Ia menyerukan tekanan internasional yang lebih besar untuk mengakhiri perang dan memperluas pengakuan terhadap negara Palestina. Pernyataan tersebut merupakan bagian lain dari pidatonya dan menunjukkan bagaimana isu reformasi institusi global berkaitan dengan persoalan konflik yang sedang berlangsung.

Tetapi menghapus veto bukan perkara sederhana

Di sinilah persoalan reformasi PBB memasuki wilayah yang jauh lebih sulit.

Hak veto bukan sekadar aturan prosedural yang dapat diubah melalui keputusan biasa. Hak tersebut melekat pada struktur hukum Dewan Keamanan dan pada posisi lima anggota tetap dalam sistem PBB.

Karena itu, perubahan fundamental terhadap sistem tersebut membutuhkan dukungan politik yang sangat luas dari negara-negara anggota.

Masalahnya, negara yang memiliki hak veto justru mempunyai kepentingan langsung terhadap perubahan tersebut.

Jika hak veto dihapus, maka Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis akan kehilangan salah satu instrumen institusional paling kuat yang mereka miliki dalam sistem keamanan internasional.

Situasi inilah yang membuat reformasi Dewan Keamanan selama puluhan tahun menjadi salah satu agenda yang sulit diwujudkan.

Dari “dunia lebih besar dari lima” menuju pertanyaan tentang demokratisasi global

Seruan Erdoğan menarik karena memperlihatkan perubahan cara sebagian negara memandang tata kelola internasional.

Slogan “The world is bigger than five” bukan sekadar kritik terhadap jumlah anggota Dewan Keamanan. Di baliknya terdapat pertanyaan yang lebih luas: apakah struktur politik internasional abad ke-21 masih harus sangat bergantung pada keseimbangan kekuatan yang terbentuk setelah Perang Dunia II?

Dunia saat ini memiliki persoalan yang jauh lebih beragam. Konflik bersenjata tetap menjadi masalah, tetapi negara juga menghadapi perubahan iklim, pandemi, krisis energi, keamanan pangan, migrasi, teknologi digital, kecerdasan buatan, dan perubahan ekonomi global.

Tidak semua persoalan tersebut dapat diselesaikan hanya melalui logika keseimbangan kekuatan lima negara besar.

Namun, di sisi lain, negara-negara pemegang veto tetap memiliki kapasitas militer, ekonomi, diplomatik, dan geopolitik yang sangat besar. Karena itu, setiap reformasi harus menghadapi pertanyaan praktis mengenai bagaimana menjaga efektivitas pengambilan keputusan sekaligus memperluas representasi.

Masa depan PBB masih menjadi pertarungan gagasan

Seruan Erdoğan dengan demikian belum merupakan perubahan terhadap struktur PBB. Ia merupakan proposal politik dan diplomatik yang kembali membawa isu reformasi Dewan Keamanan ke pusat perhatian internasional.

Türkiye mengusulkan model tanpa anggota permanen dan tanpa hak veto, dengan anggota Dewan Keamanan dipilih secara berkala oleh Majelis Umum. Rusia, sementara itu, menyatakan dukungan terhadap perluasan keanggotaan permanen tetapi mempertahankan hak veto. Sementara itu, berbagai negara dan kelompok kawasan memiliki proposal masing-masing mengenai bagaimana keterwakilan global seharusnya diperbaiki.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan reformasi PBB bukan sekadar persoalan teknis mengenai kursi dan jumlah anggota.

Ia menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar mengenai siapa yang memiliki kewenangan menentukan keputusan yang berdampak pada seluruh dunia.

PBB dibangun pada 1945 untuk menciptakan mekanisme bersama setelah kehancuran Perang Dunia II. Lebih dari delapan dekade kemudian, dunia telah berubah jauh. Negara-negara baru bermunculan, pusat-pusat kekuatan ekonomi bergeser, dan persoalan global menjadi semakin kompleks.

Kini pertanyaannya adalah apakah institusi yang dibangun untuk dunia 1945 dapat beradaptasi dengan dunia 2026.

Erdoğan menawarkan satu jawaban: struktur itu harus diubah secara mendasar dan hak veto lima anggota tetap harus dihapus.

Namun respons Rusia menunjukkan bahwa bahkan di antara negara-negara yang mengakui kebutuhan reformasi, terdapat perbedaan tajam mengenai seperti apa reformasi tersebut seharusnya dilakukan.

Karena itu, perdebatan tentang Dewan Keamanan kemungkinan tidak akan berhenti pada Sidang Umum PBB tahun ini. Yang sedang diperdebatkan sebenarnya adalah bentuk masa depan tata kelola internasional—apakah dunia akan mempertahankan arsitektur kekuasaan yang lahir setelah Perang Dunia II, memperluasnya dengan memasukkan lebih banyak kekuatan, atau mencoba membangun mekanisme baru yang mendistribusikan kewenangan secara berbeda.

Pertanyaan itu jauh lebih besar daripada sekadar lima kursi permanen. Ia menyangkut bagaimana dunia menentukan siapa yang berhak berbicara, siapa yang berhak memutuskan, dan seberapa besar suara satu negara dapat memengaruhi keputusan yang menyangkut seluruh komunitas internasional.

Sumber: Kompas, Republika, Times Indonesia

AI: ChatGPT