Selama beberapa dekade, jika terjadi sengketa bisnis berskala internasional bernilai jutaan dolar, London hampir selalu menjadi pilihan utama untuk menyelesaikannya. Namun, angin perubahan tengah berembus kencang dari Timur. Kawasan Asia-Pasifik, dengan Hong Kong di garis depan manuver strategisnya, secara perlahan namun pasti mulai membayangi hegemoni tradisi hukum Barat dan bersiap menantang dominasi historis London sebagai pusat arbitrase global di masa depan.

Pergeseran ini bukan sekadar klaim sepihak. Data empiris dari survei terbaru Queen Mary University of London bersama White & Case pada 2025 menunjukkan perubahan struktural yang nyata: posisi London sebagai pilihan utama arbitrase global kini tidak lagi dominan sendirian. Peta arbitrase dunia kini bertransformasi menjadi lanskap tri-polar yang seimbang, di mana London, Singapura, dan Hong Kong berbagi pangsa preferensi yang identik di kisaran 31–34% sebagai tempat kedudukan (seat) arbitrase yang paling disukai secara global, sebagaimana dirangkum dalam laporan analisis Daily Jus by Jus Mundi.

Meskipun Singapura mencatatkan lonjakan beban kasus institusional yang masif melalui SIAC, Hong Kong membangun daya saingnya melalui penguatan ekosistem hukum yang sangat spesifik dan agresif. Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) mencatatkan pertumbuhan kasus baru sebesar 10,2% pada tahun 2025 dengan total 388 pendaftaran arbitrase baru. Lebih mengesankan lagi, HKIAC berhasil memposisikan dirinya sebagai pusat utama penyelesaian sengketa ekonomi masa depan, di mana kasus mata uang kripto (cryptocurrency) dan blockchain melonjak tajam menyumbang 7,2% dari total beban kasus mereka.

Keterangan Gambar / Caption: Peta pergeseran arbitrase global menuju lanskap tri-polar serta keunggulan strategis Hong Kong melalui mekanisme preservasi aset ke Tiongkok Daratan. (Sumber data: QMUL, White & Case, HKIAC, DoJ HK).

Kunci Kemenangan: Jembatan Emas ke Tiongkok Daratan

Apa yang membuat Hong Kong memiliki keunggulan kompetitif yang unik di antara pusat-pusat arbitrase dunia? Kuncinya terletak pada posisinya sebagai “jembatan hukum” eksklusif menuju pasar ekonomi terbesar kedua di dunia.

Berdasarkan Mainland China Interim Measures Arrangement, Hong Kong merupakan satu-satunya yurisdiksi bersistem Common Law dan pusat arbitrase global utama di luar Tiongkok Daratan yang memiliki perjanjian bantuan timbal balik peradilan dengan Beijing. Mekanisme ini memungkinkan para pihak yang berproses arbitrase di Hong Kong untuk meminta pengadilan di Tiongkok Daratan membekukan aset atau mengamankan barang bukti milik lawan secara langsung sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dijatuhkan. Keistimewaan serupa di luar Tiongkok Daratan secara hukum hanya dimiliki oleh Makau di bawah sistem Civil Law, dan sama sekali tidak tersedia bagi arbitrase yang berkedudukan di London, Paris, maupun New York.

Sepanjang tahun 2025 saja, HKIAC memproses 34 permohonan tindakan sementara semacam ini dengan nilai preservasi aset yang dimohonkan mencapai angka fantastis: USD 1,6 miliar.

Bagi konglomerat multinasional, perusahaan logistik maritim, hingga raksasa teknologi, fasilitas preservasi aset ini menjadi pembeda utama. Sebagaimana dicatat oleh pakar hukum dari firma Haiwen & Partners di Legal 500, bagi korporasi yang memiliki mitra dagang atau kepentingan aset di Tiongkok, memilih Hong Kong memberikan lapisan perlindungan kepastian komersial yang tidak dapat ditawarkan oleh yurisdiksi arbitrase di London.

Merespons Ancaman, London Bertahan

Inggris tentu menyadari pergeseran episentrum gravitasi hukum ke Asia ini. Untuk mempertahankan mahkotanya di tengah persaingan ketat dengan Hong Kong dan Singapura, Parlemen Inggris mengesahkan UK Arbitration Act 2025 yang mulai berlaku efektif pada Agustus 2025, menandai pembaruan besar pertama dalam tiga dekade terakhir atas undang-undang arbitrase mereka tahun 1996.

Undang-undang baru Inggris ini dirancang untuk memangkas biaya dan waktu melalui kodifikasi mekanisme pemutusan ringkas (summary disposal) atas klaim yang tidak berdasar serta memperjelas peran pengadilan dalam mendukung arbitrase. Namun, langkah pembaruan legislatif ini dipandang oleh banyak pengamat hukum internasional sebagai respons defensif Inggris guna membendung arus perkara internasional yang kian deras berpindah ke pusat-pusat arbitrase di belahan bumi timur.

Di sisi lain, Hong Kong tidak memelankan langkahnya. Melalui Departemen Kehakiman Hong Kong (DoJ), pemerintah setempat membentuk kelompok kerja khusus (Working Group on Arbitration Law Reform) untuk meninjau dan mengamendemen Arbitration Ordinance (Cap. 609). Langkah ini memastikan bahwa kerangka hukum kota tersebut tetap modern, pro-arbitrase, serta adaptif terhadap integrasi kecerdasan buatan dan sengketa aset digital.

Menuju Lanskap Hukum Multipolar

Ke depan, seiring dengan meningkatnya volume perdagangan intra-Asia dan derasnya investasi lintas batas, supremasi tunggal London perlahan berganti menjadi lanskap multipolar. London mungkin masih mempertahankan prestise historis dan reputasi peradilannya, namun integrasi yurisdiksi yang dimiliki Hong Kong terhadap ekosistem ekonomi Tiongkok membuktikan bahwa kota ini telah berkembang menjadi simpul arbitrase masa depan yang tangkas, inovatif, dan secara strategis tak tergantikan.

AI: Gemini