Indonesia mulai menyiapkan langkah menghadapi perubahan lanskap keamanan digital yang berpotensi dipicu oleh kemajuan komputasi kuantum. PERURI, PT Telkom Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Danantara Indonesia berkolaborasi melalui inisiatif Quantum-Safe Indonesia untuk menjajaki pengembangan Post-Quantum Cryptography (PQC), teknologi kriptografi yang dirancang untuk melindungi informasi digital dari ancaman komputasi kuantum di masa depan.

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PERURI dan Telkom dalam rangkaian Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Fairmont Jakarta pada 27 Oktober 2026. Telkom juga menandatangani nota kesepahaman dengan BSSN dalam rangkaian forum yang sama. Pengumuman mengenai kerja sama tersebut disampaikan pada 28 Oktober 2026.

Kolaborasi ini diarahkan untuk membangun kesiapan ekosistem digital nasional menghadapi potensi risiko terhadap sistem kriptografi yang digunakan saat ini. Namun, kerja sama tersebut masih berada pada tahap penjajakan strategis. Para pihak belum mengumumkan bahwa teknologi PQC telah diterapkan secara luas pada infrastruktur digital nasional.

Persiapan ini penting karena keamanan berbagai layanan digital bergantung pada metode kriptografi yang melindungi data, memverifikasi identitas, dan memastikan keaslian komunikasi elektronik. Ketika kemampuan komputer kuantum berkembang, sebagian metode kriptografi yang digunakan sekarang berpotensi menghadapi risiko baru.

Mengapa komputasi kuantum menjadi perhatian keamanan siber?

Komputer kuantum memanfaatkan prinsip mekanika kuantum untuk memproses informasi dengan cara yang berbeda dari komputer konvensional. Teknologi ini membuka peluang penelitian dan pengembangan di berbagai bidang, tetapi juga menimbulkan tantangan terhadap sistem keamanan digital yang telah digunakan selama puluhan tahun.

Salah satu persoalan utamanya adalah kemampuan algoritma kuantum tertentu untuk menyelesaikan persoalan matematika yang menjadi dasar keamanan sejumlah sistem kriptografi saat ini. Jika komputer kuantum berskala besar dengan kemampuan yang memadai berhasil diwujudkan, algoritma seperti Shor secara teoritis dapat mengancam kriptografi kunci publik yang banyak digunakan dalam pertukaran kunci dan tanda tangan digital.

Dampaknya berpotensi menjangkau sistem autentikasi, komunikasi terenkripsi, transaksi elektronik, dan infrastruktur yang menggunakan sertifikat digital. Risiko tersebut tidak berarti seluruh enkripsi akan langsung menjadi tidak aman. Tingkat kerentanannya bergantung pada algoritma yang digunakan, kemampuan komputer kuantum yang tersedia, serta implementasi sistem keamanannya.

National Institute of Standards and Technology (NIST) Amerika Serikat telah menuntaskan tiga standar utama kriptografi pasca-kuantum pada Agustus 2024. Standar tersebut mencakup ML-KEM untuk mekanisme pembentukan kunci, serta ML-DSA dan SLH-DSA untuk tanda tangan digital. NIST mendorong organisasi mulai merencanakan migrasi karena penggantian sistem kriptografi membutuhkan waktu dan tidak dapat dilakukan hanya dengan memperbarui satu perangkat lunak.

Dengan demikian, tantangan keamanan kuantum bukan semata-mata menunggu sampai komputer kuantum mampu memecahkan metode enkripsi tertentu. Organisasi perlu memahami sistem yang mereka gunakan sekarang, menentukan bagian yang rentan, lalu menyusun proses transisi menuju standar kriptografi yang lebih tahan terhadap serangan kuantum.

Quantum-Safe Indonesia: memetakan aset kriptografi sebelum melakukan migrasi

Dalam keterangan resminya, Telkom menjelaskan bahwa kolaborasi Quantum-Safe Indonesia mencakup sejumlah area pengembangan, antara lain inventarisasi aset kriptografi, penilaian kesiapan terhadap PQC, pengembangan perangkat bantu asesmen dan migrasi, peningkatan kemampuan menyesuaikan algoritma kriptografi, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Inventarisasi aset kriptografi menjadi salah satu tahap penting karena organisasi sering kali menggunakan beragam sistem keamanan yang tersebar di berbagai aplikasi, perangkat, dan infrastruktur. Sebagian sistem mungkin dikembangkan sendiri, sedangkan sebagian lainnya berasal dari penyedia teknologi eksternal.

Tanpa pemetaan yang memadai, organisasi akan kesulitan mengetahui algoritma apa yang digunakan, data mana yang paling sensitif, dan sistem mana yang perlu diprioritaskan dalam proses migrasi.

Misalnya, sebuah layanan digital dapat menggunakan sertifikat elektronik untuk memverifikasi identitas server, tanda tangan digital untuk memastikan keaslian dokumen, dan mekanisme pertukaran kunci untuk membangun komunikasi terenkripsi. Setiap komponen memiliki fungsi berbeda sehingga proses migrasinya tidak selalu dapat dilakukan dengan cara yang sama.

Karena itu, pengembangan PQC bukan sekadar mengganti algoritma lama dengan algoritma baru. Organisasi juga perlu menilai kompatibilitas sistem, kinerja aplikasi, interoperabilitas antarlayanan, kebutuhan perangkat keras, serta dampaknya terhadap operasional.

Telkom menyebut kerangka migrasi yang dikembangkan BSSN mencakup persiapan, inventarisasi aset kriptografi, penilaian risiko kuantum, perencanaan migrasi, implementasi, penguatan cryptographic agility, serta pemantauan dan evaluasi. Kerangka tersebut dimaksudkan untuk membantu organisasi mempersiapkan transisi secara bertahap dan terukur.

Cryptographic agility merujuk pada kemampuan sistem untuk menyesuaikan atau mengganti algoritma dan mekanisme kriptografi tanpa harus membangun ulang seluruh infrastruktur. Kemampuan ini penting karena standar keamanan dapat berkembang, sementara suatu sistem harus tetap beroperasi dan berkomunikasi dengan sistem lain selama masa transisi.

Pembagian peran PERURI, Telkom, BSSN, dan Danantara

Keempat institusi membawa peran yang berbeda dalam inisiatif Quantum-Safe Indonesia.

PERURI memiliki kapabilitas yang berkaitan dengan digital trust, termasuk identitas digital, sertifikat elektronik, tanda tangan digital, dan keamanan dokumen elektronik. Dalam konteks PQC, kemampuan tersebut relevan karena perubahan standar kriptografi dapat memengaruhi cara layanan identitas dan dokumen digital membangun serta mempertahankan kepercayaan.

Telkom berperan dalam penjajakan pengembangan teknologi dan integrasi kapabilitas keamanan digital. Pengalaman perusahaan dalam infrastruktur dan layanan telekomunikasi dapat menjadi bagian dari upaya memahami kebutuhan implementasi pada berbagai sistem dan organisasi.

BSSN berperan melalui kerangka, metodologi, standar, dan tata kelola keamanan siber serta kriptografi. Peran ini penting agar pengembangan dan migrasi tidak hanya mengejar kemampuan teknis, tetapi juga memperhatikan kebutuhan keamanan nasional dan konsistensi penerapan standar.

Sementara itu, Danantara Indonesia diarahkan untuk mendorong koordinasi ekosistem dan menjajaki peluang penerapan kapabilitas yang dikembangkan di lingkungan BUMN. Menurut keterangan Telkom, peran tersebut mencakup penjajakan proyek percontohan lintas BUMN, identifikasi kebutuhan sektoral, dan validasi implementasi berdasarkan kebutuhan nyata.

Pembagian peran ini menunjukkan bahwa persiapan menghadapi keamanan kuantum membutuhkan lebih dari satu penyedia teknologi. Diperlukan koordinasi antara lembaga yang menangani tata kelola keamanan, perusahaan yang mengembangkan atau mengintegrasikan teknologi, penyedia layanan kepercayaan digital, dan institusi yang dapat membantu membuka jalur penerapan di lingkungan BUMN.

Meski demikian, nota kesepahaman tersebut belum dengan sendirinya menjelaskan seluruh mekanisme implementasi. Telkom menyatakan bahwa ruang lingkup teknis, model komersial, dan pembagian tanggung jawab operasional masih akan dibahas lebih lanjut oleh para pihak.

Ancaman yang perlu diantisipasi sejak sekarang

Salah satu alasan migrasi kriptografi perlu direncanakan lebih awal adalah risiko yang dikenal sebagai harvest now, decrypt later. Dalam skenario ini, pihak yang tidak berwenang mengumpulkan data terenkripsi pada masa sekarang dengan harapan dapat membukanya pada masa depan ketika memiliki kemampuan komputasi yang memadai.

Risiko tersebut terutama relevan bagi informasi yang harus tetap rahasia selama bertahun-tahun, seperti data strategis, informasi pribadi yang sensitif, dokumen pemerintahan, dan informasi bisnis tertentu.

Namun, skenario ini tidak berarti semua data terenkripsi saat ini telah dibobol atau bahwa komputer kuantum yang tersedia sekarang sudah mampu memecahkan seluruh sistem kriptografi modern. Persoalannya adalah organisasi perlu mempertimbangkan masa kerahasiaan data, umur infrastruktur, dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan migrasi.

Sistem yang melindungi informasi dengan masa kerahasiaan panjang dapat membutuhkan prioritas berbeda dari sistem yang hanya memproses data berisiko rendah dalam jangka pendek.

Selain itu, perpindahan ke PQC harus dilakukan dengan pengujian yang memadai. Algoritma baru perlu diintegrasikan ke dalam sistem yang sudah beroperasi, diuji terhadap kebutuhan kinerja dan interoperabilitas, serta dipantau setelah diterapkan. Kesalahan implementasi tetap dapat menimbulkan celah keamanan meskipun algoritma yang dipilih dirancang untuk tahan terhadap serangan kuantum.

Standar NIST memberikan landasan teknis yang dapat digunakan organisasi untuk memulai persiapan tersebut. Namun, pemilihan standar dan desain implementasinya tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan serta risiko masing-masing sistem.

Seberapa siap infrastruktur digital Indonesia?

Kerja sama PERURI, Telkom, BSSN, dan Danantara merupakan langkah awal untuk mengoordinasikan persiapan keamanan digital menghadapi perkembangan komputasi kuantum. Namun, pengumuman kerja sama belum cukup untuk menyimpulkan bahwa infrastruktur digital Indonesia telah siap menghadapi seluruh risiko yang mungkin muncul.

Kesiapan nasional perlu dinilai dari sejumlah indikator yang lebih konkret. Pertama, apakah organisasi telah memiliki inventarisasi aset kriptografi yang dapat diandalkan. Kedua, apakah sistem yang paling penting telah dinilai berdasarkan tingkat risiko dan masa kerahasiaan datanya. Ketiga, apakah tersedia rencana migrasi yang memiliki prioritas, jadwal, dan penanggung jawab yang jelas.

Indikator lainnya adalah kemampuan melakukan uji coba dan mengintegrasikan standar baru, ketersediaan tenaga ahli, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa migrasi berjalan sesuai kebutuhan keamanan. Transparansi mengenai hasil penilaian dan perkembangan proyek percontohan juga akan membantu publik memahami kemajuan yang benar-benar telah dicapai.

Dalam konteks Indonesia, pertanyaan tersebut relevan untuk layanan pemerintahan digital, transaksi keuangan, identitas digital, komunikasi korporasi, dan berbagai sistem yang mengandalkan kriptografi. Akan tetapi, belum tersedia informasi dalam pengumuman kerja sama ini yang menunjukkan berapa banyak sistem nasional yang telah diaudit, berapa besar kebutuhan investasi migrasi, atau berapa target waktu implementasi pada setiap sektor.

Karena itu, ukuran keberhasilan Quantum-Safe Indonesia nantinya bukan hanya keberhasilan menandatangani nota kesepahaman atau mengembangkan perangkat bantu. Ukuran yang lebih penting adalah apakah organisasi dapat mengenali risiko, memprioritaskan sistem kritis, dan memindahkan layanan menuju kriptografi yang sesuai tanpa mengganggu operasional maupun menurunkan tingkat keamanan.

Dari nota kesepahaman menuju kedaulatan teknologi

Inisiatif Quantum-Safe Indonesia juga membawa pertanyaan lebih luas mengenai kemampuan Indonesia membangun dan mengelola teknologi keamanan strategisnya sendiri.

Ketergantungan pada teknologi eksternal tidak selalu dapat dihindari dalam pengembangan sistem digital. Namun, kemampuan untuk memahami standar, menguji implementasi, mengelola aset kriptografi, dan melakukan migrasi secara mandiri akan menentukan seberapa besar kendali yang dimiliki organisasi atas keamanan infrastrukturnya.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara BSSN, PERURI, Telkom, dan Danantara dapat menjadi landasan untuk mempertemukan kebutuhan regulasi, kapabilitas teknologi, layanan digital, dan jalur penerapan. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan landasan tersebut menjadi program dengan sasaran terukur, pendanaan yang jelas, pengujian teknis, dan tanggung jawab yang dapat dievaluasi.

Untuk saat ini, kerja sama tersebut masih merupakan tahap penjajakan strategis. Belum ada dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki infrastruktur PQC yang diterapkan secara luas atau bahwa seluruh risiko keamanan kuantum telah teratasi.

Namun, memulai persiapan sebelum risiko itu menjadi mendesak merupakan langkah yang masuk akal. Migrasi kriptografi melibatkan banyak sistem dan membutuhkan waktu, sehingga menunggu sampai ancaman benar-benar terwujud justru dapat mempersempit ruang untuk melakukan perubahan dengan aman.

Pada akhirnya, era pasca-kuantum bukan hanya persoalan kecanggihan komputer. Ia juga merupakan ujian terhadap kemampuan institusi dalam memetakan risiko, memperbarui infrastruktur, mengembangkan tenaga ahli, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital.

Bagi Indonesia, pekerjaan sesungguhnya baru dimulai setelah nota kesepahaman ditandatangani: mengubah rencana menjadi kemampuan teknis yang dapat diuji, diukur, dan dipertanggungjawabkan.

---

Sumber

[1] PERURI. “PERURI Bersama Telkom, BSSN, dan Danantara Siapkan Ekosistem Digital Nasional Hadapi Era Post-Quantum Cryptography.” Siaran pers, 28 Oktober 2026.
Siaran pers resmi PERURI

[2] Telkom Indonesia. “DTIIF 2026: Telkom bersama Danantara Indonesia, BSSN, dan Peruri Siapkan Ekosistem Digital Indonesia Hadapi Era Post-Quantum Cryptography.” 28 Oktober 2026.
Siaran pers resmi Telkom Indonesia

[3] National Institute of Standards and Technology (NIST). “NIST Releases First 3 Finalized Post-Quantum Encryption Standards.” 13 Agustus 2024.
Standar kriptografi pasca-kuantum NIST

[4] National Institute of Standards and Technology (NIST). “Post-Quantum Cryptography.” Informasi mengenai standar, kesiapan migrasi, dan perkembangan kriptografi tahan kuantum.
Portal resmi NIST tentang Post-Quantum Cryptography

[5] ANTARA. “Peruri-Telkom Jajaki Kerja Sama Teknologi Kriptografi Tahan Kuantum.” 28 Oktober 2026.
Laporan ANTARA tentang kerja sama PERURI dan Telkom

AI: ChatGPT