Dokumen pengadaan menunjukkan sebuah universitas China yang masuk Entity List membeli dua prosesor H200 melalui pemasok domestik. Laporan lain mengungkap perusahaan AI China mulai menjajaki kapasitas komputasi Nvidia di luar negeri. Kedua perkembangan ini memperlihatkan tantangan Washington dalam mengawasi distribusi perangkat keras sekaligus akses jarak jauh terhadap teknologi AI.

Persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan China tidak lagi hanya berlangsung di pabrik semikonduktor atau laboratorium pengembangan kecerdasan buatan. Persaingan tersebut juga berlangsung di sepanjang rantai distribusi, mulai dari produsen chip, pemasok perangkat keras, integrator server, operator pusat data, hingga institusi yang menggunakan kapasitas komputasi.

Laporan Reuters pada 11 November 2026 memperlihatkan salah satu kerumitan dalam pengawasan tersebut. Northwestern Polytechnical University, sebuah universitas China yang memiliki keterkaitan dengan penelitian pertahanan, tercatat membeli dua prosesor Nvidia H200 pada Oktober 2026. Nilai pembelian mencapai 874.700 yuan atau sekitar US$123.000.

Transaksi ini menarik perhatian karena universitas tersebut masuk dalam Entity List Departemen Perdagangan Amerika Serikat, daftar entitas yang dikenai pembatasan ekspor teknologi tertentu. Berdasarkan dokumen pengadaan yang ditinjau Reuters, pembelian dilakukan melalui perusahaan pemasok domestik China bernama Shaanxi Bosuan Network Technology, bukan secara langsung melalui Nvidia.

Temuan itu memperlihatkan persoalan yang lebih luas daripada transaksi dua prosesor. Pengawasan ekspor teknologi AI kini harus berhadapan dengan rantai pasok yang melibatkan banyak perusahaan dan yurisdiksi. Selain pembelian perangkat keras, institusi juga dapat memperoleh akses terhadap kemampuan komputasi melalui penyewaan server atau layanan cloud.

Pertanyaan utamanya bukan hanya ke mana chip dikirim, melainkan bagaimana pemerintah dapat mengetahui siapa yang akhirnya menggunakan teknologi tersebut, termasuk ketika akses diberikan dari pusat data yang berada di negara lain.

Dua H200 dalam dokumen pengadaan

Northwestern Polytechnical University berlokasi di Xi’an, China. Institusi ini dikenal memiliki kegiatan penelitian yang berkaitan dengan pesawat militer, rudal, dan satelit. Universitas tersebut juga termasuk dalam kelompok yang dikenal sebagai Seven Sons of National Defense, yakni sejumlah universitas China yang memiliki keterkaitan dengan penelitian pertahanan.

Departemen Perdagangan Amerika Serikat memasukkan Northwestern Polytechnical University ke dalam Entity List pada 2001. Pembatasan terhadap institusi tersebut diperketat pada 2019. Ekspor barang, perangkat lunak, atau teknologi tertentu yang tunduk pada kontrol ekspor AS kepada universitas itu memerlukan lisensi dan pada umumnya menghadapi kebijakan penolakan.

Dalam laporan Reuters, dokumen pengadaan bertanggal 21 Oktober 2026 mencatat pembelian dua prosesor H200 untuk sekolah manajemen universitas. Nilai transaksi tercatat sebesar 874.700 yuan. Pemasok yang disebut dalam dokumen tersebut adalah Shaanxi Bosuan Network Technology.

H200 merupakan prosesor komputasi AI berperforma tinggi Nvidia yang dirancang untuk mendukung pelatihan dan pengoperasian model kecerdasan buatan berskala besar. Kemampuan komputasinya menjadikannya salah satu komponen penting dalam infrastruktur pusat data AI.

Namun, dokumen pengadaan tersebut tidak menunjukkan bahwa Nvidia menjual chip secara langsung kepada universitas. Catatan yang diperiksa Reuters justru mencantumkan perusahaan pemasok domestik sebagai pihak yang memenangkan pengadaan.

Perbedaan ini penting. Dalam sistem kontrol ekspor, produsen, eksportir, distributor, pembeli, dan pengguna akhir merupakan pihak yang berbeda. Identitas perusahaan yang tercantum dalam dokumen pembelian belum cukup untuk menjelaskan seluruh perjalanan barang.

Reuters menyatakan telah meminta komentar Northwestern Polytechnical University, Nvidia, serta Bureau of Industry and Security (BIS), lembaga Departemen Perdagangan AS yang mengawasi kontrol ekspor. Ketiganya tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar tersebut. Reuters juga tidak berhasil memperoleh informasi kontak perusahaan pemasok yang tercantum dalam dokumen.

Dengan demikian, dokumen tersebut memberikan bukti mengenai adanya pembelian dua H200, tetapi belum menjawab sejumlah pertanyaan: dari mana chip berasal, bagaimana perangkat masuk ke China, apakah seluruh persyaratan ekspor dipenuhi, dan apakah perangkat telah diterima serta digunakan oleh institusi tersebut.

Pembelian, pengiriman, penerimaan, dan penggunaan akhir merupakan tahapan berbeda. Keempatnya membutuhkan bukti yang tidak selalu dapat diperoleh dari satu dokumen pengadaan.

Akses komputasi tanpa harus memiliki chip

Persoalan akses terhadap teknologi Nvidia tidak berhenti pada pembelian dua prosesor tersebut.

Reuters juga menemukan bahwa Northwestern Polytechnical University memperoleh akses terhadap sejumlah prosesor Nvidia melalui kontrak penyewaan kapasitas komputasi dari perusahaan-perusahaan China.

Dalam lima kontrak yang ditinjau, universitas tersebut menyewa akses ke server yang dilengkapi prosesor H200 dan model Nvidia lainnya.

Dua kontrak pada Januari 2026, misalnya, diberikan oleh sekolah keamanan siber universitas untuk akses selama tujuh bulan terhadap server yang masing-masing memuat delapan chip H200. Nilai kontraknya tercatat sebesar 441.700 yuan dan 441.000 yuan. Dokumen pengadaan menyebut penggunaan untuk fine-tuning model AI dan pelatihan reinforcement learning.

Dokumen lain juga mencatat penyewaan akses terhadap server yang menggunakan delapan prosesor A100 dan delapan A800.

Reuters turut menemukan pengadaan layanan komputasi oleh institusi universitas lain yang membutuhkan sedikitnya 24 chip A100 untuk simulasi struktur dan dinamika fluida. Nilai kontrak tersebut mencapai 375.000 yuan.

Temuan ini memperlihatkan perbedaan mendasar antara kepemilikan perangkat keras dan akses terhadap kemampuan komputasi. Sebuah institusi tidak harus membeli dan memiliki GPU secara langsung untuk menjalankan pekerjaan komputasi AI. Melalui layanan cloud atau penyewaan server, pengguna dapat memanfaatkan prosesor yang dimiliki dan dioperasikan perusahaan penyedia layanan.

Dalam model tersebut, pengguna, pemilik perangkat, operator server, dan lokasi fisik perangkat dapat berada di tempat yang berbeda.

Dokumen pengadaan yang diperiksa Reuters belum menjelaskan secara lengkap lokasi fisik seluruh server maupun asal setiap prosesor. Karena itu, kontrak penyewaan tersebut menunjukkan adanya akses yang dikontrak, tetapi tidak cukup untuk memastikan lokasi perangkat atau seluruh aktivitas penggunaannya.

Perbedaan ini menjadi semakin penting dalam konteks pengawasan ekspor. Pembatasan terhadap penjualan chip secara langsung tidak otomatis menjawab persoalan akses terhadap kapasitas komputasi yang disediakan melalui perusahaan lain.

Temuan Reuters terhadap institusi lain di China

Northwestern Polytechnical University bukan satu-satunya institusi yang muncul dalam penelusuran Reuters.

Dalam pemeriksaan terhadap 26 catatan pengadaan dan catatan korporasi di China sepanjang 2026, Reuters menemukan sejumlah universitas dan lembaga penelitian membeli chip Nvidia yang dibatasi ekspornya atau menyewa layanan komputasi yang menggunakan prosesor tersebut melalui pemasok domestik.

Beberapa institusi yang disebut memiliki hubungan dengan industri pertahanan atau penelitian militer.

Shenzhen University, misalnya, tercatat membeli tiga prosesor H100 senilai 769.800 yuan pada September 2026. Wuhan University of Technology membeli server berisi satu H100 dan empat A100 dalam transaksi terpisah. Beihang University tercatat membeli empat prosesor A800.

Reuters juga menemukan pengumuman pengadaan layanan komputasi menggunakan H800 dan A800 untuk University of Chinese Academy of Sciences.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap teknologi Nvidia tidak hanya berlangsung melalui pembelian langsung. Layanan komputasi yang disediakan perusahaan domestik juga menjadi bagian dari ekosistem pengadaan teknologi AI di China.

Dalam sejumlah kasus sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa institusi China memperoleh chip Nvidia yang dibatasi melalui server buatan Super Micro Computer, Dell, dan Gigabyte yang dijual melalui reseller domestik.

Namun, setiap transaksi harus diperiksa secara terpisah. Keberadaan perangkat Nvidia dalam suatu kontrak tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran kontrol ekspor. Pemeriksaan harus memastikan asal barang, pihak yang mengekspor, status lisensi, penerima, serta ketentuan yang berlaku terhadap transaksi tersebut.

Temuan Reuters juga bukan sensus seluruh transaksi chip Nvidia di China. Angka 26 merujuk pada catatan pengadaan dan korporasi yang diperiksa, bukan keseluruhan pembelian atau penyewaan komputasi oleh institusi China.

Kebijakan ekspor AS berubah, tetapi pembatasan tetap berlaku

Untuk memahami kasus ini, perubahan kebijakan ekspor Amerika Serikat pada Januari 2026 perlu diperhatikan.

Pada 13 Januari 2026, Bureau of Industry and Security mengumumkan perubahan kebijakan peninjauan lisensi ekspor untuk sejumlah prosesor komputasi canggih, termasuk Nvidia H200 dan AMD MI325X.

Sebelumnya, permohonan ekspor produk dalam kategori tersebut ke China dan Makau pada umumnya menghadapi kebijakan praduga penolakan atau presumption of denial. Melalui perubahan tersebut, pemerintah AS membuka kemungkinan pemeriksaan kasus per kasus atau case-by-case review.

Namun, perubahan itu bukan izin umum untuk menjual seluruh chip canggih kepada pembeli di China.

BIS menetapkan sejumlah persyaratan, antara lain:

• Ketersediaan pasokan yang memadai bagi pengguna di Amerika Serikat.
• Jaminan bahwa ekspor tidak mengalihkan kapasitas produksi yang dibutuhkan pengguna AS.
• Prosedur keamanan dan kepatuhan ekspor pada pihak penerima.
• Pengujian independen oleh pihak ketiga di Amerika Serikat.
• Persyaratan untuk mencegah pengalihan kepada entitas yang dibatasi dan penggunaan akhir yang dilarang.

Perubahan kebijakan tersebut juga tidak menghapus pembatasan khusus terhadap institusi yang masuk dalam Entity List.

Karena itu, kasus Northwestern Polytechnical tidak dapat disederhanakan sebagai konsekuensi dari keputusan Washington yang telah mengizinkan penjualan H200 secara umum ke China. Kebijakan lisensi untuk kategori pembeli tertentu dan pembatasan terhadap entitas yang masuk daftar pembatasan merupakan dua persoalan berbeda.

Sistem kontrol ekspor AS mempertimbangkan jenis teknologi, karakteristik teknis chip, identitas penerima, dan potensi penggunaan akhirnya. Persoalannya, pengawasan terhadap semua unsur tersebut menjadi lebih rumit ketika transaksi melibatkan banyak perusahaan dan layanan komputasi.

Pusat data di negara ketiga dan akses jarak jauh

Dimensi lain muncul dalam laporan Reuters pada 12 November 2026. Sejumlah perusahaan AI China dilaporkan mulai menjajaki kemungkinan memperoleh kapasitas komputasi Nvidia melalui pusat data di luar negeri.

Menurut tiga sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut, sebuah penyedia layanan cloud besar China telah membahas kemungkinan mengamankan kapasitas chip di luar negeri. Sejumlah perusahaan lain juga dikabarkan menghubungi operator pusat data untuk membicarakan pemesanan kapasitas komputasi.

Perusahaan AI yang lebih kecil disebut mempertimbangkan penyedia layanan komputasi di Asia Tenggara.

Informasi tersebut menunjukkan adanya pembicaraan dan penjajakan, bukan bukti bahwa seluruh perusahaan telah menandatangani kontrak atau mulai menggunakan kapasitas komputasi tersebut. Reuters juga tidak menyatakan bahwa pusat data di Asia Tenggara telah terbukti digunakan untuk menghindari pembatasan ekspor Amerika Serikat.

Meski demikian, perkembangan ini memperlihatkan persoalan yang perlu diperhatikan regulator.

Jika sebuah chip berada secara fisik di pusat data negara ketiga, perusahaan atau institusi di China secara teknis dapat memperoleh akses terhadap kemampuan komputasinya melalui layanan jarak jauh. Dengan demikian, lokasi fisik perangkat dan lokasi pengguna layanan tidak selalu sama.

Model tersebut memperluas persoalan pengawasan dari sekadar perpindahan barang lintas perbatasan menjadi pengawasan terhadap akses dan penggunaan kapasitas komputasi.

Di sinilah pembahasan mengenai Remote Access Security Act (RASA) menjadi relevan. Rancangan undang-undang tersebut dirancang untuk memperluas kewenangan Departemen Perdagangan AS dalam mengatur akses jarak jauh berbasis layanan komputasi terhadap teknologi yang dibatasi.

RASA telah disetujui DPR AS pada Januari 2026 dengan hasil pemungutan suara 369 berbanding 22. Namun, rancangan tersebut masih menunggu proses pembahasan di Senat dan belum menjadi undang-undang.

Jika disahkan, aturan tersebut dapat memperluas jangkauan pengawasan pemerintah Amerika Serikat dari pengiriman perangkat keras menuju layanan komputasi yang menggunakan teknologi terbatas.

Dengan demikian, RASA merupakan salah satu upaya legislatif untuk menjawab perubahan pola akses teknologi. Namun, selama belum disahkan, rancangan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai aturan yang sudah berlaku.

Relevansi bagi Asia Tenggara

Perkembangan ini memiliki relevansi bagi Asia Tenggara, terutama karena kawasan tersebut semakin penting dalam pembangunan pusat data, layanan cloud, dan infrastruktur komputasi AI.

Negara-negara di kawasan berlomba menarik investasi pusat data melalui penyediaan lahan, energi, jaringan telekomunikasi, dan berbagai insentif investasi. Pertumbuhan infrastruktur tersebut membuat kawasan ini berpotensi menjadi bagian penting dari rantai pasok komputasi global.

Namun, pusat data tidak selalu melayani pelanggan yang berada di negara tempat fasilitas itu dibangun. Operator dapat menyediakan kapasitas server kepada perusahaan teknologi, lembaga penelitian, maupun pengembang model AI dari berbagai negara.

Dalam konteks kontrol ekspor, hubungan antara lokasi fisik server, kepemilikan perangkat, operator layanan, dan identitas pengguna akhir menjadi semakin penting.

Laporan Reuters mengenai perusahaan AI China yang menjajaki kapasitas komputasi di luar negeri belum membuktikan bahwa fasilitas di Asia Tenggara telah digunakan untuk menghindari pembatasan ekspor. Akan tetapi, laporan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan permintaan terhadap kapasitas komputasi di kawasan ini.

Bagi negara-negara Asia Tenggara, persoalannya bukan hanya bagaimana menarik investasi pusat data, melainkan juga bagaimana memastikan operator memiliki tata kelola pelanggan dan mekanisme kepatuhan yang memadai terhadap aturan teknologi internasional.

Hal ini penting karena pengawasan terhadap layanan komputasi tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan pemeriksaan barang yang masuk melalui pelabuhan atau bandara. Kapasitas komputasi dapat disediakan melalui kontrak layanan, sementara perangkat keras tetap berada di lokasi operator.

Memisahkan pembelian, pengiriman, dan penggunaan akhir

Kasus Northwestern Polytechnical memperlihatkan mengapa investigasi mengenai distribusi chip AI harus membedakan beberapa tahapan transaksi.

Pertama, pembelian. Dokumen pengadaan menunjukkan adanya transaksi dua H200 melalui pemasok domestik China. Ini merupakan fakta yang didukung dokumen yang ditinjau Reuters.

Kedua, pengiriman dan penerimaan. Dokumen pengadaan belum menjelaskan secara lengkap asal fisik chip, jalur pengiriman, dan kapan perangkat diterima oleh universitas.

Ketiga, penyewaan kapasitas komputasi. Kontrak layanan menunjukkan bahwa institusi dapat mengakses server yang dilengkapi prosesor Nvidia tanpa harus menjadi pemilik perangkat keras.

Keempat, penggunaan akhir. Dokumen menyebut tujuan tertentu seperti fine-tuning model AI dan reinforcement learning, tetapi informasi tersebut belum cukup untuk memverifikasi seluruh aktivitas komputasi yang benar-benar dilakukan.

Kelima, akses lintas negara. Penjajakan kapasitas komputasi di luar negeri menunjukkan bahwa lokasi server dan lokasi pengguna dapat berbeda. Namun, pembicaraan bisnis belum sama dengan kontrak yang telah berjalan atau penggunaan aktual.

Pemisahan ini diperlukan agar analisis tidak langsung menyimpulkan adanya pelanggaran hukum hanya karena sebuah institusi yang masuk Entity List tercantum dalam dokumen pembelian atau kontrak layanan.

Untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran, diperlukan dokumen tambahan seperti catatan pengiriman, identitas eksportir, dokumen lisensi, asal barang, lokasi perangkat, struktur kepemilikan pemasok, serta identitas pengguna akhir. Keterangan regulator juga diperlukan untuk menentukan apakah transaksi tertentu melanggar ketentuan kontrol ekspor yang berlaku.

Tantangan baru bagi kebijakan teknologi Amerika Serikat

Kasus ini memperlihatkan bahwa pengendalian teknologi AI semakin sulit dilakukan hanya dengan mengawasi produsen dan pengiriman perangkat keras.

Nvidia merupakan pemasok penting bagi infrastruktur komputasi AI global. Namun, setelah perangkat keluar dari jalur distribusi awal, chip dapat masuk ke jaringan pemasok, integrator server, operator pusat data, dan penyedia layanan cloud.

Setiap lapisan menciptakan hubungan bisnis baru dan menambah kompleksitas pengawasan.

Pemerintah Amerika Serikat kini menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa pembatasan terhadap teknologi tertentu tidak hanya berlaku pada transaksi ekspor awal, tetapi juga dapat menjangkau pola distribusi dan akses komputasi yang berkembang.

Di sisi lain, pengawasan yang semakin luas juga dapat memengaruhi perdagangan teknologi, investasi pusat data, dan layanan komputasi global. Operator di negara ketiga dapat menghadapi tuntutan kepatuhan yang lebih besar ketika melayani pelanggan dari berbagai yurisdiksi.

Pada akhirnya, persoalan utama bukan hanya apakah chip Nvidia H200 dapat dikirim ke China. Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah pemerintah mampu mengawasi seluruh ekosistem yang memungkinkan teknologi tersebut digunakan.

Ketika komputasi dapat disewa dari jarak jauh, batas negara tidak lagi selalu menjadi batas akses teknologi. Efektivitas kontrol ekspor akan semakin ditentukan oleh kemampuan mengawasi hubungan antara perangkat keras, infrastruktur cloud, pemasok, operator, dan pengguna akhir.

Bagi Asia Tenggara, perkembangan ini menjadi pengingat bahwa pertumbuhan industri pusat data juga membawa tanggung jawab baru dalam tata kelola teknologi strategis. Kawasan ini bukan sekadar lokasi investasi infrastruktur, tetapi dapat menjadi bagian dari jaringan komputasi global yang perlu memiliki standar transparansi dan kepatuhan yang kuat.

Sumber

1. Reuters, 11 November 2026, Chinese university bought Nvidia H200 chips despite US blacklist. https://www.reuters.com/world/pla-linked-chinese-university-bought-nvidia-h200-chips-despite-us-blacklist-2026-11-11/
2. Reuters, 12 November 2026, Chinese AI firms rush to secure Nvidia chip capacity as spy scandal stirs fear of US curbs. https://www.reuters.com/world/china/chinese-ai-firms-rush-secure-nvidia-chip-capacity-spy-scandal-stirs-fear-us-2026-11-12/
3. Bureau of Industry and Security, 13 Januari 2026, Department of Commerce Revises License Review Policy for Semiconductors Exported to China. https://www.bis.gov/press-release/department-commerce-revises-license-review-policy-semiconductors-exported-china
4. Federal Register, 15 Januari 2026, Revision to License Review Policy for Advanced Computing Commodities. https://www.federalregister.gov/documents/2026/01/15/2026-00789/revision-to-license-review-policy-for-advanced-computing-commodities
5. U.S. House of Representatives, Januari 2026, catatan pemungutan suara H.R. 2683, Remote Access Security Act. https://clerk.house.gov/Votes/202613

AI: ChatGPT