Mahfud MD Soroti Tenggat 14 Hari Kerja Penggantian Gibran
Mahfud MD mengingatkan bahwa rencana sidang MPR untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 perlu memperhitungkan tenggat 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR. Jika dua nama calon baru diserahkan Presiden pada 20 November, penghitungan tersebut mengarah pada 10 Desember sebagai waktu paling awal setelah terpenuhinya jeda 14 hari kerja. Namun, kemungkinan adanya persoalan hukum tidak serta-merta berarti sidang pada 9 Desember otomatis tidak sah.
Pergantian wakil presiden bukan sekadar proses menentukan siapa yang akan mengisi jabatan kosong di pemerintahan. Proses tersebut juga menguji ketepatan pelaksanaan konstitusi, terutama karena pengisian jabatan harus mengikuti sejumlah ketentuan mengenai pengajuan calon, pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan batas waktu penyelenggaraan sidang.
Persoalan itulah yang disoroti mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Jumat, 20 November 2026. Melalui akun media sosialnya, Mahfud meminta Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR memperhatikan kembali jadwal pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Mahfud menilai rencana sidang paripurna pada 9 Desember 2026 berpotensi menimbulkan persoalan prosedural apabila pengajuan dua nama calon tidak memenuhi tenggat waktu yang ditentukan undang-undang. Menurutnya, ketentuan 14 hari harus dibaca sebagai 14 hari kerja, bukan 14 hari kalender.
Ia mencontohkan, apabila Presiden menyerahkan dua nama calon pada 20 November, sidang sebaiknya diselenggarakan setelah terpenuhi 14 hari kerja, yakni pada 10 Desember 2026. Dengan demikian, jadwal 9 Desember perlu ditinjau kembali apabila penyerahan calon memang baru dilakukan pada tanggal tersebut.
Mahfud juga mengingatkan bahwa penyesuaian jadwal tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang mengharuskan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat dalam waktu 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Persoalannya bukan semata-mata perbedaan satu hari dalam kalender. Ada dua batas waktu yang harus dipenuhi secara bersamaan: tenggat pengajuan calon sebelum sidang dan batas konstitusional untuk menyelesaikan pengisian jabatan wakil presiden.
Dari pengunduran diri Gibran menuju proses pengisian jabatan
Persoalan ini bermula ketika MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026. Surat tersebut disampaikan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Setelah menerima surat tersebut, MPR mulai menyiapkan proses pengisian jabatan wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pimpinan MPR kemudian menggelar rapat gabungan pada 13 November 2026 bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD.
Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah langkah, antara lain meminta Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden, menyiapkan proses verifikasi persyaratan calon, serta menyusun kebutuhan administrasi untuk sidang pemilihan.
Pada awalnya, MPR mengumumkan rencana penyelenggaraan sidang paripurna pada 2 Desember 2026. Dalam perkembangan berikutnya, jadwal tersebut bergeser menjadi 9 Desember 2026.
Perubahan jadwal itu menjadi perhatian karena waktu penyelenggaraan sidang berkaitan langsung dengan tenggat pengajuan dua nama calon oleh Presiden. Dalam keterangan MPR pada 13 November, Ahmad Muzani menyebut Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Ketentuan tersebut perlu dibedakan dari Pasal 46 ayat (2) UU MD3. Pasal ini secara khusus mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna diselenggarakan.
Dengan kata lain, terdapat dua konteks penghitungan waktu yang harus diperiksa: tenggat setelah permintaan MPR sebagaimana disampaikan dalam keterangan pimpinan lembaga tersebut, serta batas paling lambat pengajuan calon sebelum sidang menurut UU MD3. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan tanpa terlebih dahulu memastikan tanggal surat permintaan disampaikan dan tanggal dokumen calon diterima.
Persoalan utama: 14 hari kalender atau 14 hari kerja?
Dasar konstitusional pengisian kekosongan jabatan wakil presiden terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
Namun, UUD 1945 tidak secara khusus mengatur tenggat 14 hari untuk pengajuan dua calon. Ketentuan mengenai waktu pengajuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, sebagaimana telah diubah.
Pasal 46 ayat (2) menetapkan bahwa Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
Di sinilah perbedaan penghitungan waktu menjadi penting.
Pasal 1 angka 9 UU MD3 mendefinisikan kata “Hari” sebagai hari kerja. Artinya, istilah Hari dalam ketentuan undang-undang tersebut tidak otomatis merujuk pada seluruh hari dalam kalender.
Definisi serupa terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Peraturan tersebut juga mendefinisikan Hari sebagai hari kerja.
Kedua ketentuan inilah yang menjadi dasar argumentasi Mahfud. Menurut penafsirannya, tenggat 14 hari dalam proses pengajuan calon harus dihitung berdasarkan hari kerja.
Konsekuensinya, penghitungan mundur dari tanggal sidang tidak dapat dilakukan dengan sekadar mengurangi 14 hari kalender. Akhir pekan dan hari libur yang tidak termasuk hari kerja memengaruhi tanggal batas pengajuan calon.
Jika sidang tetap dijadwalkan pada 9 Desember, pengajuan dua nama beserta kelengkapan persyaratannya harus memperhitungkan tenggat 14 hari kerja sebelum sidang. Dalam perhitungan yang disampaikan Mahfud, apabila penyerahan baru dilakukan pada 20 November, jadwal sidang perlu disesuaikan.
Mengapa Mahfud mengusulkan 10 Desember?
Mahfud memberikan contoh penghitungan yang konkret. Apabila Presiden menyerahkan dua nama calon kepada MPR pada Jumat, 20 November 2026, ia menyarankan sidang diselenggarakan pada Kamis, 10 Desember 2026.
Penghitungan tersebut menempatkan hari kerja setelah tanggal penyerahan sebagai awal perhitungan, tanpa memasukkan tanggal 20 November sebagai hari pertama.
Rinciannya sebagai berikut:
- Senin–Jumat, 23–27 November: lima hari kerja.
- Senin–Jumat, 30 November–4 Desember: lima hari kerja berikutnya.
- Senin–Kamis, 7–10 Desember: empat hari kerja berikutnya.
Dengan demikian, 10 Desember merupakan hari kerja ke-14 setelah penyerahan pada 20 November, berdasarkan simulasi tersebut.
Tanggal itu bukan jadwal yang otomatis berlaku dalam semua keadaan. Jika Presiden menyerahkan dua nama pada tanggal berbeda, penghitungan juga berubah. Selain itu, tanggal penerimaan dokumen dan kelengkapan persyaratan oleh pimpinan MPR harus dipastikan karena Pasal 46 ayat (2) mengatur pengajuan dua calon beserta dokumen persyaratannya.
Karena itu, penentuan jadwal sidang tidak cukup hanya merujuk pada tanggal yang telah diumumkan. MPR dan pemerintah perlu memastikan kapan dokumen calon secara resmi diterima dan bagaimana tenggat 14 hari kerja diterapkan.
Apakah sidang 9 Desember otomatis tidak sah?
Pernyataan Mahfud mengenai kemungkinan sidang bermasalah perlu ditempatkan secara tepat sebagai pendapat hukum, bukan sebagai putusan final mengenai keabsahan sidang MPR.
Secara tekstual, Pasal 46 ayat (2) UU MD3 memang menetapkan batas pengajuan dua calon paling lambat 14 hari sebelum sidang. UU MD3 dan Tata Tertib MPR juga mendefinisikan Hari sebagai hari kerja.
Dengan demikian, argumentasi Mahfud memiliki dasar pada ketentuan tertulis. Namun, kesimpulan bahwa sidang 9 Desember otomatis tidak sah apabila dua nama belum diserahkan pada 19 November merupakan persoalan penafsiran lebih lanjut mengenai konsekuensi hukum jika tenggat tersebut tidak dipenuhi.
Untuk menilai persoalan ini secara menyeluruh, setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperjelas.
Pertama, kapan Presiden secara resmi menerima permintaan MPR untuk mengajukan dua calon. Informasi ini diperlukan untuk memeriksa tenggat yang disebutkan dalam keterangan pimpinan MPR.
Kedua, kapan Presiden menyerahkan dua nama calon beserta seluruh dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR. Tanggal penerimaan dokumen tersebut menjadi unsur penting dalam memeriksa pemenuhan Pasal 46 ayat (2) UU MD3.
Ketiga, bagaimana MPR menghitung 14 hari kerja dan menyelaraskannya dengan jadwal sidang yang telah diumumkan. Perhitungan tersebut perlu disertai penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
Keempat, apa konsekuensi hukum apabila tahapan pengajuan calon tidak memenuhi tenggat. Pelanggaran prosedur tidak serta-merta dapat disimpulkan memiliki akibat hukum yang sama dalam setiap keadaan. Penilaian mengenai keabsahan keputusan MPR harus mempertimbangkan norma yang dilanggar, sifat pelanggaran, serta mekanisme hukum yang tersedia.
Karena itu, peringatan Mahfud lebih tepat dipahami sebagai pengingat mengenai risiko persoalan prosedural yang perlu dijawab oleh MPR dan pemerintah. Belum ada dasar untuk menyatakan bahwa sidang pada 9 Desember pasti tidak sah hanya berdasarkan simulasi tanggal penyerahan calon.
Batas 60 hari tetap menjadi kendala konstitusional
Di luar tenggat 14 hari kerja, proses pengisian jabatan wakil presiden juga dibatasi oleh Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat dalam waktu 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Batas 60 hari ini merupakan tenggat konstitusional yang berbeda dari tenggat pengajuan calon dalam UU MD3. Keduanya harus dipenuhi secara bersamaan.
Namun, titik awal penghitungan 60 hari perlu dirumuskan secara cermat. Pasal 8 ayat (2) mengaitkannya dengan terjadinya kekosongan jabatan, bukan semata-mata dengan tanggal MPR menerima surat pengunduran diri. Karena itu, penentuan tanggal awal harus mengacu pada status dan proses hukum yang membuat jabatan tersebut secara resmi dinyatakan kosong.
Mahfud mengingatkan bahwa penyesuaian jadwal berdasarkan 14 hari kerja tidak boleh membuat pelaksanaan kewajiban konstitusional 60 hari terlampaui.
Situasi ini menuntut koordinasi antara Presiden dan MPR. Presiden harus mengajukan dua calon sesuai prosedur, sementara MPR perlu menyediakan waktu untuk memeriksa persyaratan dan menyelenggarakan pemilihan. Seluruh tahapan itu harus diselesaikan tanpa melampaui batas waktu konstitusi.
Jika pengajuan calon dilakukan mendekati batas waktu, MPR menghadapi kebutuhan untuk menyelaraskan kedua ketentuan tersebut. Karena itu, kepastian mengenai tanggal pengajuan, kelengkapan dokumen, dan jadwal sidang menjadi semakin penting.
Bukan sekadar soal tanggal, tetapi kepastian prosedur ketatanegaraan
Pergantian wakil presiden merupakan proses yang memiliki konsekuensi politik dan konstitusional. MPR tidak hanya memilih seseorang untuk mengisi jabatan yang kosong, tetapi juga menjalankan kewenangan yang secara langsung diberikan oleh UUD 1945.
Dalam mekanisme tersebut, Presiden mengusulkan dua calon, sedangkan MPR memilih satu di antara keduanya. UU MD3 dan Tata Tertib MPR mengatur tahapan yang harus dipenuhi agar proses pemilihan berlangsung sesuai ketentuan.
Perbedaan penafsiran mengenai penghitungan hari karena itu tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan administratif belaka. Ketidakjelasan prosedur dapat memunculkan perdebatan mengenai proses dan hasil pemilihan setelah keputusan diambil.
MPR dan pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka kapan permintaan pengajuan calon disampaikan, kapan dua nama beserta persyaratannya diterima, bagaimana tenggat 14 hari kerja dihitung, serta bagaimana jadwal sidang diselaraskan dengan batas 60 hari dalam konstitusi.
Pada akhirnya, persoalan yang diangkat Mahfud MD memperlihatkan pentingnya ketelitian dalam menjalankan prosedur ketatanegaraan. Pemilihan wakil presiden pengganti Gibran harus berlangsung dalam batas waktu yang ditetapkan konstitusi sekaligus memenuhi ketentuan undang-undang.
Kepastian mengenai kedua hal tersebut menjadi penting agar proses pergantian jabatan tidak justru melahirkan persoalan hukum baru setelah MPR menetapkan wakil presiden pengganti.
Sumber
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 8 ayat (2) — Mengatur pemilihan wakil presiden oleh MPR dalam waktu paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
https://jdih.dpr.go.id/setjen/index/id/UUD-1945-BAGIAN-PERTIMBANGAN-DAN-DOKUMENTASI-INFORMASI-HUKUM - UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah diubah — Pasal 1 angka 9 mendefinisikan Hari sebagai hari kerja; Pasal 46 mengatur pengajuan dua calon wakil presiden pengganti.
https://s.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_171_Gab%20UU%20No.%2017%20thn%202014%20MD3_SIAP%20UPLOAD.pdf - Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR — Pasal 1 angka 22 mendefinisikan Hari sebagai hari kerja.
https://jdih.mpr.go.id/dokumen/view?id=470 - MPR RI — Informasi penerimaan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, 12 November 2026.
https://mpr.go.id/berita/mpr-ri-terima-surat-pengunduran-diri-gibran-rakabuming-raka - MPR RI — Informasi rapat gabungan dan rencana awal sidang pengisian jabatan wakil presiden, 13 November 2026.
https://www.mpr.go.id/berita/sidang-paripurna-mpr-pengisian-wakil-presiden-2-desember-2026 - CNN Indonesia — “Mahfud Minta Pemilihan Wapres Diundur 14 Hari Kerja Sejak Nama Disetor”, 20 November 2026.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261120114733-32-1429373/mahfud-minta-pemilihan-wapres-diundur-14-hari-kerja-sejak-nama-disetor/ - CNN Indonesia — “Pernyataan Lengkap Mahfud soal Paripurna Pilih Wapres Terancam Tak Sah”, 20 November 2026.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261120184655-20-1429641/pernyataan-lengkap-mahfud-soal-paripurna-mpr-terancam-tidak-sah/ - detikNews — “Catatan Mahfud MD soal Waktu Sidang MPR Pemilihan Wakil Presiden”, 20 November 2026.
https://news.detik.com/berita/d-8761430/catatan-mahfud-md-soal-waktu-sidang-mpr-pemilihan-wakil-presiden - Akun X Moh. Mahfud M.D. https://x.com/mohmahfudmd/status/2123609710268211548
AI: ChatGPT


Percakapan