Rodrigo Duterte Kembali Muncul di ICC: Dari Perang terhadap Narkoba ke Persidangan Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Den Haag, 16 September 2026 — Setelah sekitar 18 bulan berada dalam tahanan International Criminal Court (ICC), mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte kembali terlihat di ruang sidang di Den Haag.

Duterte, 81 tahun, hadir secara langsung dalam persidangan pada Rabu, 16 September 2026. Ia mengenakan jas hitam dan kemeja putih, tetapi tidak berbicara selama persidangan. Kehadirannya kali ini menjadi penting karena merupakan penampilan langsung pertamanya di ruang sidang ICC sejak ia dipindahkan ke Den Haag pada Maret 2025. Sebelumnya, dalam sidang awal pada Maret 2025, Duterte mengikuti proses melalui sambungan video.

Ia datang bukan untuk mendengarkan pembacaan vonis.

Perkara pokoknya bahkan belum dimulai.

Sidang 16 September terutama berkaitan dengan persoalan apakah Duterte mampu mengikuti proses persidangan secara layak, setelah tim pembelanya mempertanyakan kondisi kognitif dan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam persidangan.

Persidangan utama dijadwalkan dimulai pada 30 November 2026.

Namun di balik agenda prosedural tersebut terdapat perkara yang jauh lebih besar: pertanggungjawaban seorang mantan kepala negara atas pembunuhan yang menurut jaksa ICC berkaitan dengan kampanye “perang terhadap narkoba” yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Dari Manila ke Den Haag

Rodrigo Duterte memimpin Filipina dari 2016 hingga 2022. Salah satu kebijakan yang paling melekat pada pemerintahannya adalah kampanye keras terhadap narkotika. Polisi Filipina melaporkan lebih dari 6.000 orang tewas dalam operasi antinarkoba resmi selama periode tersebut.

Namun jumlah korban yang diperdebatkan jauh lebih besar. Kelompok hak asasi manusia dan sejumlah lembaga independen telah menggunakan estimasi yang mencapai puluhan ribu kematian, dengan memasukkan pembunuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok atau pelaku di luar operasi polisi resmi.

Perbedaan angka ini penting karena memperlihatkan betapa kompleksnya perkara yang sekarang dibawa ke ICC. Pengadilan internasional tidak sedang sekadar menghitung berapa banyak orang yang meninggal selama perang terhadap narkoba.

Pertanyaan hukumnya jauh lebih spesifik:

Apakah terdapat pola pembunuhan yang merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, dan apakah Duterte mempunyai tanggung jawab pidana individual atas tindakan tersebut?

Itulah inti perkara kejahatan terhadap kemanusiaan.

Tuduhan ICC jauh lebih spesifik daripada sekadar “ribuan korban”

Pada tahap persidangan nanti, jaksa tidak hanya perlu menunjukkan bahwa banyak orang meninggal. Mereka harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan hubungan Duterte dengan kejahatan tersebut sesuai standar pembuktian ICC.

Pada April 2026, Appeals Chamber ICC menegaskan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi atas perkara Duterte dan menolak upaya pembelaannya untuk menghentikan proses tersebut.

Pada Mei, ICC kemudian menetapkan 30 November 2026 sebagai tanggal dimulainya persidangan. Dakwaan yang dikonfirmasi mencakup tiga tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan pembunuhan setidaknya 76 orang dan percobaan pembunuhan terhadap dua orang.

Dengan demikian, penting membedakan dua hal.

Ada angka korban dalam diskusi publik mengenai perang narkoba Filipina, yang bisa mencapai ribuan atau puluhan ribu tergantung definisi dan sumber.

Dan ada korban yang tercantum dalam dakwaan ICC, yang merupakan bagian dari perkara pidana yang harus dibuktikan di pengadilan.

Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.

Mengapa Duterte dibawa ke ICC?

Perkara ini berakar pada penyelidikan ICC terhadap situasi di Filipina. Duterte sendiri telah lama menolak tuduhan bahwa pemerintahannya menjalankan kebijakan pembunuhan di luar hukum. Tim pembelanya juga menyerang dasar hukum dan yurisdiksi ICC.

Tetapi persoalan yurisdiksi tersebut telah melewati tahap penting. Filipina menarik diri dari Statuta Roma pada 2019. Namun ICC mempertahankan yurisdiksinya atas dugaan kejahatan yang terjadi ketika Filipina masih menjadi negara pihak.

Pada April 2026, Appeals Chamber mengukuhkan posisi tersebut. Dengan kata lain, keluarnya Filipina dari Statuta Roma tidak secara otomatis menghapus yurisdiksi ICC terhadap dugaan kejahatan yang terjadi ketika kewajiban berdasarkan Statuta Roma masih berlaku.

Keputusan tersebut menjadi salah satu titik balik penting dalam perkara Duterte. Perdebatan mengenai apakah ICC masih memiliki kewenangan tidak lagi menjadi penghalang utama bagi kelanjutan proses.

Sekarang perkara bergerak menuju pertanyaan yang berbeda:

Apakah dakwaan jaksa dapat dibuktikan di persidangan?

“War on drugs” menjadi perkara tentang tanggung jawab negara

Di sinilah kasus Duterte memiliki dimensi yang lebih luas. Perang terhadap narkoba sering kali dipresentasikan sebagai persoalan keamanan: pemerintah melawan perdagangan narkotika, polisi mengejar bandar, dan negara berusaha mengendalikan kejahatan.

Tetapi ketika operasi keamanan menghasilkan kematian dalam jumlah besar, muncul pertanyaan mengenai batas kewenangan negara.

Kapan penggunaan kekuatan menjadi tindakan penegakan hukum?

Kapan ia berubah menjadi pembunuhan?

Dan pada titik mana sebuah kebijakan pemerintah dapat menimbulkan tanggung jawab pidana individual bagi orang-orang yang berada di puncak struktur kekuasaan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan persoalan khas Filipina.

Ia merupakan bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai akuntabilitas pemimpin politik dan aparat keamanan.

ICC dibentuk justru untuk menangani kejahatan paling serius ketika mekanisme hukum nasional dianggap tidak mampu atau tidak bersedia menangani perkara tersebut sesuai ketentuan hukum internasional.

Mengapa sidang September berkaitan dengan kondisi Duterte?

Kemunculan Duterte pada September bukan berarti persidangan pokok langsung dimulai. Salah satu persoalan yang sedang dibahas adalah kemampuan Duterte untuk mengikuti proses hukum.

Pengacaranya sebelumnya menyatakan bahwa Duterte mengalami penurunan kognitif dan persoalan memori yang dapat memengaruhi kemampuannya memahami dan berpartisipasi dalam proses persidangan.

Namun ini perlu ditempatkan dalam konteks hukum yang tepat.

Pada Januari 2026, hakim ICC telah menyatakan Duterte fit untuk mengikuti proses pra-persidangan.

Karena itu, sidang September bukan sekadar pemeriksaan kesehatan biasa.

Ia berkaitan dengan pertanyaan hukum mengenai kemampuan terdakwa untuk menjalani proses peradilan secara efektif.

Ada perbedaan antara seseorang yang berusia lanjut atau memiliki masalah kesehatan dan seseorang yang secara hukum tidak mampu memahami proses yang sedang dihadapinya.

ICC harus menilai persoalan tersebut berdasarkan standar hukum, bukan sekadar usia.

Persidangan akan memasuki tahap yang jauh lebih berat

Jika persidangan dimulai pada 30 November sesuai jadwal, fokus perkara akan bergeser dari persoalan prosedural menuju pembuktian substansial.

Jaksa harus menyajikan bukti.

Pembela akan menguji bukti tersebut.

Saksi akan dipanggil.

Dokumen dan komunikasi akan diperiksa.

Rangkaian peristiwa akan direkonstruksi.

Dan yang paling penting, hubungan antara kebijakan, struktur komando, tindakan aparat atau kelompok bersenjata, serta keputusan dan peran Duterte akan diuji di ruang sidang.

Inilah perbedaan antara tuduhan politik dan proses pidana.

Di ruang publik, seseorang dapat disebut bertanggung jawab secara politik.

Di pengadilan, tanggung jawab pidana harus dibuktikan berdasarkan unsur-unsur hukum yang berlaku.

Jaksa: Duterte merupakan figur sentral

Dalam proses konfirmasi dakwaan pada Februari 2026, jaksa ICC menggambarkan Duterte sebagai figur yang sangat penting dalam pola pembunuhan yang mereka tuduhkan.

Reuters melaporkan bahwa jaksa menyebut Duterte sebagai figur “pivotal” dalam pembunuhan ribuan orang selama pemerintahannya.

Namun pernyataan jaksa tetap merupakan argumen penuntutan, bukan putusan pengadilan. Duterte belum dinyatakan bersalah. Inilah prinsip yang penting dalam membaca perkara ini.

ICC sekarang sedang mengadili tuduhan, bukan mengumumkan bahwa tuduhan tersebut telah terbukti. Hasil akhirnya baru dapat diketahui setelah seluruh proses pembuktian dan putusan pengadilan.

Mengapa perkara ini begitu penting bagi Filipina?

Bagi Filipina, perkara Duterte menyentuh salah satu bab paling kontroversial dalam sejarah politik negara tersebut. Duterte memperoleh dukungan politik yang kuat dengan pendekatan keamanan yang keras terhadap narkotika dan kriminalitas.

Kebijakan tersebut juga mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat Filipina yang melihat narkoba sebagai persoalan keamanan yang serius.

Tetapi pada saat yang sama, keluarga korban dan organisasi hak asasi manusia mempertanyakan bagaimana operasi tersebut dijalankan dan apakah aparat negara bertindak sesuai hukum.

Dengan masuknya perkara ke ICC, perdebatan yang sebelumnya berlangsung di Filipina kini memperoleh dimensi internasional.

Den Haag menjadi tempat di mana persoalan tersebut diuji melalui prosedur hukum internasional.

Bukan hanya soal Duterte

Perkara ini juga mempunyai implikasi bagi hubungan antara negara dan pengadilan internasional.

Filipina pernah menjadi anggota Statuta Roma. Kemudian negara tersebut keluar.

Kasus Duterte menunjukkan bahwa keputusan untuk keluar dari sebuah traktat internasional tidak selalu menghapus konsekuensi hukum atas tindakan yang terjadi ketika negara masih terikat oleh traktat tersebut.

Itu sebabnya keputusan Appeals Chamber pada April 2026 menjadi sangat penting. ICC tidak hanya mempertahankan perkara Duterte; pengadilan juga menegaskan dasar yurisdiksinya atas dugaan kejahatan yang terjadi sebelum penarikan diri Filipina.

Dengan demikian, kasus ini menjadi semacam ujian terhadap prinsip bahwa perubahan status suatu negara dalam sistem hukum internasional tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban yang telah muncul sebelumnya.

Den Haag dan pertanyaan tentang batas kekuasaan

Ada sesuatu yang simbolis dari perjalanan Duterte ke Den Haag.

Seorang mantan kepala negara yang selama bertahun-tahun memiliki kekuasaan besar di Manila sekarang duduk di ruang sidang internasional sebagai terdakwa.

Tetapi simbolisme tersebut tidak boleh menggantikan proses hukum.

ICC bukan tempat untuk mengulang perdebatan politik Filipina dengan bahasa lain.

Ia adalah pengadilan.

Karena itu, pertanyaan yang paling penting bukan apakah Duterte merupakan tokoh kontroversial atau apakah perang terhadap narkoba merupakan kebijakan yang populer.

Pertanyaan hukumnya jauh lebih sempit dan sekaligus jauh lebih berat:

Apakah kejahatan yang didakwakan benar-benar terjadi sebagaimana didalilkan jaksa, apakah memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, dan apakah Duterte dapat dimintai pertanggungjawaban pidana individual berdasarkan bukti yang diajukan?

Semua pertanyaan itu harus dijawab melalui persidangan.

November akan menjadi babak berikutnya

Kemunculan Duterte pada 16 September 2026 karena itu bukan akhir sebuah perkara. Justru sebaliknya. Ia merupakan penanda bahwa kasus tersebut semakin mendekati tahap pembuktian utama.

Setelah melewati persoalan yurisdiksi, kesehatan, konfirmasi dakwaan, dan berbagai proses pra-persidangan, ICC kini menuju tahap yang akan menentukan bagaimana bukti-bukti mengenai perang terhadap narkoba Filipina diuji secara terbuka.

Jika tidak ada perubahan terhadap jadwal yang telah ditetapkan, persidangan akan dimulai pada 30 November 2026.

Dari sana, narasi politik akan semakin berhadapan dengan disiplin pembuktian hukum.

Kesaksian harus diuji.

Dokumen harus diperiksa.

Klaim harus dibuktikan.

Dan hubungan antara kebijakan pemerintah dengan tindakan individu harus dibangun melalui bukti.

Itulah sebabnya kemunculan Duterte di Den Haag pada September 2026 memiliki arti lebih besar daripada sekadar sebuah foto seorang mantan presiden memasuki ruang sidang.

Ia menandai pergeseran dari perdebatan mengenai warisan politik Duterte menuju proses hukum mengenai pertanggungjawaban pidana.

Dan untuk pertama kalinya setelah 18 bulan berada di Den Haag, mantan presiden Filipina itu kembali hadir secara langsung di hadapan para hakim yang akan menentukan bagaimana perkara tersebut bergerak menuju persidangan.

Bukan vonis.

Bukan akhir.

Melainkan awal dari tahap ketika tuduhan terhadap seorang mantan kepala negara harus berhadapan dengan satu hal yang paling menentukan dalam pengadilan:

Bukti.

AI: ChatGPT