Hashim Thaçi Dihukum 25 Tahun: Pengadilan Den Haag Mengadili Sisi Gelap Perang Kosovo

Den Haag/Pristina, 16 September 2026 — Perjalanan politik Hashim Thaçi, salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Kosovo modern, berakhir dengan sebuah putusan yang mengguncang politik Balkan. Mantan presiden Kosovo itu dinyatakan bersalah oleh Kosovo Specialist Chambers (KSC) di Den Haag atas sejumlah kejahatan perang yang dilakukan dalam periode konflik Kosovo pada 1998–1999. Pengadilan menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepada Thaçi.

Putusan tersebut menjadikan Thaçi sebagai salah satu figur politik paling senior dari kawasan Balkan yang harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan pengadilan internasional yang dibentuk khusus untuk menangani kejahatan terkait perang Kosovo. 

Namun perkara ini bukan sekadar tentang jatuhnya seorang mantan presiden. Ia menyentuh persoalan yang jauh lebih sensitif: bagaimana sebuah bangsa yang memandang perang sebagai perjuangan pembebasan menghadapi tuduhan bahwa sebagian pejuangnya melakukan kejahatan terhadap orang-orang yang mereka anggap sebagai lawan.

Dan di situlah putusan Den Haag menjadi sangat penting.

Dari komandan perang menjadi presiden

Untuk memahami mengapa putusan ini begitu sensitif di Kosovo, kita perlu kembali ke akhir 1990-an. Hashim Thaçi bukanlah politisi biasa ketika perang Kosovo berlangsung. Ia merupakan salah satu pemimpin politik utama Kosovo Liberation Army (KLA), atau Ushtria Çlirimtare e Kosovës. KLA merupakan kelompok bersenjata etnis Albania yang berperang melawan pasukan dan aparat keamanan Yugoslavia/Serbia dalam konflik Kosovo.

Perang tersebut berlangsung pada 1998–1999 dan kemudian diikuti intervensi militer NATO. Bagi banyak orang Albania Kosovo, KLA menjadi simbol perjuangan melawan kekuasaan Serbia dan bagian penting dari perjalanan menuju kemerdekaan. Thaçi kemudian berpindah dari medan perang ke politik.

Ia menjadi perdana menteri Kosovo dan pada akhirnya presiden. Ia juga menjadi salah satu wajah utama Kosovo dalam diplomasi internasional. Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008.

Dengan demikian, sosok yang sekarang berdiri sebagai terdakwa di Den Haag adalah orang yang bagi banyak warga Kosovo bukan sekadar mantan presiden, tetapi bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan mereka.

Di sinilah kontroversinya bermula.

Pengadilan tidak mengadili kemerdekaan Kosovo

Salah satu hal yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa putusan KSC bukanlah pengadilan atas legitimasi kemerdekaan Kosovo atau legalitas perjuangan KLA secara keseluruhan.

Perkara ini jauh lebih spesifik.

Jaksa menuduh Thaçi, bersama tiga tokoh senior KLA lainnya—Kadri Veseli, Rexhep Selimi, dan Jakup Krasniqi—bertanggung jawab secara individual atas kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai lawan atau kolaborator KLA.

Dalam dakwaan, kejahatan tersebut disebut berlangsung setidaknya sejak Maret 1998 hingga September 1999 dan terjadi di sejumlah lokasi di Kosovo serta di Kukës dan Cahan, Albania utara.

Jadi pertanyaannya bukan:

“Apakah Kosovo berhak merdeka?”

Melainkan:

“Apakah dalam proses perjuangan tersebut terjadi kejahatan perang, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah terdakwa secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan itu?”

Perbedaan ini sangat penting.

Sebuah perjuangan politik atau kemerdekaan tidak dengan sendirinya memberikan kekebalan hukum kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Empat kejahatan perang

Dalam putusan 16 September, Thaçi dinyatakan bersalah atas empat kejahatan perang:

• pembunuhan;
• penyiksaan;
• perlakuan kejam;
• penahanan atau penangkapan secara ilegal dan sewenang-wenang.

Reuters melaporkan bahwa panel menyatakan Thaçi bersalah terkait pembunuhan 96 orang, penahanan ilegal terhadap 385 orang, penyiksaan terhadap 303 orang, dan perlakuan kejam terhadap 49 orang. Korban-korban tersebut bukan orang yang sedang aktif bertempur ketika kejahatan dilakukan.

Angka-angka itu memperlihatkan skala perkara yang dihadapi pengadilan.

Namun angka korban tidak boleh dibaca sebagai sekadar statistik.

Di balik setiap angka terdapat orang yang ditahan, keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, orang yang disiksa, dan orang yang dibunuh dalam periode ketika Kosovo berada dalam kekacauan perang.

Dari “musuh” menjadi korban

Salah satu aspek penting perkara ini adalah identitas orang-orang yang menjadi sasaran.

Menurut putusan yang dilaporkan Reuters dan AP, korban termasuk orang-orang yang dipandang sebagai lawan politik KLA atau sebagai kolaborator dengan aparat Serbia. Di antara mereka terdapat orang Albania Kosovo, Serbia Kosovo, Roma, serta kelompok lain.

Ini memperlihatkan salah satu sisi paling gelap dari konflik bersenjata.

Dalam perang, kategori “musuh” dapat berkembang jauh melampaui orang yang benar-benar mengangkat senjata.

Seseorang dapat menjadi sasaran karena identitas etnis. Karena pandangan politik. Karena hubungan dengan kelompok tertentu. Atau bahkan hanya karena dicurigai sebagai pendukung pihak lawan. Hukum humaniter internasional justru berusaha membatasi logika semacam itu. Orang yang tidak lagi ikut bertempur, tahanan, dan warga sipil tetap memiliki perlindungan hukum.

Perkara yang berlangsung sangat lama

Putusan hari ini merupakan puncak dari proses hukum yang berlangsung bertahun-tahun.

Thaçi dan tiga terdakwa lainnya ditahan dan dipindahkan ke fasilitas KSC di Den Haag pada November 2020. Dakwaan terhadap mereka sebelumnya telah dikonfirmasi pada Oktober 2020 dan kemudian mengalami beberapa kali perubahan.

Persidangan utama dimulai pada 3 April 2023.

Jaksa menutup kasus mereka pada April 2025.

Perwakilan korban kemudian menyampaikan bukti pada Juli 2025, sementara pembelaan Thaçi dan Krasniqi mempresentasikan perkara mereka pada September–Desember 2025.

Proses pembuktian ditutup pada 18 Desember 2025.

Secara keseluruhan, 134 saksi memberikan kesaksian di persidangan: 125 dipanggil jaksa, dua oleh perwakilan korban, dan tujuh oleh pihak pembela. Pernyataan penutup kemudian berlangsung pada Februari 2026.

Panjangnya proses tersebut menunjukkan bahwa putusan 16 September bukan keputusan yang diambil secara singkat.

Panel harus memeriksa volume bukti yang sangat besar dan menilai kesaksian dari berbagai pihak sebelum sampai pada kesimpulan.

Tetapi Thaçi tidak dinyatakan bersalah atas semua dakwaan

Ini bagian yang sering hilang dalam pemberitaan singkat.

Jaksa tidak hanya mendakwa Thaçi dengan kejahatan perang.

Ia juga menghadapi dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penganiayaan, pemenjaraan, tindakan tidak manusiawi lainnya, penyiksaan, pembunuhan dan penghilangan paksa.

Namun pengadilan tidak menyatakan Thaçi bersalah atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut.

Menurut laporan Reuters dan AP, panel menyatakan bukti yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi standar yang diperlukan bagi tuduhan mengenai serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil.

Ini penting secara hukum.

Putusan tersebut bukan berarti pengadilan menerima seluruh narasi penuntutan.

Sebaliknya, panel membedakan dakwaan mana yang terbukti dan mana yang tidak terbukti berdasarkan standar hukum yang berlaku.

Dengan kata lain, 25 tahun penjara tidak berarti semua tuduhan terhadap Thaçi dinyatakan terbukti.

Justru salah satu aspek penting dari putusan ini adalah batas yang dibuat pengadilan antara kejahatan perang yang dinyatakan terbukti dan dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak terbukti.

“Joint criminal enterprise”

Salah satu konsep hukum yang penting dalam perkara ini adalah apa yang disebut joint criminal enterprise, atau keterlibatan dalam usaha kriminal bersama.

Menurut jaksa, kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai lawan KLA bukanlah serangkaian tindakan yang sepenuhnya terpisah dan kebetulan.

Penuntutan berusaha menunjukkan adanya pola dan hubungan antara para pemimpin dengan kejahatan yang dilakukan di lapangan.

Dalam putusannya, panel menyatakan Thaçi berpartisipasi dan mendorong kejahatan dalam konteks sebuah usaha kriminal bersama yang bertujuan menahan dan menyingkirkan orang-orang yang dipandang sebagai lawan KLA.

Konsep semacam ini penting dalam hukum pidana internasional karena tanggung jawab seorang pemimpin tidak selalu harus berbentuk tindakan fisik langsung.

Pertanyaan hukumnya dapat mencakup apakah seseorang memberikan kontribusi yang relevan terhadap kejahatan, mengetahui konteksnya, dan mempunyai bentuk tanggung jawab yang diakui hukum.

Namun sekali lagi, setiap unsur tersebut harus dibuktikan terhadap individu yang bersangkutan.

Empat orang, empat hukuman

Thaçi tidak menjalani persidangan sendirian. Tiga mantan pemimpin senior KLA lainnya juga dijatuhi hukuman. Kadri Veseli dijatuhi 18 tahun penjara, sementara Rexhep Selimi dan Jakup Krasniqi masing-masing dijatuhi 13 tahun. Keempatnya sebelumnya mengaku tidak bersalah. Dengan demikian, putusan tersebut bukan hanya perkara mengenai satu mantan presiden. Ia merupakan putusan terhadap empat tokoh senior dari struktur politik dan militer KLA yang kemudian menjadi bagian penting dari sejarah politik Kosovo.

Mengapa putusan ini mengguncang Kosovo?

Jawabannya sederhana: karena Thaçi masih dipandang sebagai salah satu tokoh utama perjuangan kemerdekaan Kosovo.

Bagi banyak pendukungnya, pengadilan terhadap Thaçi dan mantan pemimpin KLA lainnya dapat dipandang sebagai serangan terhadap narasi sejarah mengenai perjuangan Kosovo.

Namun dari sudut pandang pengadilan, identitas seorang terdakwa sebagai pejuang kemerdekaan tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban individual atas kejahatan perang.

Dua hal dapat benar secara bersamaan:

Kosovo dapat memiliki sejarah perjuangan kemerdekaan yang nyata.

Dan kejahatan terhadap warga sipil atau orang yang tidak ikut bertempur dapat tetap merupakan kejahatan.

Inilah salah satu persoalan paling sulit dalam proses rekonsiliasi pascakonflik.

Sebuah bangsa membutuhkan pahlawan untuk membangun identitasnya.

Tetapi hukum meminta sesuatu yang berbeda:

ia meminta pertanggungjawaban individu.

Reaksi di Kosovo

Putusan tersebut segera memicu kemarahan di antara sebagian pendukung Thaçi.

Reuters melaporkan adanya aksi protes di Pristina dan ketegangan di Den Haag setelah vonis diumumkan. Polisi meningkatkan pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan kerusuhan.

Reaksi tersebut menunjukkan bahwa perkara ini tidak berhenti di ruang sidang.

Ia masuk langsung ke dalam memori kolektif Kosovo.

Bagi pendukung Thaçi, orang yang sekarang dihukum 25 tahun adalah tokoh yang mereka kenal sebagai salah satu arsitek kemerdekaan.

Bagi korban dan keluarga mereka, putusan tersebut dapat dilihat dari sisi yang berbeda: sebagai pengakuan bahwa penderitaan mereka juga harus menjadi bagian dari sejarah Kosovo.

Dua memori tersebut sekarang berhadapan satu sama lain.

Dari perang ke negara

Ada ironi sejarah yang kuat dalam perjalanan Thaçi. Ia dahulu membantu membawa gerakan Kosovo dari perang menuju diplomasi. Setelah perang, ia menjadi salah satu tokoh utama dalam pembentukan institusi negara Kosovo.

Ia kemudian menjadi perdana menteri dan presiden.

Tetapi justru masa ketika ia berada di puncak kekuasaan politik harus dilalui dengan bayang-bayang tuduhan mengenai masa perang.

Pada 2020, Thaçi mengundurkan diri sebagai presiden setelah dakwaan dikonfirmasi dan kemudian pergi ke Den Haag untuk menghadapi proses hukum.

Kini, enam tahun kemudian, pengadilan telah mengeluarkan putusan.

Pengadilan khusus yang bukan ICC

Ada satu hal lagi yang perlu diluruskan karena sering membingungkan pembaca. Putusan ini bukan berasal dari International Criminal Court (ICC). Pengadilan yang menangani perkara Thaçi adalah Kosovo Specialist Chambers, yang berkedudukan di Den Haag.

KSC dibentuk berdasarkan hukum Kosovo untuk menangani dugaan kejahatan tertentu yang berkaitan dengan laporan investigasi Council of Europe mengenai dugaan kejahatan oleh anggota KLA.

Meski berlokasi di Den Haag dan menggunakan struktur pengadilan internasional, KSC merupakan institusi yang berbeda dari ICC.

Perbedaan tersebut penting karena masing-masing memiliki dasar hukum dan yurisdiksi yang berbeda.

Apa arti putusan ini bagi sejarah Kosovo?

Mungkin pertanyaan terbesar setelah putusan bukan hanya berapa lama Thaçi akan berada di penjara. Pertanyaannya adalah bagaimana Kosovo akan mengingat perang 1998–1999 setelah putusan ini. Selama bertahun-tahun, sejarah perang Kosovo sering dibangun melalui narasi yang relatif sederhana:

Kosovo melawan Serbia.

KLA melawan pasukan Yugoslavia.

NATO masuk.

Kosovo kemudian merdeka.

Tetapi sejarah perang hampir tidak pernah sesederhana itu.

Di dalam konflik juga terdapat konflik internal.

Ada orang yang dituduh sebagai kolaborator.

Ada perselisihan politik.

Ada minoritas yang menjadi korban.

Ada warga sipil yang terperangkap di antara berbagai kekuatan.

Dan ada tindakan kekerasan yang tidak dapat begitu saja dijelaskan sebagai bagian dari pertempuran. Putusan Thaçi memaksa Kosovo berhadapan dengan lapisan sejarah yang lebih rumit tersebut.

Keadilan tidak selalu sama dengan rekonsiliasi

Namun putusan pengadilan juga tidak otomatis menyelesaikan persoalan sejarah. Vonis dapat menetapkan pertanggungjawaban pidana individual. Ia tidak dengan sendirinya menyelesaikan trauma sebuah masyarakat. Ia juga tidak otomatis mempertemukan narasi Kosovo dan Serbia mengenai masa lalu. Justru setelah putusan, perdebatan mengenai sejarah kemungkinan akan terus berlangsung. Karena itu, keadilan pidana internasional dan rekonsiliasi sosial sebenarnya memiliki fungsi berbeda.

Pengadilan bertanya:

Apa yang terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah unsur kejahatan terbukti?

Masyarakat bertanya:

Bagaimana kita mengingatnya? Bagaimana kita hidup setelahnya?

Keduanya tidak selalu menghasilkan jawaban yang sama.

Babak hukum berikutnya: banding

Putusan 25 tahun tersebut juga belum tentu menjadi kata terakhir.

Thaçi dan para terdakwa lainnya memiliki hak untuk mengajukan banding. Reuters melaporkan bahwa Thaçi diperkirakan akan menempuh jalur tersebut, sementara ia selama ini mempertahankan ketidakbersalahannya.

Karena itu, status hukumnya harus dibaca secara tepat:

pada 16 September 2026, Thaçi telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Trial Panel KSC, tetapi proses hukum belum tentu berakhir karena tersedia mekanisme banding.

Ini bukan detail administratif kecil.

Dalam perkara pidana internasional yang kompleks, proses banding dapat kembali menguji penerapan hukum, penilaian bukti, maupun prosedur persidangan.

Dari simbol kemerdekaan menjadi terdakwa perang

Ada ironi yang sulit diabaikan. Hashim Thaçi pernah menjadi simbol perjuangan Kosovo menuju kemerdekaan. Kini namanya kembali tercatat dalam sejarah—bukan hanya sebagai mantan pemimpin KLA, perdana menteri, atau presiden, tetapi sebagai terdakwa yang dinyatakan bersalah atas kejahatan perang. Namun mungkin pelajaran terbesar dari putusan ini justru bukan mengenai Thaçi secara pribadi.

Ia mengenai sebuah prinsip yang lebih universal:

sebuah perjuangan politik tidak memberikan kekebalan otomatis kepada individu yang melakukan kejahatan.

Sebuah negara dapat lahir dari perang. Sebuah bangsa dapat mempunyai alasan historis untuk memperjuangkan kemerdekaan. Namun ketika perang menghasilkan korban sipil, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang atau pembunuhan, hukum tetap memiliki pertanyaan sendiri. Dan pertanyaan itu tidak selalu mengikuti garis pemenang dan pecundang.

Pada 16 September 2026, Den Haag memberikan salah satu jawabannya. Hashim Thaçi dijatuhi 25 tahun penjara atas kejahatan perang yang dinyatakan terbukti oleh pengadilan. Tetapi sejarah Kosovo belum selesai ditulis.

Justru setelah vonis ini, pertanyaan yang lebih sulit mungkin baru dimulai:

bagaimana sebuah bangsa dapat menghormati perjuangan kemerdekaannya tanpa harus menutup mata terhadap kejahatan yang terjadi atas nama perjuangan tersebut?

Itulah dilema yang kini dibawa pulang dari ruang sidang Den Haag ke Pristina. Bukan hanya persoalan seorang mantan presiden. Melainkan persoalan bagaimana sebuah masyarakat berdamai dengan sejarahnya sendiri.

AI: ChatGPT